Diduga Kebal Hukum, Pemain Minyak Subsidi Terbesar di Pidie Tetap Beroperasi, Pertamina dan Polda Aceh Diminta Sidak Lokasi Gudang Penimbunan.
- account_circle Muhammad
- calendar_month Senin, 16 Nov 2026
- visibility 178
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminalCom | Pidie ( Aceh)
Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang sudah lama menjadi pertanyaan publik di Kabupaten Pidie, Aceh, kembali mencuat.
Berdasarkan informasi dan dokumentasi lapangan yang diterima tim pada Minggu, 18 Oktober 2026, di wilayah Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh, diduga kuat adanya aktivitas pengumpulan dan penimbunan solar subsidi oleh oknum pemain yang sudah lama beroperasi.
Di wilayah Jumphoih Adan, Mutiara Timur, terlihat aktivitas kendaraan truk yang diduga terkait dengan pendistribusian BBM bersubsidi dalam jumlah besar.
Warga setempat mempertanyakan dari mana sumber solar subsidi dalam jumlah besar tersebut diperoleh, sementara di sisi lain masyarakat kecil kesulitan mendapatkan solar subsidi.
“Kami masyarakat kecil beli solar susah, antre panjang. Tapi truk-truk besar keluar masuk terus di lokasi itu. Makanya kami menduga pemain ini kebal hukum,” ujar warga.
Warga menyebut, aktivitas tersebut diduga sudah berlangsung bertahun-tahun. Gudang penimbunan diduga berada di lokasi yang mudah terlihat, di pinggir jalan, dengan tandon berkapasitas besar, drum, dan mobil pengangkut minyak yang berjejer.
Warga juga mempertanyakan sikap aparat penegak hukum dan pihak Pertamina. Menurut warga, laporan sudah berkali-kali disampaikan, berita sudah viral, namun hingga kini belum ada penindakan terbuka yang membuat aktivitas tersebut benar-benar berhenti.
“Kami minta Polda Aceh, Polres Pidie, dan Pertamina jangan hanya diam. Turun langsung, sidak lokasi gudang di Jumphoih Adan, Mutiara Timur, periksa dokumen, periksa asal minyak, periksa izin penyimpanan dan penyalurannya. Buka ke publik hasilnya,” tegas warga.
Warga menilai, penimbunan solar subsidi sangat merugikan masyarakat dan negara. Solar yang seharusnya untuk nelayan, petani, dan masyarakat kecil yang berhak, diduga dialihkan untuk kepentingan komersial dalam jumlah besar.
“Yang dirugikan kami. Nelayan tidak melaut karena solar langka, petani susah, sopir antre berjam-jam. Sementara pemain besar diduga untung besar dari minyak subsidi,” ungkap warga lainnya.
Perbuatan penimbunan, pengangkutan, dan penyaluran BBM bersubsidi yang diduga dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai peruntukannya, diduga melanggar:
1.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 55:
Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 huruf c dan d:
Setiap orang yang melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM tanpa izin usaha, dipidana dengan pidana penjara dan denda._
3.Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran
BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu yang berhak, dan dilarang untuk ditimbun, dialihkan, atau diperjualbelikan kembali untuk keuntungan komersial.
Atas dasar hukum tersebut, warga menilai dugaan aktivitas di Jumphoih Adan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan diduga tindak pidana yang harus diproses secara hukum.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak:
1.Polda Aceh segera membentuk tim khusus untuk sidak gudang penimbunan di Jumphoih Adan, Mutiara Timur, Pidie.
2 Pertamina segera melakukan audit penyaluran solar subsidi di wilayah Pidie.
3 Polres Pidie membuka secara transparan hasil penyelidikan dan penindakan.
4.Siapapun yang terbukti terlibat, baik pemain, pengepul, maupun oknum pembeking, harus diproses hukum tanpa pandang bulu.
“Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau masyarakat kecil salah sedikit langsung ditangkap, kenapa pemain besar yang diduga menimbun ribuan liter dibiarkan?” tanya warga.
- Penulis: Muhammad











Saat ini belum ada komentar