Nota Kesepahaman Antara GAM dan RI Adalah Komitmen Damai Hakiki yang Wajib Dipahami dan Dilaksanakan Secara Utuh
- account_circle Muhammad
- calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
- visibility 185
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEMERINTAH PUSAT DIMINTA HORMATI HAK BANGSA ACEH.
SergapKriminal.Com |Banda Aceh, 3 November 2026 — Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) menegaskan kembali bahwa Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005 merupakan sebuah komitmen damai yang hakiki. Dokumen tersebut bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, melainkan perjanjian suci yang harus dipahami, dihormati, dan dilaksanakan secara utuh oleh seluruh pihak, terutama Pemerintah Pusat.
Ketua Umum PBA (Persatuan Bangsa Aceh) Subki Mohammad Bintang, menyampaikan dukungan penuh terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh terkait tiga hal strategis, yaitu keberlanjutan dan penguatan Otonomi Khusus, pengakuan simbol keistimewaan daerah, serta penyelesaian status dan pemanfaatan Tanah Blang Padang. Ketiga hal ini, menurut beliau, adalah bagian tak terpisahkan dari semangat dan butir-butir Nota Kesepahaman Helsinki.
“Pemerintah Aceh telah menyampaikan permohonan yang sangat mendasar dan patut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Pertama, Otonomi Khusus harus benar-benar diberdayakan dan tidak boleh sekadar aturan di atas kertas. Kedua, bendera keistimewaan Aceh adalah bagian dari identitas sejarah dan perjuangan rakyat yang patut diakui dan dihormati. Ketiga, Tanah Blang Padang adalah tanah milik rakyat Aceh yang harus dikembalikan fungsinya untuk kemaslahatan rakyat Aceh sendiri,” ujar Subki Mohammad Bintang.
Iya menegaskan, ketiga permohonan ini bukan tuntutan baru, melainkan konsekuensi logis dari pelaksanaan perjanjian damai yang belum sepenuhnya tuntas.
“Nota Kesepahaman Helsinki adalah fondasi perdamaian kita. Apabila setiap butir poin di dalamnya dipahami dengan tulus dan dilaksanakan secara utuh tanpa ada yang diabaikan — termasuk di dalamnya penguatan Otsus, pengakuan bendera, dan pengembalian Tanah Blang Padang kepada rakyat Aceh — maka kesejahteraan dan keadilan di Aceh akan tercapai dengan sempurna. Kami meminta Pemerintah Pusat untuk menghormati hak-hak bangsa Aceh sebagaimana telah disepakati bersama di atas meja perundingan,” tegasnya.
Lebih lanjut beliau menekankan, pelaksanaan perjanjian damai yang menyeluruh adalah kunci stabilitas jangka panjang di tanah rencong. Ketika janji-janji yang tertuang dalam Nota Kesepahaman diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk menyikapi secara terbuka dan jujur permohonan Pemerintah Aceh tersebut, maka tidak akan ada lagi keraguan di hati rakyat, melainkan hanya kepercayaan yang tumbuh dan berkembang demi persatuan yang kuat.
“Damai yang kita nikmati hari ini adalah anugerah sekaligus amanah besar. Jangan sampai ketidaklengkapan pelaksanaan butir-butir perjanjian ini menjadi benih keraguan di masa mendatang. Mari kita jaga komitmen damai ini bersama, karena Aceh yang sejahtera adalah bagian dari Indonesia yang kuat,” tambahnya.
PBA berharap Pemerintah Pusat dapat menanggapi dengan hati terbuka dan semangat persaudaraan permohonan-permohonan yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh, sehingga cita-cita bersama untuk mewujudkan Aceh yang damai, adil, dan sejahtera dapat tercapai sepenuhnya.(*)
- Penulis: Muhammad











Saat ini belum ada komentar