Breaking News
light_mode
Tags

Kibarkan Bendera Putih depan masjid Raya Baiturrahman , Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pemerintah Gagal Pulihkan Bencana Sumatra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 4 jam yang lalu
  • visibility 72
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | BANDA ACEH — Ratusan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana bersama para penyintas banjir menggelar aksi damai di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Kamis (19/11/2026). Aksi ini digelar menjelang peringatan satu tahun bencana ekologis yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.

 

Massa yang terdiri dari berbagai elemen seperti WALHI Aceh, LBH Banda Aceh, KontraS Aceh, MaTA, AJI Banda Aceh, HAkA, dan YKPI, membentangkan spanduk protes serta mengibarkan bendera putih. Pengibaran bendera putih ini menjadi simbol kritik keras terhadap lambatnya penanganan pascabencana yang dinilai belum tuntas.

 

Dalam orasi yang disampaikan bergantian, peserta aksi menyoroti penderitaan para penyintas yang masih hidup dalam ketidakpastian terkait hunian, pemulihan infrastruktur, hingga hilangnya mata pencaharian.

Koordinator Aksi, M. Resqi, menegaskan bahwa pemerintah dianggap gagal melakukan pemulihan secara menyeluruh selama hampir satu tahun terakhir, sehingga pihaknya mendesak agar status bencana segera dinaikkan menjadi bencana nasional.

 

“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar masyarakat terdampak tidak terus hidup dalam ketidakpastian, terutama menjelang satu tahun bencana ekologis yang melanda Aceh dan Sumatra,” tegasnya.

Koalisi menyampaikan delapan poin tuntutan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat:

1. Mendesak penetapan bencana ekologis Aceh–Sumatra sebagai bencana nasional

2. Meminta pengakuan secara terbuka bahwa kapasitas daerah tidak cukup untuk memulihkan dampak bencana

3. Mendesak pengajuan status bencana nasional ke Pemerintah Pusat tanpa penundaan

4. Mempercepat pemulihan hak penyintas: hunian, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian

5. Melakukan rehabilitasi menyeluruh terhadap hutan, daerah aliran sungai, dan kawasan hulu guna mencegah bencana berulang

6. Mengaudit serta mengevaluasi seluruh izin pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan

7. Menindak tegas pelaku dan korporasi perusak lingkungan penyebab krisis ekologis

8. Membuka transparansi data anggaran kebencanaan kepada publik

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan.

YUSWAR.ST  & Redaksi

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less