Breaking News
light_mode
Tags

Kasus Uun Berakhir Restorative Justice, LASKAR NKRI Pertanyakan Sikap Etik DPP PDIP terhadap Juwita

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
  • visibility 91
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | LEBAK, BANTEN — Perkara dugaan penculikan dan kekerasan terhadap aktivis Fam Fuk Tjhong alias Uun yang telah dihentikan Polda Banten melalui mekanisme restorative justice masih menyisakan pertanyaan di ranah etik dan politik.

LSM LASKAR NKRI DPW Banten mempertanyakan apakah DPP PDI Perjuangan, khususnya mekanisme etik internal partai, telah melakukan evaluasi terhadap Juwita Wulandari, yang merupakan kader PDIP sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Lebak.

 

LASKAR NKRI menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan untuk menghidupkan kembali perkara pidana yang telah diselesaikan, apalagi menyatakan seseorang bersalah. Penyelesaian melalui restorative justice tetap dihormati sebagai proses hukum yang telah ditempuh para pihak.

Namun, menurut LASKAR NKRI, persoalan hukum dan persoalan etik merupakan dua hal yang berbeda.

“Kami menghormati keputusan penyelesaian perkara melalui restorative justice. Tetapi masyarakat berhak bertanya, apakah DPP PDIP sudah melakukan evaluasi etik terhadap kadernya yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lebak? Kalau sudah, apa hasilnya dan apakah ada keputusan dari internal partai?” ujar Akhmad Rizky Ariana, Sekretaris DPW LSM LASKAR NKRI Banten.

 

Menurutnya, jabatan Ketua DPRD bukan hanya persoalan politik, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat, keteladanan dan integritas seorang pejabat publik.

Karena itu, LASKAR NKRI meminta DPP PDIP tidak mengabaikan pertanyaan publik yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kami tidak mengatakan Juwita bersalah. Kami mempertanyakan aspek kepantasan dan evaluasi etiknya. Keputusan mengenai kader tentu menjadi kewenangan partai berdasarkan mekanisme internal yang berlaku,” tegas Akhmad.

 

Jangan Sampai Aktivis Takut Mengkritik

LASKAR NKRI juga menyoroti dampak yang lebih luas dari polemik tersebut, terutama terhadap keberanian masyarakat dan aktivis dalam menyampaikan kritik kepada pejabat maupun penguasa.

 

Menurut Akhmad, demokrasi membutuhkan ruang kritik yang sehat. Kritik terhadap pejabat publik seharusnya dijawab melalui klarifikasi, dialog dan mekanisme hukum yang sesuai apabila terdapat keberatan.

 

“Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ketika berhadapan dengan kekuasaan, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan uang, pengaruh atau kesepakatan tertentu. Kalau persepsi seperti itu dibiarkan, bagaimana nasib aktivis dan masyarakat yang ingin menyampaikan kritik kepada penguasa?”

Ia menegaskan, LASKAR NKRI tidak ingin menarik kesimpulan di luar fakta hukum yang ada.

“Kami hanya ingin memastikan bahwa penyelesaian satu perkara tidak kemudian menjadi preseden yang membuat masyarakat takut menyampaikan kritik. Pejabat publik harus siap dikritik, dan masyarakat juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab,” katanya.

LASKAR NKRI berharap DPP PDI Perjuangan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai apakah telah dilakukan pemeriksaan atau evaluasi etik terhadap Juwita dan bagaimana sikap resmi partai terhadap persoalan tersebut.

 

“Pertanyaan kami sederhana: sudahkah ada evaluasi etik dari DPP PDIP? Jika sudah, sampaikan kepada publik. Jika belum, kami mempertanyakan mengapa persoalan yang menjadi perhatian masyarakat belum mendapatkan penjelasan dari internal partai,” pungkas Akhmad.

LASKAR NKRI menegaskan akan tetap menghormati proses hukum dan mekanisme internal partai, sekaligus mendorong agar demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan keberanian masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pejabat publik tetap terjaga.

