Breaking News
light_mode
Tags

Suria Depari Desak Kapolda Sumut Usut Dugaan Kerusakan Hutan Gunung Sibayak

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 5 jam yang lalu
  • visibility 21
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | MEDAN – Ketua Harian Satgas Inti Prabowo, Suria Depari, menyesalkan dugaan kerusakan kawasan hutan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ia meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, serta Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Sabtu (21/11/2026)

 

Menurut Suria, persoalan kerusakan kawasan hutan Gunung Sibayak tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan konservasi harus menjelaskan bagaimana aktivitas pembukaan jalur menggunakan alat berat dapat berlangsung hingga memasuki kawasan hutan konservasi.

 

Sorotan terhadap persoalan ini mencuat setelah beredarnya informasi dan dokumentasi penggunaan alat berat jenis ekskavator untuk membuka jalur di kawasan Gunung Sibayak.

 

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 19 November 2026, pembukaan jalur evakuasi baru tersebut diketahui memasuki kawasan hutan konservasi dengan lebar sekitar lima meter.

 

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya telah meninjau langsung lokasi pada Rabu (18/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bobby meminta agar jalur yang dinilai tidak tepat ditutup serta vegetasi yang mengalami kerusakan dipulihkan melalui penanaman kembali.

 

Tidak berhenti di situ, pada Jumat (20/11/2026), Bobby juga meminta Inspektorat Sumatera Utara memeriksa Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, untuk mendalami proses dan kewenangan pembukaan jalur tersebut.

 

Sementara itu, pihak UPTD Tahura Bukit Barisan melalui Faisal Simangunsong memberikan penjelasan bahwa penggunaan ekskavator merupakan bagian dari peningkatan aksesibilitas dan penyediaan jalur evakuasi, bukan kegiatan yang berkaitan dengan acara motor trail.

 

Menanggapi perkembangan tersebut, Suria Depari menilai pemeriksaan terhadap pejabat teknis perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh berhenti pada satu pihak saja.

 

Ia juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sebuah badan usaha dalam persoalan tersebut. Suria menyebut salah seorang komisaris perusahaan yang dimaksud diduga memiliki kedekatan dengan Gubernur Sumatera Utara.

 

Atas informasi tersebut, Suria meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait secara profesional dan transparan. Dugaan hubungan antara komisaris perusahaan dengan pejabat pemerintah maupun keterlibatan perusahaan dalam kerusakan kawasan hutan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen yang sah.

 

“Kami meminta Bobby Nasution, Kepala Dinas LHK, dan UPT Tahura bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada pemeriksaan pejabat teknis, sementara seluruh proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan pekerjaan, dan pihak-pihak yang terlibat tidak diperiksa secara menyeluruh,” tegas Suria.

 

Suria juga meminta Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Jika ditemukan indikasi tindak pidana kehutanan maupun lingkungan hidup, ia mendesak agar proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu.

 

Menurutnya, kawasan Gunung Sibayak merupakan salah satu kekayaan alam Sumatera Utara yang memiliki nilai ekologis dan harus dijaga kelestariannya. Setiap kegiatan pembangunan fasilitas, termasuk pembukaan akses dan jalur evakuasi, wajib memperhatikan ketentuan perlindungan kawasan hutan konservasi.

 

Ia menegaskan, alasan pembangunan jalur evakuasi tidak boleh mengabaikan aturan perlindungan lingkungan. Keselamatan masyarakat dan kelestarian alam harus berjalan beriringan.

 

“Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya dilindungi justru mengalami kerusakan akibat kepentingan tertentu. Kami meminta semua pihak diperiksa secara terbuka. Siapa pun yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” ujarnya.

 

Suria berharap Inspektorat Sumut, Dinas LHK, UPTD Tahura Bukit Barisan, serta aparat penegak hukum segera menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik.

 

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pembukaan jalur tersebut dapat terjadi, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana status perizinannya, berapa luas vegetasi yang terdampak, serta langkah konkret pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.

