Breaking News
light_mode
Tags

LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah Diminta Menteri Pendidikan Turun Tangan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
  • visibility 143
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | MAKASSAR /10 SEPTEMBER 2026 –  Dugaan praktik jual beli jabatan serta penyimpangan serius dalam proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar tahun 2025 kini menjadi sorotan tajam masyarakat luas. Lembaga Pemantau Proses Hukum Indonesia (LPPHI) Pusat menegaskan akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sekaligus mendesak Menteri Pendidikan, aparat penegak hukum, dan pihak berwenang bertindak transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.

 

Kekhawatiran ini muncul setelah ditemukan beragam data dan fakta yang mengindikasikan ketidakberesan mencolok selama proses berlangsung. Antara lain, adanya dugaan peserta yang tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi maupun Uji Kompetensi (Ukom), namun tetap dilantik dan memperoleh Surat Keputusan (SK) jabatan. Tak hanya itu, terungkap pula ada calon kepala sekolah yang usianya sudah melewati batas maksimal yang diatur peraturan, namun tetap ditugaskan menjabat.

Kasus ini dinilai sangat krusial karena menyangkut tata kelola pemerintahan, kebersihan birokrasi, hingga masa depan mutu pendidikan di Kota Makassar. LPPHI Pusat menegaskan, penempatan pemimpin sekolah wajib berjalan sesuai aturan dan mekanisme baku, bukan didasari kepentingan pribadi maupun praktik yang melanggar prinsip keadilan dan keterbukaan.

 

Berdasarkan informasi yang berkembang, pejabat yang membidangi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Disdik Makassar telah dinonjobkan, sementara Kejaksaan Negeri Makassar diketahui mulai melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan tersebut. Meski demikian, LPPHI mengingatkan seluruh proses harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, dan penetapan status hukum seseorang sepenuhnya kewenangan aparat berdasar alat bukti sah.

 

LPPHI Pusat menuntut seluruh dokumen dan tahapan proses pengangkatan dibuka secara transparan kepada publik — mulai dari pendataan kebutuhan jabatan, pengusulan calon, pelaksanaan seleksi, pelatihan, hingga penerbitan SK dan pelantikan.

 

“Jangan sampai guru yang sudah berjuang memenuhi syarat dan mengikuti seluruh prosedur justru tersisih, sementara pihak lain yang diduga tak memenuhi ketentuan malah menjabat. Kalau ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban hukum dan administrasi yang tegas,” tegas Ketua Umum LPPHI Pusat yang ditemui awak media di Makassar.

 

Seluruh proses ini seharusnya berpedoman pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang berlaku sejak 14 Mei 2025. Aturan ini mengatur secara rinci syarat kualifikasi pendidikan, sertifikasi, pangkat, kinerja, pengalaman, hingga batas usia maksimal 56 tahun saat penugasan. Mekanisme seleksi pun wajib berjalan lewat sistem informasi terpadu milik Kementerian.

 

Merespons berbagai kejanggalan yang ditemukan, LPPHI Pusat mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar yang wajib dijawab dengan data resmi:

1. Apakah semua peserta sudah lengkap syarat administrasi?

2. Apakah seluruh calon benar-benar mengikuti setiap tahap seleksi?

3. Apakah batas usia dipatuhi sesuai ketentuan?

4. Apakah proses berjalan lewat sistem dan jalur resmi?

5. Atas dasar apa SK diterbitkan?

6. Siapa saja pejabat yang terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan?

 

LPPHI Pusat meminta Kejaksaan Negeri Makassar dan aparat penegak hukum lainnya menindaklanjuti setiap laporan dan petunjuk dugaan pelanggaran yang ada. Jika terbukti ada pelanggaran administrasi, maka SK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar harus dievaluasi dan dibetulkan sesuai ketentuan.

