Breaking News
light_mode
Tags

Heboh Lampung Tengah! Proyek Jalan Dinas Bina Marga Di Bumi Nabung Ilir Disorot, Diduga Dikerjakan Asal-asalan — Bupati Dan APH Diminta Turun Tangan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
  • visibility 167
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sergapkriminal.com | Lampung Tengah, 7 NOVEMBER 2026 — Pembangunan jalan di Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya pada ruas jalan Dusun 4 menuju Dusun 5, menuai sorotan dan kekecewaan masyarakat.

 

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis, 5 November 2026, tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis (spek). Masyarakat mempertanyakan kualitas pekerjaan karena di lokasi ditemukan indikasi tidak adanya papan informasi proyek serta tidak terlihat tahapan pengerasan jalan sebagaimana mestinya.

 

Salah seorang warga, Usman, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelaksanaan pembangunan jalan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan akses penting yang setiap hari dilalui warga.

 

“Kami sebagai masyarakat sangat kecewa. Pembangunan jalan ini seharusnya dikerjakan dengan baik dan sesuai spesifikasi, bukan asal jadi. Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga harus dipertanggungjawabkan,” ungkap Usman.

 

Lebih lanjut, Usman menyampaikan bahwa dirinya telah meminta penjelasan kepada pengawas lapangan bernama Made. Dalam keterangannya kepada warga, Made disebut menyampaikan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari pihak yang disebut sebagai OPT.

 

Ketika persoalan tersebut kembali dikonfirmasi, warga mengaku memperoleh penjelasan bahwa pembangunan dilakukan dengan pola swakelola oleh Dinas Bina Marga.

 

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru mengenai siapa penanggung jawab teknis kegiatan, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta siapa yang melakukan pengawasan dan memastikan pekerjaan sesuai standar.

DIDUGA TIDAK SESUAI SPEK, KUALITAS PEKERJAAN DIMINTA DIPERIKSA

Warga menilai hasil pekerjaan di lapangan belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, kondisi jalan disebut menimbulkan keresahan akibat debu yang beterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

 

Usman meminta Bupati Lampung Tengah beserta Dinas Bina Marga tidak menutup mata terhadap keluhan tersebut. Ia mendesak agar dilakukan inspeksi langsung ke lokasi, pemeriksaan volume pekerjaan, kualitas material, ketebalan lapisan jalan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan anggaran yang tersedia.

 

“Kami meminta Bupati turun langsung dan memeriksa pekerjaan ini secara menyeluruh. Jangan sampai uang rakyat digunakan tanpa menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Seribu rupiah pun itu uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

 

BUPATI DIMINTA LAKUKAN INSPEKSI MENYELURUH

Masyarakat berharap Bupati Lampung Tengah segera memerintahkan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan tersebut. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak pelaksana maupun pejabat yang bertanggung jawab diminta memberikan penjelasan dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan.

 

Sejumlah aspek yang perlu diperiksa antara lain:

1. Dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis pekerjaan.

2. Papan informasi kegiatan dan keterbukaan anggaran.

3. Volume, jenis, serta kualitas material yang digunakan.

4. Tahapan pengerasan dan metode pelaksanaan pekerjaan.

5. Kesesuaian hasil pekerjaan dengan anggaran yang direalisasikan.

6. Identitas penanggung jawab kegiatan, pengawas, serta pejabat teknis terkait.

DASAR HUKUM DAN ANCAMAN SANKSI

Pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

 

– UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah, terkait kewajiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

– UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terkait hak masyarakat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan anggaran publik.

– PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan.(*)

( Redaksi)

Tags
  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Blokir Nomor Media, Forwatu Banten Soroti Sikap Manajemen PT Genesis: “Jangan Tutup Ruang Pengawasan Publik

    Blokir Nomor Media, Forwatu Banten Soroti Sikap Manajemen PT Genesis: “Jangan Tutup Ruang Pengawasan Publik

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 104
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | BANTEN — SERANG — Sikap tertutup manajemen PT Genesis Regeneration Smelting kembali menjadi sorotan. Sejumlah awak media yang selama ini berupaya melakukan konfirmasi terkait persoalan lingkungan dan perizinan perusahaan disebut mengalami pemblokiran nomor komunikasi oleh oknum yang diduga berasal dari pihak manajemen. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Forum Warga Bersatu (Forwatu) Banten. […]

  • Kompetisi Badminton Antarinstansi Semarakkan HUT KORPRI ke-55 Kota Langsa

    Kompetisi Badminton Antarinstansi Semarakkan HUT KORPRI ke-55 Kota Langsa

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 60
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Suasana kompetisi badminton antarinstansi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa berlangsung meriah saat memasuki partai final yang digelar di Gedung Olahraga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Langsa, Kamis (22/10/2026). Pertandingan puncak mempertemukan Sekretariat Daerah Kota Langsa melawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Langsa dalam perebutan gelar juara […]

  • SAPMA PP Deli Serdang Tolak Geng Motor Anarkis, Ajak Generasi Muda Jadi Pelopor Kamtibmas

    SAPMA PP Deli Serdang Tolak Geng Motor Anarkis, Ajak Generasi Muda Jadi Pelopor Kamtibmas

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 63
    • 0Komentar

    DELI SERDANG — Sergapkriminal. Com Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Deli Serdang menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk aksi geng motor yang bersifat anarkis dan berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.   Pernyataan tersebut disampaikan Ketua SAPMA PP Deli Serdang, Bima Ade Permana Siregar, yang sekaligus mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Deli […]

  • Wabup Aceh Barat Said Fadhiel Buka FGD WPR, Dorong Tambang Rakyat Legal dan Berkepastian Hukum

    Wabup Aceh Barat Said Fadhiel Buka FGD WPR, Dorong Tambang Rakyat Legal dan Berkepastian Hukum

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 158
    • 0Komentar

    SergabKriminal – Aceh Barat Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, S.H membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengoperasian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang digelar Environmental Awareness Forum (EAF) Aceh di Aula Parkside Meuligo Hotel Meulaboh Kamis 24/9/2026 Said Fadheil menyampaikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Aceh Barat harus menjadi instrumen penataan pertambangan yang memberikan kepastian […]

  • Wakapolres Lhokseumawe Pimpin Gaktiblin, Cek HP Personel untuk Cegah Judi Online

    Wakapolres Lhokseumawe Pimpin Gaktiblin, Cek HP Personel untuk Cegah Judi Online

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 78
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Lhokseumawe (Aceh) – Wakapolres Lhokseumawe, Kompol Wahyudi, S.H., CPHR., CBA., memimpin langsung kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) terhadap personel Polres Lhokseumawe yang berlangsung di halaman Mapolres Lhokseumawe, Selasa (21/7/2026) pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan internal guna meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta integritas personel dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, […]

  • Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO Indra Dapa Saranani Tolak Sufmi Dasco Jadi Calon Wakil Presiden RI

    Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO Indra Dapa Saranani Tolak Sufmi Dasco Jadi Calon Wakil Presiden RI

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 162
    • 0Komentar

    JAKARTA | Sergapkriminal.Com 16 November 2026 – Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO), Indra Dapa Saranani, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana dan usulan pencalonan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.   Indra menilai Ketua Harian Partai Gerindra tersebut belum layak untuk […]

expand_less