Breaking News
light_mode
Tags

Dari Polda Riau Dilimpahkan ke Polda Sumut, Laporan Dugaan Penipuan Rp2 Miliar Masih Dipertanyakan Kuasa Hukum

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MEDAN – Sergapkriminal. Com. 

Pengacara Paul Junisu Jethro Tambunan, S.E., S.H., M.H., yang akrab dikenal dengan nama Paul J J Tambunan, mempertanyakan kepastian hukum atas penanganan laporan dugaan tindak pidana penipuan dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp2 miliar yang dialami kliennya, Diana Ritha Panjaitan.

 

Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/398/VIII/2022/SPKT/Polda Riau tertanggal 26 Agustus 2022. Hingga November 2026, pihak kuasa hukum masih meminta kejelasan mengenai perkembangan dan tindak lanjut penanganan perkara tersebut setelah dilimpahkan dari Polda Riau ke Polda Sumatera Utara.

 

Berdasarkan dokumen resmi Ditreskrimum Polda Riau tertanggal 6 November 2025, penyelidikan perkara tersebut telah melalui gelar perkara yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2025.

 

Dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) tersebut dijelaskan sejumlah fakta hasil penyelidikan, termasuk keterangan saksi mengenai dugaan transaksi pembelian tanah, pembayaran melalui transfer rekening, serta keberadaan surat yang diduga palsu.

 

Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa berdasarkan rekomendasi gelar perkara, penanganan laporan direkomendasikan untuk dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara dengan mempertimbangkan tempat dan waktu kejadian perkara serta kompetensi relatif kepolisian daerah.

 

Selanjutnya, melalui surat Ditreskrimum Polda Sumut tertanggal 21 November 2025 dengan perihal Undangan Klarifikasi, pihak kepolisian memberitahukan bahwa Unit V Subdit II Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan serta pemalsuan surat.

 

Surat tersebut ditujukan kepada pelapor Diana Ritha Panjaitan untuk menghadiri klarifikasi pada 24 November 2025 di Kantor Ditreskrimum Polda Sumut.

 

Dalam surat itu juga tercantum nama Kanit V AKP J.J. Harahap, S.H., M.H., bersama tim penyelidik, termasuk Ipda F.V. Siregar, S.H., M.H.

 

Menanggapi perjalanan penanganan perkara tersebut, Paul J J Tambunan mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang telah dilakukan, mengingat laporan polisi sudah dibuat sejak Agustus 2022 dan hingga saat ini kliennya masih membutuhkan kepastian mengenai penyelesaian perkara.

 

“Kami menghormati seluruh proses dan kewenangan penyidik. Namun, sebagai kuasa hukum pelapor, tentu kami memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak hukum klien kami. Laporan ini sudah dibuat sejak tahun 2022, kemudian dilimpahkan dari Polda Riau ke Polda Sumut. Kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana perkembangan dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan,” ujar Paul.

 

Paul secara khusus meminta perhatian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak, S.I.K., M.H., agar memberikan atensi terhadap penanganan laporan tersebut.

 

Menurutnya, perkara yang telah berlangsung selama beberapa tahun harus mendapatkan kejelasan secara administratif maupun substantif, sehingga pelapor tidak terus berada dalam ketidakpastian hukum.

 

“Kami meminta kepada Bapak Dirreskrimum Polda Sumut agar memberikan perhatian terhadap laporan klien kami. Sudah hampir empat tahun sejak laporan dibuat, dan sekitar satu tahun sejak penanganannya berjalan di Polda Sumut. Kami berharap ada evaluasi terhadap proses penyelidikan yang telah dilakukan serta kejelasan mengenai langkah hukum selanjutnya,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, Paul meminta penyidik Unit V Subdit II Harda-Bangtah agar memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti yang telah dikumpulkan, perkembangan penyelidikan, serta apakah perkara tersebut telah dilakukan gelar perkara untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

 

Ia juga menegaskan bahwa apabila terdapat kendala dalam proses penyelidikan, penyidik diharapkan menyampaikan penjelasan secara transparan kepada pelapor maupun kuasa hukumnya.

 

“Kami tidak meminta penyidik memaksakan suatu perkara untuk naik ke tahap penyidikan. Kami juga tidak ingin mengintervensi kewenangan kepolisian. Akan tetapi, kami meminta adanya kepastian. Jika memang unsur pidana dan bukti yang dibutuhkan telah terpenuhi, tentu harus ditindaklanjuti sesuai hukum. Sebaliknya, apabila terdapat alasan hukum yang menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan, kami meminta agar hal tersebut disampaikan secara resmi dan disertai penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

 

Paul menambahkan, penegakan hukum tidak semata-mata berbicara mengenai proses menerima laporan masyarakat, tetapi juga menyangkut tanggung jawab aparat penegak hukum untuk memberikan kejelasan atas setiap laporan yang telah ditangani.

