Breaking News
light_mode
Tags

Kebocoran PAD dan Salah Pos APBD Bogor Menembus Miliaran, LSM KCBI: Alibi ‘Kurang SDM’ Sangat Mengada-Ada

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
  • visibility 88
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | BOGOR — Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor Tahun Anggaran 2024 terbukti carut-marut. Di balik klaim manis serapan Belanja Daerah yang mencapai 97,23% (Rp9,46 triliun dari plafon Rp9,73 triliun) serta realisasi Pajak Perhotelan yang diklaim tembus 104,17%, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru membongkar skandal tata kelola yang memicu kebocoran keuangan negara dan manipulasi laporan realisasi anggaran hingga miliaran rupiah.

​Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK audited membongkar dua borok utama Pemkab Bogor: kesalahan penganggaran sistematis di lini belanja serta kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat ulah ‘kucing-kucingan’ wajib pajak yang dibiarkan oleh jajaran Bappenda.
​Bagian I: Modus Pengacak-acakan Belanja — Beli Gedung Pakai Pos Barang & Jasa

​Berdasarkan temuan BPK, penyusunan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menabrak aturan baku akuntansi pemerintahan secara masif:
– ​Rp3,31 Miliar “Disulap” Jadi Gedung: Pengadaan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan di enam SKPD dianggarkan dan dibayarkan menggunakan pos Belanja Barang dan Jasa senilai Rp3.312.147.584,00.
– ​Dana Modal Terpangkas: Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp105.791.000,00 pada dua SKPD justru dipakai membiayai belanja operasional rutin.

– ​Pos Gedung Tergerus: Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp184.848.185,00 di tiga SKPD tersedot untuk kebutuhan Barang dan Jasa.

​Akibat permainan pos belanja ini, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkab Bogor TA 2024 menyajikan data yang menyesatkan (cacat akuntansi):
– ​Realisasi Belanja Barang dan Jasa: Overstated (Lebih Saji) sebesar Rp3,02 Miliar (Rp3.021.508.399,00).

– ​Realisasi Belanja Modal Peralatan & Mesin: Overstated (Lebih Saji) sebesar Rp105,79 Juta.

– ​Realisasi Belanja Modal Gedung & Bangunan: Understated (Kurang Saji) sebesar Rp3,12 Miliar (Rp3.127.299.399,00).

​Alibi klasik BPKAD yang menyatakan kesalahan ini “tidak teridentifikasi saat asistensi SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)” mengindikasikan kelalaian berjamaah yang melanggar PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, dan Buletin Teknis SAP No. 04.

​Bagian II: Kebocoran PAD — Diskon Pajak Ganda hingga Penggelapan Omzet Hotel & Katering.

​Tak berhenti pada pengeluaran, pintu pendapatan daerah di bawah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor juga bolong di berbagai sektor:

​1. Diskonto Ganda BPHTB (Rugi Rp560 Juta)
​Sesuai Perda No. 11 Tahun 2023, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB hanya berhak diberikan satu kali per Wajib Pajak (WP). BPK menemukan 231 transaksi pada 111 WP yang terindikasi menerima NPOPTKP ganda, mengakibatkan kekurangan penerimaan BPHTB sebesar Rp560.000.000,00.

​2. Katering APBD Sembunyikan Omzet Pajak (Kurang Bayar Rp1,16 Miliar)
​Uji petik pada SIMPAD dan konfirmasi ke delapan penyedia jasa boga/katering (di antaranya CaS, CV Les, CV RNB, dan CV APM) membuktikan bahwa para vendor yang memenangkan proyek makan-minum dari dana APBD Pemkab Bogor tidak jujur melaporkan omzet pajaknya. Kekurangan penyetoran PBJT Makanan dan Minuman ini mencapai Rp1.169.036.395,25.

