Breaking News
light_mode
Tags

Musdes Tanjangrono Berakhir Tanpa Jawaban, Warga Tuntut Keterbukaan BUMDes Permata Majapahit

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
  • visibility 135
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | MOJOKERTO, – Hasil Musyawarah Desa (Musdes) terkait Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Permata Majapahit di Balai Desa Tanjangrono, Minggu malam (2/8/2026), berakhir tanpa kejelasan. Sehingga, membuat puluhan warga yang hadir justru membawa pulang lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban.

Forum yang seharusnya menjadi ajang transparansi pengelolaan BUMDes periode 2021–2024 itu, berubah menjadi ruang desakan warga agar pemerintah desa membuka seluruh data. Pasalnya, hingga kini masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana BUMDes yang digadang sebagai penggerak ekonomi desa itu dijalankan.

 

Poin krusial yang langsung disorot warga adalah ketidakhadiran pengurus inti BUMDes. Bagaimana tidak, direktur BUMDes Rendy Saputra tidak tampak di lokasi tanpa pemberitahuan. Begitu pula Bendahara BUMDes Singgih, yang diketahui merupakan suami Sekretaris Desa Tanjangrono, Puspita Prajarisma.

 

Absennya dua pemegang kunci keuangan ini membuat forum kehilangan pihak yang paling berwenang menjelaskan. Warga pun mempertanyakan prinsip pemisahan wewenang. “Bagaimana mungkin bendahara yang punya hubungan keluarga dengan Sekdes, diduga mengelola uang desa tanpa ada pengawasan jelas?” ujar salah seorang peserta.

 

Kebingungan bertambah saat Pemdes menyatakan memiliki Surat Keputusan pengurus BUMDes periode 2021–2024. Namun dokumen itu tidak pernah ditampilkan selama Musdes berlangsung. 

 

Warga mendesak pembuktian legalitas. Jika SK itu benar ada, mengapa tidak ditunjukkan di forum tertinggi desa? Ketidakjelasan ini memunculkan dugaan bahwa pembentukan pengurus dilakukan tanpa prosedur yang benar.

 

Fakta yang lebih mendasar terungkap dari pengakuan Sekretaris BUMDes, Aris. Ia menyebut dirinya ditunjuk langsung oleh Kepala Desa tanpa melalui Musdes maupun rapat.

“Sebenarnya BUMDes ini dibentuk tidak melalui Musdes, juga tidak melalui rapat. Tapi langsung ditunjuk Kades. Awalnya saya menolak, akhirnya terpaksa mau,” ungkap Aris. 

Pernyataan ini, ditengarai bertentangan dengan PP No. 11 Tahun 2021 sebagai dasar utama dan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaan. Aturan itu mewajibkan pembentukan dan susunan pengurus BUMDes ditetapkan melalui Musdes. Selain itu, pengurus wajib menyampaikan LPJ minimal setahun sekali.

 

Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya berfungsi mengawasi, juga mengaku tidak dilibatkan. Salah satu anggota BPD menyatakan tidak memahami apakah pengangkatan pengurus dituangkan dalam SK.

“Yang jelas kepala desa ada di sini, karena dia yang melantik dan mengesahkan. Seingat saya, kami tidak pernah diajak terlibat dalam musyawarah,” katanya.

Kekecewaan warga memuncak pada persoalan uang. Sebagai usaha milik desa, modal BUMDes berasal dari penyertaan modal pemerintah desa yang bersumber dari pajak dan bantuan pemerintah.

Namun hingga kini warga tidak tahu berapa total modal yang disetor, untuk usaha apa digunakan, berapa keuntungan atau kerugiannya, dan ke mana saja pengeluaran dilakukan. “Ini uang rakyat. Kami berhak tahu. Jangan sampai uang untuk kesejahteraan justru hilang entah ke mana,” tegas seorang warga.

 

Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Damun tidak membuahkan hasil. Ia menyerahkan urusan kepada Sekdes. Sementara Sekdes Puspita Prajarisma beralasan kurang enak badan sehingga tidak bisa lama-lama diwawancarai.

 

Direktur BUMDes Rendy Saputra baru memberikan keterangan sehari setelahnya. Ia menyebut jadwalnya bertabrakan dengan agenda Musdes. “Kebetulan berbarengan dengan kegiatan lain,” ucapnya singkat, Senin (3/8/2026).

 

Musdes yang dihadiri BPD, Kades, Sekdes, Sekretaris BUMDes, tokoh masyarakat, dan warga itu berakhir tanpa jadwal jelas untuk pertemuan lanjutan. Pemdes juga belum menjamin kehadiran lengkap pengurus BUMDes pada forum berikutnya. Kondisi ini dinilai mencerminkan keseriusan yang rendah dalam menyelesaikan persoalan.

 

Sementara, pengamat tata kelola pemerintahan desa menilai kasus ini menjadi cermin. BUMDes dibentuk untuk memberdayakan, bukan menjadi lembaga tertutup.

