Breaking News
light_mode
Tags

Desakan Keras Kepada Kapolri, Tolak Keras Banding Kompol DK, Tegaskan Integritas Bhayangkara

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
  • visibility 121
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | MEDAN –  Gelombang desakan publik di Sumatera Utara kini berbalik menjadi tuntutan mutlak yang mengarah langsung ke Mabes Polri. Masyarakat luas secara bulat mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk segera menolak dengan tegas upaya banding yang diajukan Kompol Dedi Kurniawan (DK) terhadap putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

 

​Sanksi PTDH tersebut telah dijatuhkan secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri dalam sidang etik pada Rabu, 6 Mei 2026, di lingkungan Bidang Propam Polda Sumatera Utara.

 

Berdasarkan bukti ilmiah laboratorium forensik tertanggal 30 April 2026 yang menyatakan Kompol DK positif aktif mengonsumsi metamfetamina, MDMA, dan etomidat, putusan ini diambil tanpa ada satu pun hal yang meringankan.

 

Langkah Kompol DK yang langsung mengajukan banding sehari setelah sidang dinilai publik bukan sebagai upaya mencari keadilan, melainkan trik hukum untuk meloloskan diri dari konsekuensi logis atas pelanggaran berlapis yang dilakukannya.

 

​Tokoh Masyarakat sekaligus Pengamat Sosial Kemasyarakatan Sumatera Utara, Tengku Asri memberikan pernyataan menohok terkait manuver banding yang dilakukan oleh oknum perwira tersebut.

​”Banding ini adalah bentuk arogansi yang tersisa dari seorang pelanggar hukum yang kebetulan berseragam. Publik Medan tidak buta dan tidak tuli. Kita disuguhkan video viral perbuatan asusila di ruang publik, lalu diperkuat hasil labfor narkotika, dan sekarang dia masih punya nyali meminta belas kasihan institusi? Ini bukan sekadar mencoreng wajah Polda Sumut, ini penghinaan terhadap rasa keadilan warga Medan.

 

​Kami meminta dengan sangat namun tegas kepada Kapolri , jangan cederai hati masyarakat yang sedang berbenah mendukung pemberantasan narkoba. Menolak banding Kompol DK adalah harga mati untuk membuktikan bahwa jargon Polri Presisi bukan sekadar pajangan di baliho pinggir jalan, melainkan sebuah prinsip yang bernyawa.”

 

​Dari sudut pandang penegakan hukum, desakan agar PTDH ini dipertahankan bukan sekadar tuntutan emosional publik, melainkan sebuah keharusan yuridis yang objektif.

​Praktisi Hukum Rifqi Maulana ,S.H, mengatakan,

​”Secara hukum materiil dan formil, tidak ada celah sama sekali bagi Mabes Polri untuk menganulir putusan PTDH Polda Sumut. Pelanggaran yang dilakukan bersangkutan sudah masuk kategori extraordinary di lingkup internal kepolisian: penyalahgunaan wewenang, asusila, hingga keterlibatan narkotika aktif.

 

​Jika permohonan banding ini dikabulkan atau dikurangi sanksinya, maka Mabes Polri secara tidak langsung sedang menciptakan preseden buruk dan memberikan suaka bagi perwira bermasalah. Sikap tidak kooperatif selama sidang sudah menjadi indikasi kuat bahwa yang bersangkutan tidak memiliki legal remorse (penyesalan hukum). Kapolri harus menutup pintu kompromi.”

 

Jika upaya banding DK di biarkan lolos , dampak rusaknya sosiologis kepercayaan masyarakat terhadap hukum kepada institusi akan jauh lebih mahal jika hanya mempertahankan satu orang oknum .

 

Tuntutan masyarakat Sumatera Utara secara tegas kepada Kapolri ,

​MENOLAK SECARA MUTLAK permohonan banding Kompol Dedi Kurniawan tanpa celah kompromi.

​MEMPERTAHANKAN putusan PTDH sebagai bentuk hukuman yang setimpal dan berkeadilan.

​MENEGASKAN INTEGRITAS institusi dengan segera melakukan upacara pemecatan resmi secara terbuka sebagai efek jera.

​MENUNTASKAN proses hukum pidana umum terkait kepemilikan dan peredaran narkotika di peradilan umum agar tidak terkesan ada hak istimewa di mata hukum (equality before the law).