​3. Hotel Langganan Pemkab Kencingi Pajak (Kurang Bayar Rp1,41 Miliar)
​Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan menguap di lima hotel yang rajin disewa SKPD Pemkab Bogor:
– ​NAy Hotel: Menahan laporan omzet hingga 8 bulan. Dari transaksi Pemkab senilai Rp19,10 miliar, omzet Rp5,65 miliar disembunyikan. Terdapat kekurangan pajak Rp565.836.873,00.
– ​PT TTA / TaT Hotel: Belum melaporkan omzet jasa perhotelan dari Pemkab senilai Rp1,91 miliar (kekurangan pajak Rp191.305.800,00).
– ​CV Ama / Hotel Ama: Hanya melaporkan omzet tamu umum, sedangkan transaksi tiga SKPD sebesar Rp1,39 miliar disembunyikan (kekurangan pajak Rp126.917.079,00).
– ​NeA Hotel: Menunggak laporan omzet Pemkab, menyumbang kekurangan pajak Rp35.606.633,00.
– ​MHR (CV MeA): Telah melaporkan omzet pajak Rp498.982.247,00, namun hingga audit BPK usai, uang pajaknya belum disetorkan ke Kas Daerah.

​Selain itu, buruknya koordinasi Bappenda dengan DPMPTSP dan DPKPP berpotensi menghilangkan Pajak Reklame sebesar Rp1,62 Miliar di 42 hotel dan 5 perumahan, serta merugikan PBB-P2 senilai Rp82,02 Juta akibat data SISMIOP yang tak kunjung diperbarui pada 1.839 WP.

Bappenda berdalih “kekurangan SDM verifikasi” sebagai alasan pembenar.
​Reaksi Keras LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Cabang Bogor
​Bobroknya tata kelola anggaran dan pendapatan daerah ini memicu kemarahan publik. LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Pimpinan Cabang Bogor menyampaikan pernyataan sikap yang tajam dan menuntut tindakan hukum nyata atas skandal ini.

​”Ini bukan lagi sekadar kesalahan administratif atau alibi ‘kurang SDM’ dan ‘tidak teridentifikasi saat asistensi’. Ini adalah bentuk keteledoran yang disengaja dan sarat indikasi kejahatan anggaran! Bagaimana mungkin uang APBD miliaran rupiah diputarbalikkan pos belanjanya, sementara hotel dan katering yang kenyang makan uang rakyat malah ‘dikencingi’ pajaknya dan dibiarkan oleh Bappenda?” tegas perwakilan LSM KCBI Cabang Bogor.

​LSM KCBI menambahkan bahwa praktik ini telah merugikan daerah secara sistematis:

​”TAPD, BPKAD, dan Bappenda Kabupaten Bogor harus bertanggung jawab penuh! Alasan ‘self-assessment’ tidak bisa dijadikan tameng untuk membiarkan pengusaha nakal mengembat pajak rakyat. Kami dari LSM KCBI Cabang Bogor mendesak Aparat Penegak Hukum (APH)—baik Kejaksaan maupun Tipidkor Polres Bogor—untuk segera turun tangan menyelidiki unsur kesengajaan dan potensi tindak pidana korupsi di balik salah pos belanja serta pembiaran kebocoran pajak daerah ini. Jangan biarkan rencana aksi di atas kertas jadi cara meloloskan oknum-oknum yang bermain!”

​Sikap Resmi Pemkab dan Rekomendasi BPK
​Atas seluruh temuan tersebut, Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Bappenda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK serta melayangkan Rencana Aksi melalui Surat Nomor 900.1.11.1/737-BPKAD tertanggal 23 Mei 2025.

​BPK merekomendasikan penertiban internal, penerbitan STPD untuk BPHTB dan pajak hotel/katering, koordinasi NIK dengan PPAT, serta penertiban izin reklame liar. Publik dan lembaga swadaya masyarakat kini mengawal ketat janji penuntasan kasus ini hingga ke akar-akarnya. (C)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BANYUWANGI GEGER! Oknum Kepala SMPN 1 Bangorejo Diduga Jual Buku LKS Rp 1 Juta Per Siswa — Masyarakat Menjerit

    BANYUWANGI GEGER! Oknum Kepala SMPN 1 Bangorejo Diduga Jual Buku LKS Rp 1 Juta Per Siswa — Masyarakat Menjerit

    • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Banyuwangi | Sergapkriminal.com | Rabu,18 November 2026 — Keresahan melanda warga masyarakat di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. “Supono, S.Pd., M.Pd” ., selaku Kepala SMP Negeri 1 Bangorejo, kini diisukan kuat menjadi aktor utama dalam praktik penjualan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan harga mencapai Rp1.000.000 per siswa. Angka ini dinilai sangat memberatkan orang tua siswa […]

  • Perwakilan Negara ASEAN Siap Hadiri Promosi Budaya dan Pariwisata Sultra “Mangkasara’ Molulo 2026” di Pantai Losari

    Perwakilan Negara ASEAN Siap Hadiri Promosi Budaya dan Pariwisata Sultra “Mangkasara’ Molulo 2026” di Pantai Losari

    • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Makassar, – Sergapkriminal.Com Perwakilan negara-negara anggota ASEAN dipastikan siap menghadiri ajang Promosi Budaya dan Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra) yang bertajuk “Mangkasara’ Molulo 2026”. Kegiatan kolaborasi budaya berskala internasional ini dijadwalkan berlangsung di ikon pariwisata Kota Makassar, yakni Anjungan Pantai Losari.   Sejumlah delegasi asing yang terkonfirmasi hadir merupakan lembaga-lembaga kebudayaan dari negara tetangga seperti Malaysia, […]

  • Polres Lhokseumawe Buru Dua Pemilik Ladang Ganja, Identitas Pelaku Sudah Dikantongi

    Polres Lhokseumawe Buru Dua Pemilik Ladang Ganja, Identitas Pelaku Sudah Dikantongi

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 87
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | LHOKSEUMAWE – Polres Lhokseumawe terus memburu dua orang yang diduga sebagai pemilik sekaligus pengelola ladang ganja seluas sekitar empat hektare yang ditemukan di Dusun Alue Ie Mudek, Gampong Teupin Reusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Wakapolres Lhokseumawe Kompol Iswahyudi, didampingi Kasat Resnarkoba Polres Lhokseumawe Iptu Arizal, mengatakan identitas kedua orang tersebut telah diketahui […]

  • Poldasu Gelar Rakor Penanganan Antrean SPBU, Para Pihak Sepakati Percepatan Normalisasi Distribusi

    Poldasu Gelar Rakor Penanganan Antrean SPBU, Para Pihak Sepakati Percepatan Normalisasi Distribusi

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 85
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Medan – Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) Gelar Rakor Penanganan Antrean SPBU, Para pihak sepakat melakukan percepatan normalisasi pendistribusian BBM sebagai salah satu solusi mengatasi antrean yang terjadi di berbagai SPBU di Sumut. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan antrean di SPBU, Rabu (15/7) di Aula Catur Prasetya Poldasu.   Hadir […]

  • Tim Labfor Dari Polda Sumut Terjun Langsung Menyelidiki SPPG Pasca Siswa Keracunan di SMA Negeri Berastagi

    Tim Labfor Dari Polda Sumut Terjun Langsung Menyelidiki SPPG Pasca Siswa Keracunan di SMA Negeri Berastagi

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 59
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |KARO – Tim Labfor dari Polda Sumatera Utara didampingi Inavis Polres Karo lakukan penyelidikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi [ SPPG ] milik Karo Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang terletak di area Kodim 0205/Tanah Karo, Jumat 13/8/2026. Dalam penyelidikan tersebut, Tim Laboratorium langsung memeriksa beberapa barang bukti berupa sisa makanan, pembuangan limbah dan […]

  • Final Turnamen Voli HUT ke-25 Kota Langsa, Tim Bank Aceh Putra dan Kodim 0104/Atim Putri Raih Juara Pertama

    Final Turnamen Voli HUT ke-25 Kota Langsa, Tim Bank Aceh Putra dan Kodim 0104/Atim Putri Raih Juara Pertama

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Kota Langsa (Aceh) – Bank Aceh berhasil meraih juara pertama kategori putra, sedangkan Kodim 0104/Aceh Timur menjadi juara pertama kategori putri dalam Final Turnamen Bola Voli Antar Lembaga/Instansi dan Klub se-Kota Langsa yang digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Langsa, Minggu (15/11/2026). Turnamen yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 Kota Langsa […]

expand_less