Breaking News
light_mode
Tags

Kelebihan Bayar Kapitasi Rp68,9 Juta di Aceh Utara, Golongan Kecil Disuruh Kembalikan, Golongan IV Kok Tidak

  • account_circle Muhammad
  • calendar_month 21 jam yang lalu
  • visibility 163
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LHOKSUKON, ACEH UTARA | SergabKriminal.Com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh menemukan kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan dari Dana Kapitasi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebesar Rp68.921.859,91.

Temuan tersebut tertuang dalam Surat Bupati Aceh Utara Nomor 700/1502 tanggal 14 September 2026, yang ditujukan kepada para Kepala Puskesmas di Aceh Utara, salah satunya Kepala Puskesmas Samudera.

Surat tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 22.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/08/2026 tanggal 3 Agustus 2026, atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025.

Hasil pemeriksaan BPK atas kertas kerja perhitungan jasa pelayanan kesehatan tahun 2025 pada 32 Puskesmas menunjukkan, formula perhitungan jasa pelayanan belum sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.

Hasil konfirmasi kepada 32 Kepala Puskesmas diketahui, pembayaran jasa pelayanan kesehatan masih menggunakan format dari tahun-tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan formula perhitungan berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.

Akibatnya, pembayaran jasa pelayanan kesehatan melebihi dari yang seharusnya.

Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pasal 43 ayat (1).

Melalui surat tersebut, Bupati Aceh Utara sudah menginstruksikan Kepala Puskesmas untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

Namun hingga kini muncul pertanyaan di kalangan tenaga kesehatan:

Kenapa golongan IV belum mengembalikan kelebihan bayar tersebut, sementara golongan kecil diminta mengembalikan?

Padahal, semua golongan menerima jasa pelayanan dari Dana Kapitasi yang sama. Jika ada kelebihan bayar, maka semua yang menerima kelebihan wajib mengembalikan, tanpa kecuali.

Di lapangan, muncul alasan bahwa golongan IV tidak harus mengembalikan karena pajaknya besar.

Alasan tersebut tidak dapat diterima. Pajak dan kelebihan bayar adalah dua hal yang berbeda.

Pajak adalah kewajiban atas penghasilan yang diterima. Kelebihan bayar adalah uang negara yang diterima melebihi hak dan wajib dikembalikan ke kas daerah.

BPK tidak memeriksa pajak, BPK memeriksa kelebihan bayar. Dan BPK sudah menetapkan angka kelebihan bayar sebesar Rp68,9 juta yang harus ditindaklanjuti.

Jika alasan pajak besar bisa menghapus kewajiban mengembalikan, maka semua temuan BPK di Indonesia bisa lolos dengan alasan yang sama.

Terkait hal tersebut, Sergab Kriminal Com masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dan staf terkait mengenai:

1.Kenapa golongan IV disebut tidak harus mengembalikan?

2.Kenapa golongan kecil harus mengembalikan, sedangkan golongan atas tidak, padahal mereka juga menerima?

3 Apakah ada aturan tertulis yang membedakan kewajiban pengembalian antar golongan?

4.Berapa yang sudah dikembalikan dan berapa yang belum, khususnya dari golongan IV?

Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi tersebut masih terus diupayakan. Sergab Kriminal Com membuka ruang hak jawab kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

Dana Kapitasi adalah dana pelayanan kesehatan masyarakat, bukan dana bonus. Setiap rupiah yang tidak dikembalikan berarti hak masyarakat yang tertahan.

Sergab Kriminal Com akan terus mengawal kasus ini hingga seluruh kelebihan bayar Rp68,9 juta dikembalikan ke kas daerah, tanpa terkecuali.

