JANGAN Cuci Tangan! Kasus Jabal Ulum Jadi Sorotan, Yayasan Dituntut Bertanggung Jawab dan Pulihkan Korban
- account_circle Admin
- calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
- visibility 107
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sergapkriminal.com | Aceh Pidie – Penanganan dugaan kasus pelecehan seksual yang menjadi sorotan publik di lingkungan Yayasan Jabal Ulum, Kabupaten Pidie, Aceh, tidak boleh berhenti pada proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Tanggung jawab yayasan, pengawasan kelembagaan, hingga pemulihan para korban juga harus menjadi perhatian serius.
Ketua Perkumpulan Zirah Amanat Rakyat untuk Keadilan (ZARKA) Aceh, Rifqi Maulana, mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani perkara tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berpihak pada kepentingan korban.
Menurut Rifqi, penegakan hukum merupakan bagian penting dalam memberikan keadilan. Akan tetapi, tanggung jawab moral dan kelembagaan pihak yayasan tidak boleh dikesampingkan.
“Apresiasi kami sampaikan kepada kepolisian yang telah menangani persoalan ini. Namun, jangan sampai perhatian hanya tertuju pada pihak yang diproses secara pidana. Bagaimana dengan tanggung jawab yayasan terhadap para korban? Yayasan tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab moral dan kelembagaan,” tegas Rifqi.
Ia menilai, apabila dugaan peristiwa tersebut terjadi di lingkungan pendidikan, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan peserta didik, mekanisme pengawasan, serta tanggung jawab pengelola lembaga.
Yayasan Jangan Lepas Tangan, Pemulihan Korban Harus Diutamakan
Rifqi menegaskan, proses pidana dan tanggung jawab kelembagaan merupakan dua hal berbeda yang harus berjalan beriringan.
Yayasan, kata dia, harus memastikan seluruh korban memperoleh pendampingan psikologis, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi, serta pemulihan sosial sesuai kebutuhan masing-masing.
“Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi trauma sendirian. Yayasan Jabal Ulum harus hadir dan bertanggung jawab. Jangan berlindung di balik proses hukum, kemudian menganggap seluruh persoalan sudah menjadi urusan kepolisian. Ada tanggung jawab moral, sosial, dan kelembagaan yang tetap harus dipenuhi,” ujarnya.
Ia juga meminta agar identitas dan privasi korban dijaga serta tidak ada tekanan maupun intimidasi terhadap pihak yang berani memberikan keterangan.
Dinas Pendidikan Dayah dan Pemerintah Desa Diminta Turun Tangan
Lebih lanjut, Rifqi mendesak Dinas Pendidikan Dayah dan instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola Yayasan Jabal Ulum.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menunggu perkembangan proses hukum. Evaluasi administratif dan kelembagaan perlu dilakukan untuk memastikan lembaga pendidikan berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar perlindungan peserta didik.
Ia turut menyoroti informasi mengenai status yayasan yang disebut berkaitan dengan aset atau kepentingan desa. Persoalan tersebut perlu diperiksa secara administratif dan hukum agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai kepemilikan, kewenangan pengelolaan, serta pertanggungjawaban kelembagaan.
Rifqi secara khusus meminta Tgk. Azhar, yang disebut memiliki peran sebagai pembina yayasan, memberikan penjelasan terbuka mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan yang selama ini dijalankan.
“Kalau memang yayasan ini berkaitan dengan aset desa, pemerintah desa tidak boleh tinggal diam. Harus jelas bagaimana status kelembagaannya, siapa yang mengelola, bagaimana pertanggungjawabannya, dan bagaimana pengawasan dilakukan. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi tempat pendidikan justru menjadi sumber persoalan bagi masyarakat,” katanya.
Tata Kelola Dana BOS dan Konflik Yayasan Perlu Diaudit
Tidak hanya persoalan perlindungan peserta didik, Rifqi juga meminta instansi berwenang memeriksa tata kelola keuangan yayasan, termasuk apabila terdapat dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) yang dikelola oleh satuan pendidikan terkait.
Ia menekankan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, pihak berwenang diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Rifqi juga mengingatkan agar konflik antara pengelola yayasan dan masyarakat tidak dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan dan menciptakan ketidakpastian bagi peserta didik.
Jangan Tunggu Ada Korban Berikutnya
Rifqi menegaskan, persoalan Jabal Ulum harus menjadi momentum pembenahan sistem pengawasan lembaga pendidikan di Aceh. Jangan sampai kasus serupa kembali terjadi akibat lemahnya pengawasan dan tidak jelasnya pertanggungjawaban pengelola.
Ia meminta kepolisian mengusut perkara secara profesional, sementara pemerintah dan lembaga perlindungan anak memastikan tersedianya saluran pengaduan yang aman bagi siapa pun yang memiliki informasi atau merasa menjadi korban.
“Jangan menunggu muncul korban berikutnya baru semua pihak bergerak. Kalau sistem pengawasan tidak dibenahi, persoalan serupa berpotensi terulang. Segera lakukan evaluasi, tertibkan tata kelola yayasan, perjelas tanggung jawab pembina dan pengelola, serta pastikan seluruh korban mendapatkan pemulihan,” tegasnya.
Menurut Rifqi, masa depan pendidikan dan keselamatan peserta didik tidak boleh menjadi korban konflik kelembagaan.
Penyelesaian persoalan Jabal Ulum harus melibatkan aparat penegak hukum, Dinas Pendidikan Dayah, pemerintah desa, pihak yayasan, serta unsur masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.
“Yang paling utama adalah keselamatan peserta didik dan pemulihan korban. Jangan sampai persoalan kelembagaan mengorbankan masa depan anak-anak. Yayasan harus bertanggung jawab, pemerintah harus hadir, dan pengawasan harus diperbaiki secara menyeluruh,” tutup Rifqi.(*)
- Penulis: Admin











Saat ini belum ada komentar