Breaking News
light_mode
Tags

JANGAN Cuci Tangan! Kasus Jabal Ulum Jadi Sorotan, Yayasan Dituntut Bertanggung Jawab dan Pulihkan Korban

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
  • visibility 107
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sergapkriminal.com | Aceh Pidie – Penanganan dugaan kasus pelecehan seksual yang menjadi sorotan publik di lingkungan Yayasan Jabal Ulum, Kabupaten Pidie, Aceh, tidak boleh berhenti pada proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Tanggung jawab yayasan, pengawasan kelembagaan, hingga pemulihan para korban juga harus menjadi perhatian serius.

 

Ketua Perkumpulan Zirah Amanat Rakyat untuk Keadilan (ZARKA) Aceh, Rifqi Maulana, mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani perkara tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berpihak pada kepentingan korban.

 

Menurut Rifqi, penegakan hukum merupakan bagian penting dalam memberikan keadilan. Akan tetapi, tanggung jawab moral dan kelembagaan pihak yayasan tidak boleh dikesampingkan.

 

“Apresiasi kami sampaikan kepada kepolisian yang telah menangani persoalan ini. Namun, jangan sampai perhatian hanya tertuju pada pihak yang diproses secara pidana. Bagaimana dengan tanggung jawab yayasan terhadap para korban? Yayasan tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab moral dan kelembagaan,” tegas Rifqi.

 

Ia menilai, apabila dugaan peristiwa tersebut terjadi di lingkungan pendidikan, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan peserta didik, mekanisme pengawasan, serta tanggung jawab pengelola lembaga.

 

Yayasan Jangan Lepas Tangan, Pemulihan Korban Harus Diutamakan

 

Rifqi menegaskan, proses pidana dan tanggung jawab kelembagaan merupakan dua hal berbeda yang harus berjalan beriringan.

 

Yayasan, kata dia, harus memastikan seluruh korban memperoleh pendampingan psikologis, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi, serta pemulihan sosial sesuai kebutuhan masing-masing.

 

“Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi trauma sendirian. Yayasan Jabal Ulum harus hadir dan bertanggung jawab. Jangan berlindung di balik proses hukum, kemudian menganggap seluruh persoalan sudah menjadi urusan kepolisian. Ada tanggung jawab moral, sosial, dan kelembagaan yang tetap harus dipenuhi,” ujarnya.

 

Ia juga meminta agar identitas dan privasi korban dijaga serta tidak ada tekanan maupun intimidasi terhadap pihak yang berani memberikan keterangan.

 

Dinas Pendidikan Dayah dan Pemerintah Desa Diminta Turun Tangan

 

Lebih lanjut, Rifqi mendesak Dinas Pendidikan Dayah dan instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola Yayasan Jabal Ulum.

 

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menunggu perkembangan proses hukum. Evaluasi administratif dan kelembagaan perlu dilakukan untuk memastikan lembaga pendidikan berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar perlindungan peserta didik.

 

Ia turut menyoroti informasi mengenai status yayasan yang disebut berkaitan dengan aset atau kepentingan desa. Persoalan tersebut perlu diperiksa secara administratif dan hukum agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai kepemilikan, kewenangan pengelolaan, serta pertanggungjawaban kelembagaan.

 

Rifqi secara khusus meminta Tgk. Azhar, yang disebut memiliki peran sebagai pembina yayasan, memberikan penjelasan terbuka mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan yang selama ini dijalankan.

 

“Kalau memang yayasan ini berkaitan dengan aset desa, pemerintah desa tidak boleh tinggal diam. Harus jelas bagaimana status kelembagaannya, siapa yang mengelola, bagaimana pertanggungjawabannya, dan bagaimana pengawasan dilakukan. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi tempat pendidikan justru menjadi sumber persoalan bagi masyarakat,” katanya.

 

Tata Kelola Dana BOS dan Konflik Yayasan Perlu Diaudit

 

Tidak hanya persoalan perlindungan peserta didik, Rifqi juga meminta instansi berwenang memeriksa tata kelola keuangan yayasan, termasuk apabila terdapat dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) yang dikelola oleh satuan pendidikan terkait.

 

Ia menekankan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban.

 

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, pihak berwenang diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Rifqi juga mengingatkan agar konflik antara pengelola yayasan dan masyarakat tidak dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan dan menciptakan ketidakpastian bagi peserta didik.

 

Jangan Tunggu Ada Korban Berikutnya

 

Rifqi menegaskan, persoalan Jabal Ulum harus menjadi momentum pembenahan sistem pengawasan lembaga pendidikan di Aceh. Jangan sampai kasus serupa kembali terjadi akibat lemahnya pengawasan dan tidak jelasnya pertanggungjawaban pengelola.

 

Ia meminta kepolisian mengusut perkara secara profesional, sementara pemerintah dan lembaga perlindungan anak memastikan tersedianya saluran pengaduan yang aman bagi siapa pun yang memiliki informasi atau merasa menjadi korban.

