Breaking News
light_mode
Tags

Kasus Penikaman Di CPI Berujung Kematian, Pasal Penganiyaan Berat,Jadi Pasal Penggelapan!!!! Mungkin Kelelahan?

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 16 jam yang lalu
  • visibility 21
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | MAKASSAR – Penanganan laporan dugaan tindak pidana penganiayaan di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, menyisakan sejumlah pertanyaan.Jum’at 20 November 2026

 

Hampir tiga bulan sejak laporan polisi diterima, keluarga korban mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara. Bahkan, ibu korban mengaku lelah harus bolak-balik ke Polsek Tamalate untuk mencari kejelasan atas laporan yang telah disampaikan.masih kandas di meja penyidik.

 

Hatija seorang ibu bahwa dirinya masih terus memperjuangkan keadilan bagi anaknya yang menjadi korban dugaan penganiayaan di kawasan CPI dan sempat menjalani perawatan dua hari di RS. Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Makassar.

 

Dalam keterangannya, Hatija mengungkapkan kekecewaannya karena hingga saat ini belum mendapatkan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang merenggut nyawa anaknya tersebut.

 

Ia berharap aparat kepolisian segera mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum.

 

“Anak saya sudah meninggal dunia. Saya hanya meminta keadilan. Kenapa sampai sekarang pelakunya belum bisa ditangkap? Kami meminta kepastian hukum dari penyidik Polsek Tamalate,” demikian inti tuntutan Hatija kepada aparat penegak hukum.

 

Bagi Hatija, perjuangan tersebut bukan sekadar meminta penjelasan administrasi kepolisian, melainkan mencari pertanggungjawaban hukum atas kehilangan anaknya.

 

Dua Surat Kepolisian, Dua Pasal Berbeda.

Di tengah perjuangan keluarga korban, redaksi Jurnal8.com menemukan persoalan lain dalam dokumen resmi Polsek Tamalate.

 

Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi, laporan polisi diterima pada 14 September 2026 dengan nomor LP/B/429/IX/2026/SPKT/Polsek Tamalate.

 

Pada 15 September 2026, Polsek Tamalate menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan bernomor B/120/IX/Res.1.6/2026/Reskrim.

 

Dalam surat tersebut, dugaan penganiayaan berat disebut mengacu pada Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

 

Namun, dalam surat perkembangan berikutnya tertanggal 19 Oktober 2026 dengan nomor B/137/X/Res.1.6/2026/Reskrim, dugaan penganiayaan berat justru dicantumkan menggunakan Pasal 468 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

 

Perbedaan ini menjadi perhatian karena kedua pasal memiliki substansi tindak pidana yang berbeda.

 

Pasal 486 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan, sedangkan Pasal 468 KUHP mengatur penganiayaan berat.

Apakah pencantuman Pasal 486 merupakan kesalahan pengetikan atau terdapat kekeliruan administrasi? Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara resmi oleh pihak kepolisian.

YBH MIM Soroti Ketelitian Administrasi dan Kepastian Hukum.

Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Yayasan Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia Mandiri (YBH MIM).

 

Hadi Soestrisno, SH, dari YBH MIM menyoroti pentingnya ketelitian aparat dalam menyusun dokumen resmi penanganan perkara.

 

Menurut analisis hukum YBH MIM, apabila perbedaan pencantuman pasal tersebut merupakan kesalahan pengetikan, kepolisian perlu memberikan klarifikasi dan melakukan pembetulan administrasi sesuai ketentuan.

 

Namun, apabila terdapat perubahan konstruksi hukum, penyidik perlu menjelaskan dasar pertimbangannya.

 

Ketelitian administrasi bukan sekadar persoalan penulisan, melainkan bagian dari tertib administrasi dan profesionalitas penegakan hukum.

 

YBH MIM juga menilai bahwa keluarga korban berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status laporan, tindakan penyelidikan yang telah dilakukan, serta tindak lanjut perkara.

CCTV, Tujuh Saksi dan Pemeriksaan Ponsel Korban.

Dalam surat tertanggal 19 Oktober 2026, penyidik Polsek Tamalate menyebut telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan.

 

Di antaranya mengecek CCTV di sekitar lokasi kejadian serta meminta keterangan pelapor dan tujuh orang saksi.

 

Penyidik juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan melalui Resmob untuk melakukan pemeriksaan telepon genggam milik korban.

 

Langkah tersebut disebut bertujuan mengetahui pihak yang diduga sebagai pelaku penganiayaan.

 

Namun, dokumen yang diterima redaksi belum menjelaskan hasil pemeriksaan CCTV, hasil pemeriksaan seluruh saksi, maupun hasil pemeriksaan telepon genggam korban.

Sementara itu, keluarga korban mengaku hingga kini belum memperoleh penjelasan perkembangan terbaru yang memberikan kepastian mengenai pengungkapan perkara.

 

Keluarga Meminta Penyidik Tidak Membiarkan Perkara Menggantung.

Perjuangan Hatija menjadi gambaran beratnya posisi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya sekaligus harus terus mencari informasi mengenai proses hukum.

