Breaking News
light_mode
Tags

Hutan Tahura Bukit Barisan Terancam Gundul, Satgas Inti Prabowo Desak Penegakan Hukum

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 7 jam yang lalu
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | MEDAN, – Kerusakan kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan di wilayah Kabupaten Karo hingga jalur tembus Langkat–Karo, Sumatera Utara, menjadi perhatian serius. Lebih dari 1.000 hektare kawasan hutan dilaporkan mengalami perubahan fungsi menjadi perkebunan dan permukiman ilegal.

 

Informasi tersebut sebagaimana diberitakan Kantor Berita ANTARA Sumatera Utara pada Sabtu (21/11/2026), yang menyoroti tekanan terhadap kawasan Tahura Bukit Barisan, termasuk aktivitas perambahan di sekitar Desa Kuta Rakyat hingga sepanjang jalur tembus Karo–Langkat.

 

Pemberitaan ANTARA tersebut menjadi peringatan penting mengenai kondisi kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis strategis bagi kehidupan masyarakat Sumatera Utara.

 

Sementara itu, informasi yang berkembang di masyarakat menyebut luas kawasan hutan yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai sekitar 1.800 hektare. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi resmi melalui pemetaan, pemeriksaan lapangan, dan data dari instansi kehutanan.

 

Tahura Bukit Barisan merupakan kawasan konservasi dengan luas sekitar 51.600 hektare. Kawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, melindungi sumber air, mempertahankan keseimbangan ekosistem, serta menjadi daerah penyangga lingkungan di kawasan pegunungan Sumatera Utara.

 

HUTAN HULU TERANCAM, MASYARAKAT HILIR IKUT MENANGGUNG RISIKO

Kerusakan hutan di kawasan hulu tidak dapat dipandang sebagai persoalan lingkungan yang berdiri sendiri. Hilangnya tutupan vegetasi dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air hujan, meningkatkan limpasan permukaan, memperbesar potensi erosi, serta mempercepat sedimentasi sungai.

 

Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama ketika curah hujan tinggi terjadi di wilayah hulu dan daerah aliran sungai.

 

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Harian Satgas Inti Prabowo, Suria Depari, menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan alam dan lingkungan hidup, termasuk ancaman terhadap keberlangsungan habitat satwa liar.

 

“Kami sangat prihatin atas kerusakan alam dan lingkungan hidup. Satwa liar juga harus mendapat perhatian dari kementerian terkait,” ujarnya.

 

Senada dengan itu, Sekretaris Satgas Inti Prabowo turut menyampaikan keprihatinannya terhadap kerusakan hutan yang dinilai tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.

 

Menurutnya, hutan merupakan bagian penting dari paru-paru dunia yang harus dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.

 

“Kerusakan hutan tidak bisa ditoleransi. Hutan merupakan salah satu paru-paru dunia yang harus kita rawat dan jaga untuk anak cucu kita,” tegasnya.

 

Pihaknya juga meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan perusakan kawasan hutan.

 

“Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab apabila terbukti melakukan perusakan hutan,” pungkasnya.

 

BANJIR DI WILAYAH HILIR JADI PERHATIAN

Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan Kota Medan merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan daerah aliran sungai serta perlindungan kawasan hulu.

 

Masyarakat menilai kerusakan hutan di kawasan Karo–Langkat harus segera ditelusuri secara menyeluruh karena dikhawatirkan turut memperburuk persoalan banjir di wilayah hilir.

 

Hutan memiliki fungsi penting dalam mengatur tata air. Apabila tutupan hutan berkurang, kemampuan kawasan dalam menahan dan menyerap air hujan juga dapat terganggu.

 

Meski demikian, kontribusi kerusakan hutan tersebut terhadap banjir di masing-masing wilayah harus dipastikan melalui kajian hidrologi, pemetaan daerah aliran sungai, dan penelitian ilmiah.

 

APARAT DAN PEMERINTAH DIMINTA SEGERA MELAKUKAN PENGUSUTAN

Mencermati informasi kerusakan hutan tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum didesak tidak berhenti pada pendataan administratif.

 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara, pengelola Tahura Bukit Barisan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap kawasan yang diduga mengalami perambahan.

 

Pengusutan harus menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: siapa pihak yang membuka kawasan hutan, siapa yang menguasai lahan, apakah terdapat aktivitas pembalakan atau perkebunan tanpa izin, serta bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung di dalam kawasan konservasi.

 

Pemeriksaan juga perlu mencakup kemungkinan adanya pembiaran atau kelemahan pengawasan. Apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Selain penindakan, pemerintah perlu melakukan pemetaan menggunakan citra satelit, audit ekologis, identifikasi kawasan yang mengalami kerusakan, serta menyusun program rehabilitasi hutan.

 

PENYELAMATAN TAHURA BUKIT BARISAN ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Kawasan hutan di wilayah Karo dan Langkat bukan hanya kekayaan alam daerah, melainkan bagian penting dari bentang alam Pegunungan Bukit Barisan yang memiliki fungsi ekologis bagi kehidupan masyarakat.