(Muhammad)

  • Penulis: Muhammad

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PB HMI MPO Laporkan Sekda Konawe ke Kejati Sultra, Usut Dugaan Manipulasi Tapal Batas pondidaha dan Kerugian Rakyat Rp300 Miliar dari Aktivitas Pertambangan

    PB HMI MPO Laporkan Sekda Konawe ke Kejati Sultra, Usut Dugaan Manipulasi Tapal Batas pondidaha dan Kerugian Rakyat Rp300 Miliar dari Aktivitas Pertambangan

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 135
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | KENDARI — Indra Dapa Saranani, Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, pembiaran administratif, dan maladministrasi terkait sengketa tapal batas Kecamatan Pondidaha dan Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).   Laporan tersebut menyoroti persoalan penegasan batas wilayah yang dipersoalkan sejak 2009 […]

  • Pemko Langsa Senyalurkan Bantuan Daging Meugang Jelang 1 Ramadhan 1447 H

    Pemko Langsa Senyalurkan Bantuan Daging Meugang Jelang 1 Ramadhan 1447 H

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 87
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi dengan menyalurkan bantuan daging Meugang menjelang 1 Ramadhan 1447 H. Program ini menjadi wujud kepedulian sekaligus penguatan solidaritas sosial pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah beberapa hari lalu. Program pembagian daging Meugang ini dengan pendanaan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto […]

  • Perkuat Pengawasan Internal, Kapolres Aceh Utara Instruksikan Kasi Propam Cek Urine Personel, ini Hasilnya

    Perkuat Pengawasan Internal, Kapolres Aceh Utara Instruksikan Kasi Propam Cek Urine Personel, ini Hasilnya

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 42
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | LHOKSUKON – Kepala Kepolisian Resor Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, S.H., M.H. menginstruksikan Kasi Propam Ipda Zulkifli tes urine personel secara acak sebagai upaya mitigasi penyalahgunaan narkoba untuk menjaga kepercayaan publik. Selasa, (18/8/2026) pagi. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman depan loby mako dan dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Utara serta didampingi oleh wakapolres juga seluruh pejabat […]

  • Semarak Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke‑81: Bolo Pandawa & Abhi Banyu Rajut Kebersamaan Satu Nadi, Satu Cita, Satu Perjuangan!

    Semarak Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke‑81: Bolo Pandawa & Abhi Banyu Rajut Kebersamaan Satu Nadi, Satu Cita, Satu Perjuangan!

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Semarang – Sergapkriminal. Com 23 Agustus 2026// Di tengah kobaran api semangat kemerdekaan yang membara di segenap penjuru tanah air, menyambut momen bersejarah genap usia ke‑81 tahun Republik Indonesia, keluarga besar Bolo Pandawa mencakup cabang Medoho, BSB Mijen, Salatiga, hingga Wonosobo bersatu sepenuh jiwa bersama segenap jajaran Abhi Banyu: Kartini, Mijen, beserta seluruh unit Abhi Banyu di wilayah ini, menyelenggarakan serangkaian kegiatan indah dan […]

  • Ketum FRN “Raja Majapahit Madangkara” Apresiasi Langkah DPW Jabar Bangun Usaha Berbasis Peningkatan SDM   

    Ketum FRN “Raja Majapahit Madangkara” Apresiasi Langkah DPW Jabar Bangun Usaha Berbasis Peningkatan SDM  

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 128
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |BANDUNG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Fast respon Nusantara (FRN) yang juga dikenal sebagai Raja Majapahit Madangkara, Raja Agus Flores, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah strategis Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FRN Jawa Barat dalam membangun unit usaha mandiri. Langkah ini dinilai sebagai bukti nyata peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi yang berbasis […]

  • Kapolres Aceh Timur: Perbedaan Pendapat Maupun Tuntutan Masyarakat Merupakan Bagian Dari Dinamika Dalam Demokrasi

    Kapolres Aceh Timur: Perbedaan Pendapat Maupun Tuntutan Masyarakat Merupakan Bagian Dari Dinamika Dalam Demokrasi

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 89
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Timur – Kapolres Aceh Timur AKBP Aris Cai Dwi Susanto, S.I.K., M.I.K. mengimbau masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan. Imbauan tersebut disampaikan saat Kapolres memantau langsung simulasi pelayanan pengamanan unjuk rasa di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten […]

expand_less