Breaking News
light_mode
Tags

Nota Kesepahaman Antara GAM dan RI Adalah Komitmen Damai Hakiki yang Wajib Dipahami dan Dilaksanakan Secara Utuh

  • account_circle Muhammad
  • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
  • visibility 185
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PEMERINTAH PUSAT DIMINTA HORMATI HAK BANGSA ACEH.

SergapKriminal.Com |Banda Aceh, 3 November 2026 — Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) menegaskan kembali bahwa Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005 merupakan sebuah komitmen damai yang hakiki. Dokumen tersebut bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, melainkan perjanjian suci yang harus dipahami, dihormati, dan dilaksanakan secara utuh oleh seluruh pihak, terutama Pemerintah Pusat.

Ketua Umum PBA (Persatuan Bangsa Aceh) Subki Mohammad Bintang, menyampaikan dukungan penuh terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh terkait tiga hal strategis, yaitu keberlanjutan dan penguatan Otonomi Khusus, pengakuan simbol keistimewaan daerah, serta penyelesaian status dan pemanfaatan Tanah Blang Padang. Ketiga hal ini, menurut beliau, adalah bagian tak terpisahkan dari semangat dan butir-butir Nota Kesepahaman Helsinki.

“Pemerintah Aceh telah menyampaikan permohonan yang sangat mendasar dan patut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Pertama, Otonomi Khusus harus benar-benar diberdayakan dan tidak boleh sekadar aturan di atas kertas. Kedua, bendera keistimewaan Aceh adalah bagian dari identitas sejarah dan perjuangan rakyat yang patut diakui dan dihormati. Ketiga, Tanah Blang Padang adalah tanah milik rakyat Aceh yang harus dikembalikan fungsinya untuk kemaslahatan rakyat Aceh sendiri,” ujar Subki Mohammad Bintang.

Iya menegaskan, ketiga permohonan ini bukan tuntutan baru, melainkan konsekuensi logis dari pelaksanaan perjanjian damai yang belum sepenuhnya tuntas.

“Nota Kesepahaman Helsinki adalah fondasi perdamaian kita. Apabila setiap butir poin di dalamnya dipahami dengan tulus dan dilaksanakan secara utuh tanpa ada yang diabaikan — termasuk di dalamnya penguatan Otsus, pengakuan bendera, dan pengembalian Tanah Blang Padang kepada rakyat Aceh — maka kesejahteraan dan keadilan di Aceh akan tercapai dengan sempurna. Kami meminta Pemerintah Pusat untuk menghormati hak-hak bangsa Aceh sebagaimana telah disepakati bersama di atas meja perundingan,” tegasnya.

Lebih lanjut beliau menekankan, pelaksanaan perjanjian damai yang menyeluruh adalah kunci stabilitas jangka panjang di tanah rencong. Ketika janji-janji yang tertuang dalam Nota Kesepahaman diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk menyikapi secara terbuka dan jujur permohonan Pemerintah Aceh tersebut, maka tidak akan ada lagi keraguan di hati rakyat, melainkan hanya kepercayaan yang tumbuh dan berkembang demi persatuan yang kuat.

“Damai yang kita nikmati hari ini adalah anugerah sekaligus amanah besar. Jangan sampai ketidaklengkapan pelaksanaan butir-butir perjanjian ini menjadi benih keraguan di masa mendatang. Mari kita jaga komitmen damai ini bersama, karena Aceh yang sejahtera adalah bagian dari Indonesia yang kuat,” tambahnya.

PBA berharap Pemerintah Pusat dapat menanggapi dengan hati terbuka dan semangat persaudaraan permohonan-permohonan yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh, sehingga cita-cita bersama untuk mewujudkan Aceh yang damai, adil, dan sejahtera dapat tercapai sepenuhnya.(*)

  • Penulis: Muhammad

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolda Aceh Pimpin Sertijab Dua PJU dan Lima Kapolres Jajaran

    Kapolda Aceh Pimpin Sertijab Dua PJU dan Lima Kapolres Jajaran

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Banda Aceh – SergapKriminal.com 10-09-2026 Sebanyak dua pejabat utama (PJU) dan lima kapolres resmi mengemban amanah baru setelah mengikuti upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan yang berlangsung di Lobi Mapolda Aceh, Kamis, 10 September 2026. Pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus upaya menjaga kesinambungan […]

  • PETI Tetap Beroperasi Massif di Kotanopan, Wabup Atika Dinilai Mandul dan Gagal Jaga Kampung Halaman

    PETI Tetap Beroperasi Massif di Kotanopan, Wabup Atika Dinilai Mandul dan Gagal Jaga Kampung Halaman

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 68
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN — Sergapkriminal. Com Komitmen penegakan supremasi hukum di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali menjadi sorotan tajam. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Kotanopan disebut masih berlangsung secara terang-terangan, meski pemerintah daerah dan Satgas PETI Forkopimda sebelumnya telah menjanjikan langkah penindakan.   Janji penindakan tersebut kini dinilai sebagian pihak hanya sebatas “garang […]

  • Diduga Jual Arsip Negara ke Rongsokan dan Gaji Buruh di Bawah UMK, Kantor Camat Tanjung Morawa Didemo Warga

    Diduga Jual Arsip Negara ke Rongsokan dan Gaji Buruh di Bawah UMK, Kantor Camat Tanjung Morawa Didemo Warga

    • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com |​DELI SERDANG (Sumut) — Gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap jalannya tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan kembali memuncak. Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Indonesia (DPP-FMI) bersama LSM Pusat Perjuangan Masyarakat Indonesia (PERAK) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Camat Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis […]

  • 80 Huntara untuk Warga Terdampak Banjir Aceh Utara Resmi Diserahkan, Warga Alue Papen Kini Tempati Hunian Layak

    80 Huntara untuk Warga Terdampak Banjir Aceh Utara Resmi Diserahkan, Warga Alue Papen Kini Tempati Hunian Layak

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 204
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Lhoksukon (Aceh Utara) – Setelah sekitar 10 bulan menghadapi dampak banjir yang menyebabkan rumah warga rusak hingga hilang, masyarakat terdampak di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, kini mulai menempati hunian yang lebih layak. Sebanyak 80 unit Hunian Sementara (Huntara) Danantara di Desa Alue Papen, Kecamatan Tanah Jambo Aye, resmi diresmikan dan […]

  • Oknum SPBU di Sare Aceh Besar, di duga layani pembeli pakai becak dan jirigen. 

    Oknum SPBU di Sare Aceh Besar, di duga layani pembeli pakai becak dan jirigen. 

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 196
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |Aceh Besar – Jurnalis dari Aceh Tengah yang kebetulan lewat dan beritrahat di SPBU sare tersebut, tanpa ada rencana apapun media ini menangkap aktivitas yang tidak wajar di SPBU tersebut yang menjual minyak jenis pertalite bersubsidi secara eceran memakai jirigen yang di muat dalam becak yang di tutupi dengan terpal warna biru. “Bahwa pada […]

  • Proyek RKB MI Ar-Rahman Sidangkasih Konsel Diduga Manipulasi Progres Pekerjaan : Kejati Sultra Diminta Periksa PPK dan Kontraktor

    Proyek RKB MI Ar-Rahman Sidangkasih Konsel Diduga Manipulasi Progres Pekerjaan : Kejati Sultra Diminta Periksa PPK dan Kontraktor

    • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Konawe Selatan – Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) menyoroti dugaan penyimpangan pada proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di Madrasah Ibtidaiyah Ar‑Rahman, Sindangkasih, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. KPH Sultra meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) segera memanggil dan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor CV Bumi Kreasi Konstruksi, […]

expand_less