 

Kasus Gunung Sibayak menjadi perhatian penting bagi perlindungan lingkungan hidup di Sumatera Utara. Transparansi pemeriksaan, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan hutan menjadi langkah yang dinantikan masyarakat agar kelestarian Gunung Sibayak tetap terjaga. (Tim)

Tags
  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PPA Jalin Silaturahmi dan Bangun Sinergi dengan PT Hutama Karya

    PPA Jalin Silaturahmi dan Bangun Sinergi dengan PT Hutama Karya

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 84
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Tengah —SergapKriminal.com 18-09-2026 Sore hari ini, PPA Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan untuk bersilaturahmi, berbincang, dan berdiskusi bersama pihak PT Hutama Karya (HK) yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi PPA untuk memperkenalkan sekaligus menyampaikan gambaran umum mengenai berbagai program dan kegiatan yang […]

  • Sertijab Gelap Tanpa SK Penempatan di Peranap Inhu Tuai Sorotan Publik: Nasib Mantan Kepala Sekolah SDN Terombang-ambing

    Sertijab Gelap Tanpa SK Penempatan di Peranap Inhu Tuai Sorotan Publik: Nasib Mantan Kepala Sekolah SDN Terombang-ambing

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 173
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | INHU RIAU, 14-10-2026 –  Kebijakan Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, memicu polemik dan sorotan tajam masyarakat. Sejumlah mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri SDN se-Kecamatan Peranap kini berada dalam kondisi tak menentu pasca-pelaksanaan Serah Terima Jabatan Sertijab yang diduga tidak mendasar pada dokumen resmi legal.   ​Proses pergantian posisi dari […]

  • Ketum LSM KCBI Joel B. Simbolon Desak Polda Sumsel Usut Tuntas Penyedia Surat Jalan Aspal Batubara

    Ketum LSM KCBI Joel B. Simbolon Desak Polda Sumsel Usut Tuntas Penyedia Surat Jalan Aspal Batubara

    • calendar_month Minggu, 2 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 127
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | PALEMBANG — Dugaan penggunaan surat jalan “asli tapi palsu” (aspal) untuk meloloskan pengangkutan batubara hasil penambangan tanpa izin / PETI dari kawasan Muara Enim kian memanas. Praktik culas yang disinyalir melibatkan jaringan terorganisir ini memicu reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia / LSM KCBI.   Ketua Umum LSM KCBI, […]

  • GILA! Meunasah Aron Glumpang VII Paling Parah — 107 KK Diduga Kena Pungli Rp21,4 Juta Uang Hunian

    GILA! Meunasah Aron Glumpang VII Paling Parah — 107 KK Diduga Kena Pungli Rp21,4 Juta Uang Hunian

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 356
    • 0Komentar

    SergapKriminalCom, ACEH UTARA | Dugaan pungutan liar (Pungli) uang hunian mencuat di Meunasah Aron Glumpang VII , Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, Jumat 25 September 2026. Sebanyak 107 KK di Meunasah Aron Glumpang VII diduga dimintai uang sebesarRp200 Ribu per KK dalih buat admin, diduga atas perintah Geuchik Meunasah Aron, Iskandar. Modus: Perangkat Dusun […]

  • Ketua SIJI Aceh Tinjau Lokasi Pengungsian Pante Bidari Yang Sampai Saat ini Tidak Ada Bangunan Huntara

    Ketua SIJI Aceh Tinjau Lokasi Pengungsian Pante Bidari Yang Sampai Saat ini Tidak Ada Bangunan Huntara

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 99
    • 0Komentar

      SergapKriminal.Com  | Aceh Timur 13/2/2026   Ketua Dewan Pengurus Wilayah Suara Independen Jurnalis Indonesia (DPW SIJI) Aceh, Muhammad.Ali C,JB meninjau langsung barak pengungsian korban terdampak bencana banjir di dusun Alu buloh dan Padang Kasap Desa Alu ie Mirah kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, Kamis 12 Februari 2026. Kunjungan tersebut atas dasar laporan warga setempat, […]

  • Dugaan Skandal Solar Subsidi di SPBU Saba Purba Dibongkar: Lampu Dipadamkan Tengah Malam, Truk Colt Diesel Mengular

    Dugaan Skandal Solar Subsidi di SPBU Saba Purba Dibongkar: Lampu Dipadamkan Tengah Malam, Truk Colt Diesel Mengular

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 45
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | PANYABUNGAN  (21/9/2026) — Dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Aktivitas pengisian Solar bersubsidi pada malam hari di SPBU 13229105 PT Tano Ponggol Nauli, Saba Purba, menjadi sorotan setelah sejumlah jurnalis dan aktivis menemukan aktivitas yang dinilai mencurigakan. Temuan tersebut terjadi dalam investigasi […]

expand_less