 

Ia berharap Polsek Tamalate tidak membiarkan keluarga terus menunggu tanpa kepastian.

 

Keluarga meminta penyidik menjelaskan mengapa pihak yang diduga sebagai pelaku belum berhasil diungkap dan bagaimana tindak lanjut penyelidikan yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat resmi.

 

Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi kebutuhan mendasar bagi keluarga korban.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mengatur pemberitahuan perkembangan penanganan perkara melalui SP2HP pada tahap penyidikan.

 

Karena dokumen yang tersedia masih menunjukkan tahap penyelidikan, kepolisian perlu menjelaskan status terkini penanganan laporan dan mekanisme pemberian informasi kepada pelapor.

 

Redaksi ini membuka ruang klarifikasi kepada Polsek Tamalate, Polrestabes Makassar, maupun pihak terkait lainnya.

Keluarga korban membutuhkan jawaban. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana laporan dugaan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ditangani oleh aparat penegak hukum.

 

SALAH KETIK MUNGKIN DAPAT DIPERBAIKI, NAMUN KEHILANGAN NYAWA TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN. KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM SEORANG IBU UNTUK ANAKNYA MENJADI HARAPAN YANG NYATA.

(Red)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pimpin Taptu dan Pawai Obor, Wakil Wali Kota Langsa Kobarkan Semangat di Malam HUT ke-81 Republik Indonesia

    Pimpin Taptu dan Pawai Obor, Wakil Wali Kota Langsa Kobarkan Semangat di Malam HUT ke-81 Republik Indonesia

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 84
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Suasana khidmat menyelimuti Kota Langsa pada malam menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat perjuangan dan penghormatan kepada para pahlawan diwujudkan melalui rangkaian Upacara Taptu, Pawai Obor, serta Apel Kehormatan dan Renungan Suci, Minggu malam (16/8/2026).   Rangkaian kegiatan yang melibatkan unsur Forkopimda Aceh Timur […]

  • BADAK BANTEN PERJUANGAN Resmi Laporkan Dugaan Gratifikasi Penanganan Laka Lantas ke Propam Polda Metro Jaya

    BADAK BANTEN PERJUANGAN Resmi Laporkan Dugaan Gratifikasi Penanganan Laka Lantas ke Propam Polda Metro Jaya

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 56
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sergapkriminal. Com.  /26 September 2026//Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Masyarakat BADAK BANTEN PERJUANGAN (BBP) secara resmi menyerahkan berkas laporan pengaduan setebal 34 halaman ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Metro Jaya, Jum’at (25/9/2026) malam.   Berkas tersebut diterima langsung oleh petugas piket Propam di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.   Ketua Umum BADAK […]

  • Dukung Bersih-Bersih Institusi, AMPP Desak Polri Pertahankan PTDH dan Pidanakan Kompol DK

    Dukung Bersih-Bersih Institusi, AMPP Desak Polri Pertahankan PTDH dan Pidanakan Kompol DK

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.Com | Jakarta 30/7/2026 –  Aliansi Masyarakat Pecinta Polri (AMPP) kembali menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, pada Rabu (29/7/2026). Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan moral publik terhadap komitmen Polri dalam melakukan pembenahan internal serta membersihkan institusi dari oknum-oknum yang dinilai mencoreng nama […]

  • Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Aceh dan Pemko Langsa Panen Raya Padi Tahun 2026

    Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Aceh dan Pemko Langsa Panen Raya Padi Tahun 2026

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 62
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Bersinergi memperkuat ketahanan Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Aceh dan Pemko Langsa Panen Raya Padi Tahun 2026 dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kota Langsa menggelar Gerakan Panen Raya Padi Tahun 2026 di Gampong Alue Pineung Timue, Kecamatan Langsa Timur, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan […]

  • Pangdam tutup TMMD ke 130 di Aceh Singkil,Harap Warga Jaga dan Rawat Jalan

    Pangdam tutup TMMD ke 130 di Aceh Singkil,Harap Warga Jaga dan Rawat Jalan

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 30
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Singkil 12/11/2026 Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) Brigjen TNI Mahesa Fitriadi menutup program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Kabupaten Aceh Singkil, Kamis, 12 November 2026. Ia berharap masyarakat bersama-sama menjaga dan merawat hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Penutupan berlangsung di lapangan bola kaki SMP Negeri 2 […]

  • Bus Antar Sabu 20,7 Kg dari Medan ke Jakarta, Dua Warga Bogor Tak Berkutik di Gerbang Tol Kisaran

    Bus Antar Sabu 20,7 Kg dari Medan ke Jakarta, Dua Warga Bogor Tak Berkutik di Gerbang Tol Kisaran

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 55
    • 0Komentar

    DELI SERDANG,– Sergapkriminal. Com.  Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang kembali mencetak prestasi besar dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika lintas provinsi. Dua kurir jaringan Medan–Jakarta berinisial GYR (28) dan GLR (36), yang merupakan warga Kota Bogor, Jawa Barat, diringkus petugas dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 20,725 kilogram (20.725,42 gram).   Dalam sesi […]

expand_less