(Red)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Langsa Gelar IMIPAS PEDULI, Salurkan Bantuan Sosial bagi Keluarga Warga Binaan

    Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Langsa Gelar IMIPAS PEDULI, Salurkan Bantuan Sosial bagi Keluarga Warga Binaan

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Kota Langsa (Aceh) – Dalam rangka menyemarakkan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Langsa menggelar kegiatan IMIPAS PEDULI melalui penyaluran bantuan sosial kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Jumat (6/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Lapas Kelas IIB Langsa tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas […]

  • Dukung Kesehatan Mata Masyarakat, Optik UD Jaya Perkenalkan Komitmen Pelayanan kepada Wali Kota Padangsidimpuan

    Dukung Kesehatan Mata Masyarakat, Optik UD Jaya Perkenalkan Komitmen Pelayanan kepada Wali Kota Padangsidimpuan

    • calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | PADANGSIDIMPUAN – Owner Optik UD Jaya, Fadlun Al Fitri, bersama istrinya, Yunita Sari, melakukan kunjungan silaturahmi dan bertemu langsung dengan Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes di Kantor Walikota Padangsidimpuan, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkenalkan keberadaan Optik […]

  • Imigrasi Langsa Dorong Sinergi Media, Paparkan Inovasi Paspor Terintegrasi hingga Layanan Penggantian Paspor Bencana

    Imigrasi Langsa Dorong Sinergi Media, Paparkan Inovasi Paspor Terintegrasi hingga Layanan Penggantian Paspor Bencana

    • calendar_month 8 jam yang lalu
    • account_circle Redaksi
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Kota Langsa, 20 November 2026 – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat sinergi dengan insan pers. Hal ini menyusul adanya masukan dari kalangan media terkait masih minimnya informasi keimigrasian serta jarangnya rilis pers yang diterima wartawan.   Sebagai langkah konkret untuk menjembatani kebutuhan informasi […]

  • Terkait Keselamatan Siswa, Kepala Sekolah SDN Lueng Manyo Bungkam Saat Dikonfirmasi Tim Media

    Terkait Keselamatan Siswa, Kepala Sekolah SDN Lueng Manyo Bungkam Saat Dikonfirmasi Tim Media

    • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Aceh Tamiang – Tim media berupaya mengirimkan link pemberitaan terkait kondisi SDN Lueng Manyo, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala SDN Lueng Manyo belum memberikan keterangan lebih lanjut.   Link pemberitaan tersebut dikirimkan tim media sebagai bentuk konfirmasi dan upaya untuk memberikan ruang hak jawab kepada pihak sekolah. Selasa 17 November 2026. […]

  • Dewan Pers Dukung Langkah Hukum Wartawan Korban Intimidasi: Serangan Terhadap Jurnalis Adalah Serangan Terhadap Kebebasan Pers

    Dewan Pers Dukung Langkah Hukum Wartawan Korban Intimidasi: Serangan Terhadap Jurnalis Adalah Serangan Terhadap Kebebasan Pers

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 130
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | JAKARTA –  (GMOCT) – Informasi ini diterima GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari Kantor Hukum Bambang Listi Law Firm. Dewan Pers secara tegas menegaskan tidak mentoleransi segala bentuk intimidasi, ancaman, maupun upaya menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik. Sikap resmi tersebut tertuang dalam surat bernomor 1000/DP/K/VII/2026 tertanggal 27 Juli 2026, disusul menyusul permohonan […]

  • Dugaan Permintaan Rp300 Ribu dari Penerima Bantuan Hunian di Baroh Blang Rimung Perlu Klarifikasi

    Dugaan Permintaan Rp300 Ribu dari Penerima Bantuan Hunian di Baroh Blang Rimung Perlu Klarifikasi

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 207
    • 0Komentar

    ACEH UTARA —Sergapkriminal.Com, 20/10/2026 – Informasi mengenai dugaan permintaan uang sebesar Rp300.000 dari penerima bantuan isi hunian di Gampong Baroh Blang Rimung, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, menjadi perhatian warga. Persoalan tersebut memerlukan penjelasan dari pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Berdasarkan keterangan seorang warga penerima bantuan yang meminta identitasnya tidak […]

expand_less