 

“Jangan menunggu muncul korban berikutnya baru semua pihak bergerak. Kalau sistem pengawasan tidak dibenahi, persoalan serupa berpotensi terulang. Segera lakukan evaluasi, tertibkan tata kelola yayasan, perjelas tanggung jawab pembina dan pengelola, serta pastikan seluruh korban mendapatkan pemulihan,” tegasnya.

 

Menurut Rifqi, masa depan pendidikan dan keselamatan peserta didik tidak boleh menjadi korban konflik kelembagaan.

 

Penyelesaian persoalan Jabal Ulum harus melibatkan aparat penegak hukum, Dinas Pendidikan Dayah, pemerintah desa, pihak yayasan, serta unsur masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.

 

“Yang paling utama adalah keselamatan peserta didik dan pemulihan korban. Jangan sampai persoalan kelembagaan mengorbankan masa depan anak-anak. Yayasan harus bertanggung jawab, pemerintah harus hadir, dan pengawasan harus diperbaiki secara menyeluruh,” tutup Rifqi.(*)

Tags
  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diduga Aktivitas Galian Tanah Tanpa Izin Masih Beroperasi, APH Diminta Segera Turun ke Lapangan

    Diduga Aktivitas Galian Tanah Tanpa Izin Masih Beroperasi, APH Diminta Segera Turun ke Lapangan

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 224
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Timur – Dugaan aktivitas penggalian dan pengerukan tanah yang belum jelas legalitas perizinannya kembali menjadi sorotan masyarakat. Aparat Penegak Hukum (APH) bersama instansi terkait didesak segera turun ke lapangan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah mengantongi izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.   Kamis (23/7/2026), sejumlah warga meminta agar dugaan aktivitas tersebut tidak […]

  • Ingin Tahu Cara Membaca yang Tersembunyi Seperti Membaca Buku Terbuka? AKQ Akan Bedah “Kasyaf Sejati

    Ingin Tahu Cara Membaca yang Tersembunyi Seperti Membaca Buku Terbuka? AKQ Akan Bedah “Kasyaf Sejati

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 99
    • 0Komentar

      SergapKriminal.Com |Meulaboh (Aceh Barat) 10/7/2026  Bagaimana jika manusia mampu membaca sesuatu yang tersembunyi seperti membaca buku yang terbuka?   Pertanyaan itu akan menjadi pintu masuk dalam bedah buku “Kasyaf Sejati: Ilmu Membaca yang Tersembunyi Seperti Membaca Buku Terbuka” karya Ustadz Syamsul Kamal, yang akan digelar Akademi Kehidupan Qur’ani (AKQ) pada Minggu, 12 Juli 2026, […]

  • Presiden Akui Polri, Menurunkan Kahutla dari 500.000 jadi 7.000 Hektar

    Presiden Akui Polri, Menurunkan Kahutla dari 500.000 jadi 7.000 Hektar

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 100
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | JAKARTA, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia dibantu TNI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) atas keberhasilan menekan luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Bumi Tambun Bungai. Apresiasi tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Sabtu (22/8/2026). […]

  • Putra Mahkota Kerajaan Gowa Laporkan Dugaan Pengrusakan Gembok Kamar Kalompoang ke Polresta Gowa

    Putra Mahkota Kerajaan Gowa Laporkan Dugaan Pengrusakan Gembok Kamar Kalompoang ke Polresta Gowa

    • calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Sungguminasa/ Sergapkriminal. Com.  12 November 2026//Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju bin Andi Kumala Idjo Daeng Sila Karaengta Lembang Parang Sultan Malikussaid II Batara Gowa III, didampinngi kuasa hukumnya Wawan Nur Rewa, mendatangi Sat Reskrim Mapolresta Gowa pada Kamis (12/11/26) malam.   Kedatangan Putra Mahkota Kerajaan Gowa ini, guna melaporkan adanya dugaan […]

  • Pemkab Aceh Barat Gelar Apel Antisipasi Dampak Peningkatan Intensitas Curah Hujan dan Cuaca Ekstrem

    Pemkab Aceh Barat Gelar Apel Antisipasi Dampak Peningkatan Intensitas Curah Hujan dan Cuaca Ekstrem

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 80
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com- Aceh Barat 8/10/2026 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menggelar Apel Siaga Antisipasi Dampak Peningkatan Intensitas Curah Hujan di lapangan bola kaki Teuku Umar, Kecamatan Johan Pahlawan, pada Kamis, 8/10/2026. Apel siaga tersebut didampingi langsung oleh Danrem 012 Teuku Umar Kolonel Infanteri Windarto dan dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM, Wakil Bupati Said Fadheil […]

  • Bongkar Kasus Smart Village Madina, Kejari Madina Didesak Periksa Seluruh Pendamping Desa

    Bongkar Kasus Smart Village Madina, Kejari Madina Didesak Periksa Seluruh Pendamping Desa

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 207
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | PANYABUNGAN – Kasus dugaan korupsi proyek Smart Village di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memasuki babak baru pasca penetapan tersangka kedua oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina. Sosok AML selaku mantan Plt Kadis PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) resmi dijebloskan ke tahanan usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, kemaren (Rabu,29/07) Gelombang desakan publik kini menuntut […]

expand_less