​Keputusan di tingkat banding ini bukan lagi sekadar soal nasib satu orang perwira, melainkan ujian terbuka bagi Kapolri untuk membuktikan kepada rakyat Indonesia: Apakah hukum akan tegak lurus, atau justru membungkuk di hadapan pangkat dan korpsnya sendiri?. *(Tim)*

Tags
  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diduga Dipimpin Oknum Geuchik, Pengeboran Minyak Mentah Ilegal di Alue Punou Mengancam Warga dan Lingkungan

    Diduga Dipimpin Oknum Geuchik, Pengeboran Minyak Mentah Ilegal di Alue Punou Mengancam Warga dan Lingkungan

    • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 54
    • 0Komentar

      BIREUEN|SergapKriminalCom, Aktivitas pengeboran minyak mentah ilegal diduga masih berlangsung secara terang-terangan di Gampong Alue Punou, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Yang membuat warga semakin resah, aktivitas tersebut diduga dikoordinir secara terorganisir dan dipimpin langsung oleh oknum Geuchik setempat,Selasa(17/11/2026). Temuan ini terungkap dari dokumentasi foto yang diterima redaksi. Di tengah kebun kelapa yang rimbun, berdiri sebuah […]

  • Wali Kota Langsa Jeffry Sentana Lantik 47 Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa

    Wali Kota Langsa Jeffry Sentana Lantik 47 Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 135
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |Kota Langsa (Aceh) – Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, S.E., resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 47 Geuchik masa jabatan 2026–2032 di Pendopo Wali Kota Langsa, Kamis (30/7/2026). Momentum tersebut menjadi penanda dimulainya kepemimpinan baru di 47 gampong sekaligus penegasan komitmen Pemerintah Kota Langsa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan gampong. Pelantikan turut […]

  • Bantahan Pakai Dexlite Dinilai Akal-akalan, Sergap Kriminal Soroti Dugaan Galian C Ilegal Berkedok Pemulihan Banjir di Bom Lama Ranto Peureulak

    Bantahan Pakai Dexlite Dinilai Akal-akalan, Sergap Kriminal Soroti Dugaan Galian C Ilegal Berkedok Pemulihan Banjir di Bom Lama Ranto Peureulak

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 191
    • 0Komentar

      SERGAP KRIMINALCom, – RANTO PEUREULAK Klarifikasi pemilik alat berat (beko) di Gampong Bom Lama, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur yang mengaku menggunakan BBM Dexlite untuk pemulihan rumah warga pasca banjir, dinilai tidak masuk akal dan hanya akal-akalan pengusaha Galian C. Pasalnya, harga Dexlite saat ini mencapai Rp20.700 per liter. Sementara konsumsi beko mencapai 20-30 […]

  • Kemenag Aceh Barat Dukung Beut  NU Warung Kupi,  Dari Warung Kupi Merawat Tradisi Keilmuan dan Ukhuwah Umat

    Kemenag Aceh Barat Dukung Beut NU Warung Kupi, Dari Warung Kupi Merawat Tradisi Keilmuan dan Ukhuwah Umat

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 159
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com-Aceh Barat 2/20/2026. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat memberikan dukungan terhadap kegiatan Beut NU Warong Kupi Edisi Oktober yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 3 Oktober 2026, bertempat di Warong Kupi Gampong Pancasila, Kuta Padang, Meulaboh. Kegiatan Beut NU Warong Kupi merupakan ruang silaturahmi, diskusi keislaman, dan penguatan tradisi keilmuan masyarakat Aceh yang dikemas secara […]

  • Dugaan Limbah Ore Nikel Cemari Lingkungan, Warga Ranooha, PB HMI Mpo Desak Pengusutan PT Mineral Maju Sejahtera

    Dugaan Limbah Ore Nikel Cemari Lingkungan, Warga Ranooha, PB HMI Mpo Desak Pengusutan PT Mineral Maju Sejahtera

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 94
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | KONAWE SELATAN — Dugaan pembuangan limbah atau sisa material laboratorium ore nikel ke lingkungan masyarakat Desa Ranooha, Kabupaten Konawe Selatan, yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT Mineral Maju Sejahtera, mendapat sorotan dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO). Material yang menjadi sorotan diduga berupa tanah yang bercampur dengan […]

  • LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah Diminta Menteri Pendidikan Turun Tangan

    LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah Diminta Menteri Pendidikan Turun Tangan

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 145
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MAKASSAR /10 SEPTEMBER 2026 –  Dugaan praktik jual beli jabatan serta penyimpangan serius dalam proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar tahun 2025 kini menjadi sorotan tajam masyarakat luas. Lembaga Pemantau Proses Hukum Indonesia (LPPHI) Pusat menegaskan akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sekaligus mendesak Menteri Pendidikan, […]

expand_less