 

Pihak LPPHI juga menekankan pentingnya keterlibatan Kementerian Pendidikan demi memastikan standar nasional dipatuhi dan kerusakan sistem perizinan tidak berulang di masa mendatang. Masyarakat berharap kasus ini tidak berhenti sekadar di pemeriksaan, melainkan tuntas sampai ke akar-akarnya agar kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan kembali pulih.Tutupnya(*)

REDAKSI : Samsul Bahri

((((Robby R))))

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Langsa Musnahkan 3,09 Kg Sabu dan 13,74 Kg Ganja, 38.461 Jiwa Diklaim Terselamatkan

    Polres Langsa Musnahkan 3,09 Kg Sabu dan 13,74 Kg Ganja, 38.461 Jiwa Diklaim Terselamatkan

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 52
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Satuan Reserse Narkoba Polres Langsa Polda Aceh memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan empat kasus selama periode Mei hingga Agustus 2026. Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 3.090 gram sabu dan 13.741 gram ganja. Pemusnahan berlangsung di Aula Adhi Pradana Mapolres Langsa, Kamis (20/8/2026), sekitar pukul 10.30 WIB, dipimpin […]

  • Polres Tapanuli Selatan Ungkap Kasus Pembunuhan Disertai Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pelaku Ditangkap

    Polres Tapanuli Selatan Ungkap Kasus Pembunuhan Disertai Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pelaku Ditangkap

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 68
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | TAPANULI SELATAN – Polres Tapanuli Selatan berhasil mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berujung pada kematian korban. Seorang pria berinisial MH (37) diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang anak perempuan MN (6 tahun) warga Kabupaten Tapanuli Selatan.   Korban ditemukan meninggal dunia di […]

  • Diduga Alami Kerugian Rp175 Juta, Muslimin Resmi Laporkan Dugaan Penipuan ke Polda Sultra

    Diduga Alami Kerugian Rp175 Juta, Muslimin Resmi Laporkan Dugaan Penipuan ke Polda Sultra

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 132
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kendari – Muslimin secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan ke Polda Sulawesi Tenggara melalui Unit Reserse Kriminal Umum pada Senin, 20 Juli 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kerugian sebesar Rp175 juta yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial FDR, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan istri pelapor.   Menurut keterangan Muslimin, peristiwa […]

  • Muallem-Dek Fadh Desak Pusat Tak Berlarut larut Selesaikan Dana Otsus dan Bendera Aceh

    Muallem-Dek Fadh Desak Pusat Tak Berlarut larut Selesaikan Dana Otsus dan Bendera Aceh

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 166
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Barat. 2/11/2026 Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah (Dek Fadh) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin, 2/11/2026. Pertemuan tingkat tinggi ini fokus membahas evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), kepastian status tanah wakaf Lapangan […]

  • Lantik 64 dari 94 Pencari Kerja, Kapolrestabes : Program Poliran Paling Diminati Warga Medan

    Lantik 64 dari 94 Pencari Kerja, Kapolrestabes : Program Poliran Paling Diminati Warga Medan

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Medan,- Sergapkriminal. Com.  Implementasikan Program prioritas Kapolri, Jendral Pol Suyudi Ario Seto Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak mengunjungi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan melantik 64 pencari kerja dan membuka pelatihan 30 pencari kerja.   mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari implementasi program prioritas Kapolri yang […]

  • Rapat  KE-2 Sekber  Fahml: Perkuat Sinergi Advokat Dan Media, Siap Bentuk Tim Ahli Hingga Pengembangan Aplikasi

    Rapat KE-2 Sekber Fahml: Perkuat Sinergi Advokat Dan Media, Siap Bentuk Tim Ahli Hingga Pengembangan Aplikasi

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 77
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MEDAN // Sekretariat Bersama Forum Advokasi Hukum dan Media Indonesia (SEKBER FAHMI) menggelar rapat ke-2 pada Sabtu, 8 Agustus 2026, di Intermezzo Cafe, Jalan Setiabudi, Medan. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan struktur organisasi, kolaborasi advokat dan media, pembentukan tim ahli, hingga rencana pengembangan aplikasi berbasis website. Rapat dibuka oleh […]

expand_less