 

Menurutnya, kepastian hukum, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

 

“Kami berharap Polda Sumut dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Jangan sampai masyarakat yang telah menempuh jalur hukum sejak tahun 2022 justru harus terus menunggu tanpa mendapatkan kejelasan mengenai nasib laporannya. Kami akan tetap mengawal perkara ini melalui mekanisme hukum yang tersedia,” tutup Paul.

 

Pihak kuasa hukum berharap Ditreskrimum Polda Sumut dapat memberikan respons dan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan Laporan Polisi Nomor LP/B/398/VIII/2022/SPKT/Polda Riau tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pelapor.

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terkait Dugaan Interfensi Pemberitaan Oleh Oknum Inteljen Salah Satu Kejari di Aceh, Pimred Langsatu.Com Angkat Bicara

    Terkait Dugaan Interfensi Pemberitaan Oleh Oknum Inteljen Salah Satu Kejari di Aceh, Pimred Langsatu.Com Angkat Bicara

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 364
    • 0Komentar

    Kota Langsa | SergapKriminal.Com – Terkait pemberitaan Media Langsatu.Com dengan judul, Pembangunan TK Swasta DW DAMAN HURI di Desa Pinangan Disorot, Transparansi dan Status Lahan Dipertanyakan, mendapat reaksi keras dari oknum Inteljen salah satu Kejari di Aceh. Kamis 16 Oktober 2026.   Berdasarkan keterangan wartawan Langsatu.com, pada Rabu (14/10/2026), sekitar pukul 13.50 WIB, wartawan menghubungi […]

  • Pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroé Pertanyakan Razia di Tengah Pasar Kota Langsa

    Pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroé Pertanyakan Razia di Tengah Pasar Kota Langsa

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 46
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com | Kota Langsa  (Aceh)  31/10/2026 – Gencarnya SATLANTAS Kota Langsa Melakukan Razia kendaraan bermotor hingga ke pusat pasar Kota Langsa mendapat berbagai macam pertanyaan dari berbagai golongan masyarakat, pasalnya Razia yang dilakukan di tengah pusat pasar Kota. Sabtu 31 Oktober 2926. Zulfadli, S.Sos.I.MM, selaku pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroé, yang di mintai tanggapanyan terkait hal […]

  • BANYUWANGI GEGER! Oknum Kepala SMPN 1 Bangorejo Diduga Jual Buku LKS Rp 1 Juta Per Siswa — Masyarakat Menjerit

    BANYUWANGI GEGER! Oknum Kepala SMPN 1 Bangorejo Diduga Jual Buku LKS Rp 1 Juta Per Siswa — Masyarakat Menjerit

    • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Banyuwangi | Sergapkriminal.com | Rabu,18 November 2026 — Keresahan melanda warga masyarakat di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. “Supono, S.Pd., M.Pd” ., selaku Kepala SMP Negeri 1 Bangorejo, kini diisukan kuat menjadi aktor utama dalam praktik penjualan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan harga mencapai Rp1.000.000 per siswa. Angka ini dinilai sangat memberatkan orang tua siswa […]

  • PETI Tetap Beroperasi Massif di Kotanopan, Wabup Atika Dinilai Mandul dan Gagal Jaga Kampung Halaman

    PETI Tetap Beroperasi Massif di Kotanopan, Wabup Atika Dinilai Mandul dan Gagal Jaga Kampung Halaman

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 69
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN — Sergapkriminal. Com Komitmen penegakan supremasi hukum di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali menjadi sorotan tajam. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Kotanopan disebut masih berlangsung secara terang-terangan, meski pemerintah daerah dan Satgas PETI Forkopimda sebelumnya telah menjanjikan langkah penindakan.   Janji penindakan tersebut kini dinilai sebagian pihak hanya sebatas “garang […]

  • Donor Darah Jelang HUT Humas Polri, Polres Subulussalam Beri Manfaat Nyata Untuk Masyarakat

    Donor Darah Jelang HUT Humas Polri, Polres Subulussalam Beri Manfaat Nyata Untuk Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 36
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Subulussalam (Aceh)  – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Humas Polri ke-75, Polres Subulussalam melaksanakan kegiatan donor darah di RSUD H. Merah Sakti Kota Subulussalam. Selasa, 20 Oktober 2026. Kegiatan ini dihadiri Wakapolres Subulussalam KOMPOL Ikmal, S.E., M.A.P dan diikuti oleh personel Polres Subulussalam sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus wujud nyata […]

  • Proyek Peninggian Badan Jalan Pokir Anggota DPRK Aceh Tamiang Rp139 Juta Diduga Dikerjakan Asal Jadi

    Proyek Peninggian Badan Jalan Pokir Anggota DPRK Aceh Tamiang Rp139 Juta Diduga Dikerjakan Asal Jadi

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 231
    • 0Komentar

    ACEH TAMIANG — Sergapkriminal. Com Sorotan tajam kembali mengarah pada kualitas pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), khususnya Dana Alokasi Khusus/Pokir salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang. Proyek peninggian badan jalan yang berlokasi di Dusun Sisiro, Kampung Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, dinilai warga dikerjakan asal jadi dan […]

expand_less