 

Jika kerusakan terus berlangsung tanpa penanganan serius, dampaknya berpotensi dirasakan oleh generasi mendatang, mulai dari menurunnya kualitas lingkungan, terganggunya sumber air, kerusakan habitat satwa, hingga meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi.

 

Karena itu, penyelamatan Tahura Bukit Barisan harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah dituntut transparan menyampaikan hasil pemeriksaan, memastikan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran, serta memulihkan kawasan yang telah rusak.

 

Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya menjadi pelindung kehidupan justru kehilangan fungsinya akibat aktivitas yang tidak terkendali.

 

Hutan yang terjaga bukan hanya warisan alam, tetapi juga perlindungan bagi keselamatan masyarakat Sumatera Utara. (Tim)

Sumber: ANTARA News Sumatera Utara, 21 November 2026; keterangan Ketua Harian dan Sekretaris Satgas Inti Prabowo.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (HOTMA) Mendukung Peryataan Hotman Paris Hutapea

    Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (HOTMA) Mendukung Peryataan Hotman Paris Hutapea

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 253
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Medan – Massa yang tergabung dalam Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (Hotma) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jl. Jendral AH Nasution Medan, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Selasa (21/7/2026). Dalam salah satu tuntutanya, massa Hotma mendukung pernyataan, Hotman Paris Hutapea sebagai Tim Kuasa Hukum mantan […]

  • Dua Insiden Warnai Rolling Damai THE LEGEND 120 di Makassar, Rusdi Klaim Anggotanya Jadi Korban Kekerasan

    Dua Insiden Warnai Rolling Damai THE LEGEND 120 di Makassar, Rusdi Klaim Anggotanya Jadi Korban Kekerasan

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 165
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com | MAKASSAR / 28 Oktober 2026 – Ratusan pemuda di sulawesi selatan turut memperingati hari sumpah pemuda di kota makassar dengan melakukan rolling damai dan orasi kebangsaan. Rabu, 28/10/26   Terlihat, lokasi monumen mandala dijadikan sebagai titik berkumpul sembari menyampaikan orasi kebangsaan.   Rusdi, ketua umum the legend 120 sulsel, menyampaikan dalam orasinya terkait […]

  • Dek Fadh Sambangi Yusril,Bawa Kepentingan Strategis Aceh

    Dek Fadh Sambangi Yusril,Bawa Kepentingan Strategis Aceh

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 63
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com-Aceh Barat 7/10/2026 Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh), didampingi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, bertemu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu, 7/10/2026   Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Aceh dalam memperkuat komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, khususnya menyangkut berbagai […]

  • Kapolres Lhokseumawe Hadiri Konferensi Pers Pengungkapan 10,85 Juta Batang Rokok Ilegal

    Kapolres Lhokseumawe Hadiri Konferensi Pers Pengungkapan 10,85 Juta Batang Rokok Ilegal

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 176
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | LHOKSEUMAWE – Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, S.H., S.I.K., M.S.M., M.H. menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus pengangkutan rokok ilegal tanpa pita cukai yang berhasil ditindak Bea Cukai di perairan Tanjung Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Konferensi pers berlangsung di Dermaga Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Tipe B Lhokseumawe, Sabtu (31/10/2026) sore. Kegiatan […]

  • Jembatan Selok Aceh Singkil Ambruk, Ditangani Darurat Akses Transportasi Kembali Normal

    Jembatan Selok Aceh Singkil Ambruk, Ditangani Darurat Akses Transportasi Kembali Normal

    • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Aceh Singkil | SergapKriminal.Com – Jembatan penghubung di Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, yang diketahui ambruk akibat terjangan banjir, saat ini kembali dapat dilalui kendaraan dan transportasi normal sejak, Selasa (17/11/2026).   Mengetahui jembatan ambruk, Bupati Aceh Singkil, “Safriadi Oyon“, menginstruksikan sejumlah perangkat daerah untuk mengerahkan peralatan dan sumber daya yang tersedia […]

  • Aliansi Suara Keadilan Gelar Aksi Di Pengadilan Negeri Gowa Dan Mapolresta Gowa, Soroti Penegakan Hukum dan Minta Evaluasi

    Aliansi Suara Keadilan Gelar Aksi Di Pengadilan Negeri Gowa Dan Mapolresta Gowa, Soroti Penegakan Hukum dan Minta Evaluasi

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 301
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Gowa (Makasar) — Aliansi Suara Keadilan mendatangi Pengadilan negeri gowa Dan Mapolresta Gowa, Senin (24/8/2026), untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait proses penegakan hukum yang menjadi perhatian mereka. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan dengan tetap menegaskan komitmen untuk menjunjung tinggi hukum dan ketertiban. Mereka meminta agar setiap proses penegakan hukum berjalan […]

expand_less