Breaking News
light_mode
Tags

DPRK Aceh Tamiang Tutup Rapat Dugaan Kejanggalan Huntap, Pers: Ada Apa yang Disembunyikan, Ketua DPD SWI Angkat Bicara

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
  • visibility 211
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Aceh Tamiang – Sergapkriminal.Com.

20 Juli 2026

Keputusan Komisi IV DPRK Aceh Tamiang untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan kejanggalan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) secara tertutup menuai kecaman keras dari kalangan wartawan.

Langkah ini dinilai melanggar prinsip keterbukaan informasi, padahal rapat membahas proyek yang dibiayai uang negara dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

 

RDP yang digelar Senin (20/7/2026) seharusnya membahas temuan ketidakberesan proyek bersama Tim Teknis BPBD dan kontraktor pelaksana. Namun di awal acara,

perwakilan BPBD Mursal meminta rapat ditutup dengan alasan awak media baru boleh bertanya setelah pembahasan selesai. Tanpa verifikasi dan alasan sah, pimpinan rapat langsung menyetujui dan mengusir jurnalis yang sudah hadir.

 

Ketua Sekber Wartawan Indonesia (S.W.I) Aceh Tamiang, Hendriko Lubis, menegaskan aturan jelas:

“Seluruh rapat dewan itu terbuka untuk umum dan boleh diliput media, sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.”ujar nya.

 

Penutupan rapat hanya dibenarkan jika menyangkut rahasia negara, strategi pertahanan, atau hal yang secara tegas dilindungi undang-undang. Sementara pembangunan Huntap adalah urusan publik yang sama sekali tidak masuk kategori tersebut.

Keputusan menutup rapat semakin menimbulkan kecurigaan, karena RDP dihelat tepat untuk menindaklanjuti temuan serius di lapangan:

– Kualitas material buruk: Batako sangat rapuh, diduga dicampur lumpur dan diproduksi sembarangan di lokasi.

– Pembangunan tidak sesuai spesifikasi: Kedalaman pondasi tidak sesuai rencana, sejumlah bangunan mulai miring.

– Dugaan selisih anggaran: Mandor lapangan mengaku biaya bangun per unit hanya Rp55 juta, padahal anggaran pemerintah pusat mencapai Rp60 juta per unit.

 

Hendriko menambahkan, penutupan rapat tanpa alasan sah justru memperkuat dugaan ada hal yang ingin disembunyikan,

“Jika hal sederhana seperti ini saja harus ditutup, timbul pertanyaan besar: apakah ada kejanggalan yang tidak ingin diketahui rakyat? Padahal jurnalis bekerja sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik untuk memantau pengelolaan uang negara,

Ia mengingatkan bahwa keputusan membuka atau menutup rapat ada di tangan penyelenggara, yaitu DPRK Aceh Tamiang. Pihak dewan wajib memberikan pertanggungjawaban publik atas keputusan ini, ” Pungkasnya.(*)

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Paradoks Kesejahteraan dan Keadilan Ekologis “Menakar Urgensi Penerbitan RKAB PT WIN di Tengah Kerusakan Lingkungan dan Keselamatan Warga

    Paradoks Kesejahteraan dan Keadilan Ekologis “Menakar Urgensi Penerbitan RKAB PT WIN di Tengah Kerusakan Lingkungan dan Keselamatan Warga

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 482
    • 0Komentar

    Opini Penulis : Sarwan, S.H / Direktur Eksekutif Pusat Pusat Edukasi dan Layanan Informasi Transparan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (PELITA Sultra) SergapKriminal.Com | Konawe Selatan – Polemik yang terjadi di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, terkait aktivitas pertambangan nikel oleh PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) menyajikan sebuah ironi hukum dan sosial […]

  • Nota Kesepahaman Antara GAM dan RI Adalah Komitmen Damai Hakiki yang Wajib Dipahami dan Dilaksanakan Secara Utuh

    Nota Kesepahaman Antara GAM dan RI Adalah Komitmen Damai Hakiki yang Wajib Dipahami dan Dilaksanakan Secara Utuh

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 185
    • 0Komentar

    PEMERINTAH PUSAT DIMINTA HORMATI HAK BANGSA ACEH. SergapKriminal.Com |Banda Aceh, 3 November 2026 — Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) menegaskan kembali bahwa Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005 merupakan sebuah komitmen damai yang hakiki. Dokumen tersebut bukan sekadar tanda tangan di atas […]

  • Nyaris Diamuk Massa, Pelaku Curanmor Berhasil Diamankan Polsek Tamalate.

    Nyaris Diamuk Massa, Pelaku Curanmor Berhasil Diamankan Polsek Tamalate.

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 89
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MAKASSAR  28 September 2026 – Personel Polsek Tamalate Polrestabes Makassar, berhasil mengamankan pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) dari amukan massa, yang saat ini di serahkan oleh Sat Pol PP kota Makassar yang berjaga di area Masjid 99 kubah atau Kawasan CPI (Center Point Indonesia), kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Senin (28/09/2026) […]

  • Pentingnya Kehadiran LSM di Tengah Masyarakat Sebagai Advokasi dan Pengawasan Kebijakan Publik.

    Pentingnya Kehadiran LSM di Tengah Masyarakat Sebagai Advokasi dan Pengawasan Kebijakan Publik.

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Oleh: Zulfadli, S.Sos.I., M.M  (Sekretaris LSM Bungoeng Lam Jaroe) SergapKriminal.Com | Kota Langsa 13/3/2026   Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi non-pemerintah yang dibentuk secara sukarela oleh warga untuk memperjuangkan kepentingan publik. Kehadiran LSM menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi karena berada di ruang antara negara dan pasar. Dalam posisi tersebut, LSM memiliki peran strategis untuk memperkuat masyarakat […]

  • AKBP Wahyu Sulistyo Resmi Nahkodai Polres Kudus, Siap Jaga Kondusivitas Wilayah

    AKBP Wahyu Sulistyo Resmi Nahkodai Polres Kudus, Siap Jaga Kondusivitas Wilayah

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 80
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kudus – AKBP Wahyu Sulistyo resmi memulai tugas sebagai Kapolres Kudus setelah tiba di Markas Polres Kudus, Sabtu (1/8/2026). Perwira menengah Polri tersebut punya rekam jejak panjang di bidang reserse. Kedatangan AKBP Wahyu disambut melalui prosesi pengalungan bunga dan tradisi Pedang Pora. Upacara tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus penyambutan kepada pimpinan baru di […]

  • Pemko Langsa Dorong Penguatan Keluarga sebagai Fondasi Generasi Berkualitas

    Pemko Langsa Dorong Penguatan Keluarga sebagai Fondasi Generasi Berkualitas

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 64
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Pemerintah Kota Langsa menegaskan pentingnya memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, berkarakter, mandiri dan berdaya saing. Penguatan keluarga dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikan Asisten I Pemerintah Kota Langsa, Al Azmi, saat mewakili Wali […]

expand_less