 

“Jika akuntabilitas tidak ditegakkan sejak awal, kepercayaan masyarakat pada lembaga desa akan runtuh. Padahal potensi ekonomi desa sangat besar jika dikelola dengan benar,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada jadwal Musdes lanjutan maupun klarifikasi tertulis dari pengurus BUMDes. Masyarakat Tanjangrono menegaskan tiga tuntutan:

1. Membuka secara utuh SK pengurus dan bukti pelaksanaan Musdes pembentukan BUMDes.

2. Menghadirkan seluruh pengurus untuk memaparkan rincian modal dan hasil usaha.

3. Melakukan pemeriksaan independen jika terdapat ketidaksesuaian laporan dengan fakta di lapangan.

 

Untuk itu, warga berharap keterbukaan segera dilakukan agar kepercayaan yang retak bisa dipulihkan, dan BUMDes benar-benar kembali menjadi milik bersama untuk menyejahterakan masyarakat Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. (Vin-Robby)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Amp2k Madina Mengecam Keras Dugaan Penganiayaan dan Pembacokan di Tambang Ilegal, Kapolres Madina Siap Berikan Atensi

    Amp2k Madina Mengecam Keras Dugaan Penganiayaan dan Pembacokan di Tambang Ilegal, Kapolres Madina Siap Berikan Atensi

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 127
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Mandailing Natal — Dugaan kasus penganiayaan dan pembacokan yang dialami Timbul Rizki dan Rama Timbul di wilayah Siarahan, Hutabargot, Desa Hutabargot Nauli, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk AMP2K MADINA. Menanggapi persoalan tersebut, Kapolres Mandailing Natal menyatakan siap memberikan atensi terhadap laporan korban pada tanggal 26 Agustus 2026 […]

  • PUPR Aceh Barat Tuntaskan Pembangunan Jembatan Penghubung Alue Sundak – Drien Rampak,Kini Akses Transportasi Warga Makin Lancar

    PUPR Aceh Barat Tuntaskan Pembangunan Jembatan Penghubung Alue Sundak – Drien Rampak,Kini Akses Transportasi Warga Makin Lancar

    • calendar_month 20 jam yang lalu
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 26
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com |Aceh Barat 19/11/2026 Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat menyelesaikan pembangunan jembatan penghubung Gampong Alue Sundak – Drien Rampak Kecamatan Arongan Lambalek, selesainya pembangunan jembatan ini, membuat jalur transportasi serta aktivitas masyarakat di sekitar wilayah tersebut kembali lancar   Jembatan dengan panjang 50 meter dan berkontruksi lantai rangka baja di kerjakan menggunakan anggaran daerah sebesar […]

  • Pemko Langsa Umumkan Pemenang dan Serahkan Hadiah Pawai Alegoris HUT ke-81 Kemerdekaan RI

    Pemko Langsa Umumkan Pemenang dan Serahkan Hadiah Pawai Alegoris HUT ke-81 Kemerdekaan RI

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 129
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa mengumumkan para pemenang Pawai Alegoris dan kendaraan hias dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menyerahkan piala, piagam, dan uang pembinaan kepada para pemenang, Rabu (19/8/2026).   Penyerahan hadiah berlangsung di halaman Pendopo Wali […]

  • Dari PAD Anjlok sampai Utang Honorer, Alasan DPRK Cecar Walikota Subulussalam M. Rasyid Bancin

    Dari PAD Anjlok sampai Utang Honorer, Alasan DPRK Cecar Walikota Subulussalam M. Rasyid Bancin

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 107
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Subulussalam – DPRK Subulussalam Cecar Wali Kota dalam Rapat Paripurna Interpelasi, Soroti PAD hingga Dugaan Cacat Formil KUA-PPAS 2026 Subulussalam di Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam yang digelar Jumat, 13 Februari 2026 lalu. Berikut sejumlah isu yang digugat oleh DPRK Subulussalam atas kepemimpinan Wali Kota M. Rasyid Bancin. Rapat diwarnai […]

  • Kecam Pernyataan Polda Banten Soal Kasus Penculikan Fam Fuk Jhong, King Naga dan LSM Laskar NKRI Desak Propam Mabes Polri Turun Tangan

    Kecam Pernyataan Polda Banten Soal Kasus Penculikan Fam Fuk Jhong, King Naga dan LSM Laskar NKRI Desak Propam Mabes Polri Turun Tangan

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 136
    • 0Komentar

    SERANG – Sergapkriminal. Com Pernyataan Polda Banten terkait kasus dugaan penculikan dan penganiayaan yang menimpa Fam Fuk Jhong memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Sorotan tajam datang dari aktivis yang dikenal dengan nama King Naga Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, serta Sigit Priatna Putra Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI […]

  • Respon Cepat, Polres Aceh Tengah Amankan Tiga Terduga Pelaku Penyekapan

    Respon Cepat, Polres Aceh Tengah Amankan Tiga Terduga Pelaku Penyekapan

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 55
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com |Aceh Tengah 4/11/2026 – Respon cepat jajaran Polres Aceh Tengah membuahkan hasil. Tiga laki-laki yang diduga terlibat dalam tindak pidana penyekapan terhadap seorang perempuan Berinisial IS (21) berhasil diamankan pada Selasa (3/11/2026). Polisi juga menyita satu unit mobil Toyota Vios yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut.   Respon Cepat yang dilakukan Jajaran Polres Aceh […]

expand_less