Breaking News
light_mode
Tags

PB HMI MPO Laporkan Sekda Konawe ke Kejati Sultra, Usut Dugaan Manipulasi Tapal Batas pondidaha dan Kerugian Rakyat Rp300 Miliar dari Aktivitas Pertambangan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
  • visibility 136
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | KENDARI — Indra Dapa Saranani, Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, pembiaran administratif, dan maladministrasi terkait sengketa tapal batas Kecamatan Pondidaha dan Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).

 

Laporan tersebut menyoroti persoalan penegasan batas wilayah yang dipersoalkan sejak 2009 hingga 2026, dengan mengacu pada Perda Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2005 dan SK Bupati Konawe Nomor 549 Tahun 2008 yang menurut dokumen pelapor menetapkan Sungai Tukambopo sebagai batas alam kedua kecamatan.

 

Indra meminta Kejati Sultra memeriksa Sekda Kabupaten Konawe dan instansi terkait untuk menelusuri dugaan pembiaran selama kurang lebih 17 tahun, termasuk dugaan ketidaksesuaian administrasi wilayah dan konsesi pertambangan yang berpotensi berdampak terhadap klaim tanah ulayat masyarakat Pondidaha seluas sekitar 2.700 hektare.

 

PB HMI MPO juga meminta aparat mendalami kemungkinan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana.

 

“Kami telah melaporkan persoalan ini ke Kejati Sultra. Kami meminta laporan tersebut ditindaklanjuti secara profesional, termasuk memeriksa tanggung jawab Sekda Kabupaten Konawe, memverifikasi dasar hukum tapal batas, serta mengaudit dokumen koordinat dan perizinan pertambangan di wilayah sengketa,” tegas Indra.

“Indikasi dugaanpenyalahgunaan wewenang, maladministrasi, dan dampak koruptif “

Indra dapa saranani menuturkan bahwa Dugaan Unsur Pembiaran Sengaja (Omission): Pembiaran yang dilakukan selama hampir dua dekade ini bukanlah kelalaian biasa, melainkan tindakan kesengajaan dari otoritas administratif (Sekda) yang mengabaikan perintah Perda dan SK Bupati yang sah demi keuntungan atau kepentingan pihak tertentu.

 

Implikasi Terhadap Konflik Agraria dan Hak Adat: Ketiadaan batas wilayah fisik yang jelas telah memicu tumpang tindih administrasi pertanahan, klaim sepihak di atas tanah ulayat/adat, serta memicu potensi konflik horizontal di tengah masyarakat Pondidaha dan Amonggedo.

 

Dugaan Manipulasi Titik Koordinat Industri/Pertambangan: Akibat dari tidak dipindahkannya tapal batas resmi di Sungai Tukambopo, muncul indikasi kuat terjadinya praktik maladministrasi dalam penerbitan izin-izin usaha, zonasi tata ruang pertambangan, dan plotingan wilayah oleh korporasi. Wilayah yang secara de jure (hukum) masuk dalam wilayah Kecamatan Pondidaha disinyalir diplot ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Amonggedo guna mempermudah administrasi korporasi tanpa persetujuan pemangku hak wilayah yang sah.

 

Hal ini berpotensi merugikan pendapatan asli daerah (PAD) serta membuka ruang terjadinya gratifikasi atau tindak pidana korupsi dalam sektor perizinan tata ruang.

 

Pengabaian Hasil Kesepakatan Forkopimda: Meskipun sengketa ini telah berulang kali diperdebatkan dalam forum resmi, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD dan pembahasan bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Konawe, Sekda Kabupaten Konawe dinilai tetap pasif dan enggan mengeksekusi nota kesepakatan tersebut, sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

 

PB HMI MPO berharap Kejati Sultra menindaklanjuti laporan tersebut berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku demi memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat.#

(Indra)

Tags
  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Laporan Musdes Terlambat 3 Tahun, Pemdes Tanjangrono dan BPD Diduga Tak Peduli Hak Warga

    Laporan Musdes Terlambat 3 Tahun, Pemdes Tanjangrono dan BPD Diduga Tak Peduli Hak Warga

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 57
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MOJOKERTO, – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk kali ke-2 pada Kamis malam, (13/8/2026). Agenda utama kegiatan ini, adalah mendengarkan pemaparan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Majapahit periode 2021 sampai 2024. Kegiatan dimulai sekitar pukul 19.30 WIB di Kantor Desa Tanjangrono. […]

  • Kapolsek Tamalate Tatap Muka dengan Personel, Tekankan Disiplin dan Profesionalitas

    Kapolsek Tamalate Tatap Muka dengan Personel, Tekankan Disiplin dan Profesionalitas

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Makassar — Sergapkriminal. Com ​​Kapolsek Tamalate Polrestabes Makassar, Kompol Muhammad Idris, SH, MH, menggelar tatap muka perdana bersama seluruh personel Polsek Tamalate, Senin (24/8/2026). Kegiatan berlangsung di depan ruang Unit Penyelesaian Masalah Binmas Polsek Tamalate.   Tatap muka tersebut menjadi momentum bagi Kapolsek Tamalate yang baru menjalankan tugas untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan sejumlah arahan […]

  • Polisi Hadir Sepanjang Pekan, Kapolsek Idi Rayeuk Serap Aspirasi Masyarakat

    Polisi Hadir Sepanjang Pekan, Kapolsek Idi Rayeuk Serap Aspirasi Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 35
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Timur – Kapolsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, Polda Aceh, AKP JM Tambunan, S.H. bersama personel menggelar kegiatan ngopi bareng masyarakat pada sebuah warung kopi di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Rabu (21/10/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Quick Wins Kapolri melalui program Polisi Hadir Sepanjang Pekan, yang […]

  • Sahir dan Rian Serahkan Berkas Pendaftaran,Resmi Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa  UTU Periode 2026-2027

    Sahir dan Rian Serahkan Berkas Pendaftaran,Resmi Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UTU Periode 2026-2027

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 86
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com- Aceh Barat 2/10/2026 Sahir dan Rian resmi menyerahkan berkas pendaftaran sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) untuk periode 2026–2027 kepada Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) UTU, Jumat , 2/10/2026   Keduanya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK).   Penyerahan berkas […]

  • SPBU di Pidie Jaya Diduga Jual Pertalite Bersubsidi Secara Ilegal, Media di ancam.

    SPBU di Pidie Jaya Diduga Jual Pertalite Bersubsidi Secara Ilegal, Media di ancam.

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 634
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Pidie Jaya (Aceh) – 04-08-2026 – Sejumlah oknum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kawasan Merdu, Kabupaten Pdie Jaya, diduga keras melanggar aturan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka terlihat melayani pembelian dalam jerigen untuk kemudian diangkut menggunakan kendaraan jenis pick-up, bahkan salah satu pembeli nekat mengancam awak media yang sedang memantau […]

  • Proyek Revitalisasi SDN 3 Jalupangmulya Disorot, Dugaan Penerapan K3 Belum Optimal

    Proyek Revitalisasi SDN 3 Jalupangmulya Disorot, Dugaan Penerapan K3 Belum Optimal

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 62
    • 0Komentar

    SergaoKriminak.Com | LEBAK, BANTEN / Rabu 09 September 2026 / Proyek revitalisasi SDN 3 Jalupangmulya, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul adanya dugaan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang belum optimal selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.   Sorotan itu muncul setelah beredarnya sejumlah dokumentasi visual yang memperlihatkan aktivitas pekerja […]

expand_less