Kelebihan Bayar Kapitasi Rp68,9 Juta di Aceh Utara, Golongan Kecil Disuruh Kembalikan, Golongan IV Kok Tidak
- account_circle Muhammad
- calendar_month 21 jam yang lalu
- visibility 163
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LHOKSUKON, ACEH UTARA | SergabKriminal.Com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh menemukan kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan dari Dana Kapitasi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebesar Rp68.921.859,91.
Temuan tersebut tertuang dalam Surat Bupati Aceh Utara Nomor 700/1502 tanggal 14 September 2026, yang ditujukan kepada para Kepala Puskesmas di Aceh Utara, salah satunya Kepala Puskesmas Samudera.
Surat tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 22.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/08/2026 tanggal 3 Agustus 2026, atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025.
Hasil pemeriksaan BPK atas kertas kerja perhitungan jasa pelayanan kesehatan tahun 2025 pada 32 Puskesmas menunjukkan, formula perhitungan jasa pelayanan belum sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.
Hasil konfirmasi kepada 32 Kepala Puskesmas diketahui, pembayaran jasa pelayanan kesehatan masih menggunakan format dari tahun-tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan formula perhitungan berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.
Akibatnya, pembayaran jasa pelayanan kesehatan melebihi dari yang seharusnya.
Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pasal 43 ayat (1).
Melalui surat tersebut, Bupati Aceh Utara sudah menginstruksikan Kepala Puskesmas untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut.
Namun hingga kini muncul pertanyaan di kalangan tenaga kesehatan:
Kenapa golongan IV belum mengembalikan kelebihan bayar tersebut, sementara golongan kecil diminta mengembalikan?
Padahal, semua golongan menerima jasa pelayanan dari Dana Kapitasi yang sama. Jika ada kelebihan bayar, maka semua yang menerima kelebihan wajib mengembalikan, tanpa kecuali.
Di lapangan, muncul alasan bahwa golongan IV tidak harus mengembalikan karena pajaknya besar.
Alasan tersebut tidak dapat diterima. Pajak dan kelebihan bayar adalah dua hal yang berbeda.
Pajak adalah kewajiban atas penghasilan yang diterima. Kelebihan bayar adalah uang negara yang diterima melebihi hak dan wajib dikembalikan ke kas daerah.
BPK tidak memeriksa pajak, BPK memeriksa kelebihan bayar. Dan BPK sudah menetapkan angka kelebihan bayar sebesar Rp68,9 juta yang harus ditindaklanjuti.
Jika alasan pajak besar bisa menghapus kewajiban mengembalikan, maka semua temuan BPK di Indonesia bisa lolos dengan alasan yang sama.
Terkait hal tersebut, Sergab Kriminal Com masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dan staf terkait mengenai:
1.Kenapa golongan IV disebut tidak harus mengembalikan?
2.Kenapa golongan kecil harus mengembalikan, sedangkan golongan atas tidak, padahal mereka juga menerima?
3 Apakah ada aturan tertulis yang membedakan kewajiban pengembalian antar golongan?
4.Berapa yang sudah dikembalikan dan berapa yang belum, khususnya dari golongan IV?
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi tersebut masih terus diupayakan. Sergab Kriminal Com membuka ruang hak jawab kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
Dana Kapitasi adalah dana pelayanan kesehatan masyarakat, bukan dana bonus. Setiap rupiah yang tidak dikembalikan berarti hak masyarakat yang tertahan.
Sergab Kriminal Com akan terus mengawal kasus ini hingga seluruh kelebihan bayar Rp68,9 juta dikembalikan ke kas daerah, tanpa terkecuali.
(Muhammad)
- Penulis: Muhammad











Saat ini belum ada komentar