Breaking News
light_mode
Tags

DePA-RI: Jangan Biarkan Viralitas Menjadi Pengadilan Media Sosial 

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
  • visibility 103
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | JAKARTA – Menjelang HUT RI ke-81 Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) punya gawe yakni pengangkatan advokat baru sekaligus HUT ke-2 DePA-RI9 yang diselenggarakan di Summer Day Hotel, Banjarbaru pada Jumat (14-06-2026)

Dalam Pidatonya Ketua Umum DePA-RI, TM Luthfi Yazid mengingatkan bahwa derasnya arus informasi di media sosial tidak boleh menggeser prinsip due process of law dalam penegakan hukum.

 

Di era digital, sebuah dugaan pelanggaran hukum dapat menjadi viral hanya dalam hitungan menit. Potongan video, narasi sepihak, judul provokatif, maupun komentar warganet dapat membentuk persepsi publik sebelum proses hukum berjalan secara utuh.

 

DePA-RI memandang perkembangan tersebut perlu disikapi secara serius. Viral bukanlah bukti hukum, popularitas bukanlah ukuran kebenaran, dan tekanan publik tidak boleh menggantikan proses peradilan.

“Media sosial boleh menjadi ruang menyampaikan pendapat, tetapi tidak boleh berubah menjadi ruang pengadilan yang menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah sebelum adanya proses hukum yang fair,” ujar Ketua Umum DePA-RI, TM Luthfi Yazid. 

 

Hakim Tidak Boleh Digantikan oleh Algoritma

DePA-RI menilai prinsip negara hukum mengharuskan setiap orang yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlakuan yang adil, kesempatan membela diri, serta pemeriksaan berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku sesuai KUHAP.

 

Masalahnya, media sosial bekerja dengan logika yang berbeda. Konten yang emosional, kontroversial, atau sensasional justru sering lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang lengkap dan berimbang.

Kalau dulu ada istilah “trial by the press” saat ini, seseorang dapat mengalami “trial by social media” jauh sebelum perkara diperiksa di pengadilan.

“Jangan sampai algoritma menjadi hakim baru. Algoritma mengejar engagement, sedangkan hukum mengejar kebenaran dan keadilan. Tidak boleh Rule of Law digantikan oleh Rule of Algoritma,” tegas Luthfi Yazid yang didampingi para pimpinan DePA-RI seperti Sugeng Aribowo, Nizar Tanjung, Irana Yudiartika dll.

 

Kebebasan Berpendapat Tetap Harus Dihormati

Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi. Luthfi Yazid menegaskan bahwa kritik, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum merupakan bagian penting dari demokrasi.

 

Namun, kebebasan tersebut harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, hak atas pembelaan, kehormatan dan martabat manusia, serta independensi lembaga peradilan.

 

Masyarakat juga perlu diajarkan untuk membedakan antara mengkritik proses hukum dengan menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai.

 

Advokat Harus Menjadi Penjaga Due Process of Law

Dalam situasi seperti ini, DePA-RI memandang profesi advokat memiliki tanggung jawab yang semakin penting. Advokat hendaknya bukan hanya menjadi pembela perkara, namun juga turut menjaga konstitusi, UUD 1945. Sebab itu seorang advokat tidak cukup hanya punya penguasaan teknis hukum, namun juga perlu pengetahuan yang luas.

 

Advokat tidak hanya bertugas membela kepentingan klien, tetapi juga ikut menjaga agar proses penegakan hukum tetap berada dalam koridor negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 3 UUD 1945.

 

Advokat harus berani mengatakan seperti ungkapan Adnan Buyung Nasution, bahwa yang berhak untuk mendapatkan keadilan bukan hanya orang baik. Orang jahatpun berhak mebdapatkan keadilan. Adnan Buyung Nasution sudah memberikan contoh saat ia dikritik, diprotes dan disudutkan karena membela orang yang dituduh pelanggar HAM atau yand dituduh melakukan korupsi dsb.

 

Artinya, orang yang tidak populer tetap mempunyai hak untuk dibela, dan orang yang diduga melakukan kesalahan tetap mempunyai hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

 

“Ukuran profesionalisme advokat bukan apakah ia membela orang yang kita sukai, tetapi apakah ia tetap berdiri untuk prinsip hukum ketika orang yang dibelanya sedang tidak disukai publik,” kata Luthfi Yazid, yang pernah menjadi asisten pribadi Adnan Buyung Nasution.

 

Saatnya Membangun Literasi Hukum Digital

DePA-RI mengajak masyarakat, media, semua aparat penegak hukum, advokat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun literasi hukum digital.

 

Masyarakat perlu semakin kritis terhadap informasi hukum yang beredar di media sosial: memeriksa sumber, memahami konteks, tidak mudah menyimpulkan kesalahan seseorang, dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

 

DePA-RI juga mendorong para advokat untuk hadir di ruang digital bukan sekadar untuk membangun popularitas pribadi, tetapi untuk memberikan edukasi hukum yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab. Luthfi Yazid menegaskan bahwa “personal branding for lawyers” itu penting tetapi integritas, reputasi, keberpihakan kepada keadilan dan konsistensi itu jauh lebih penting.

 

Jangan Sampai Viralitas Mengalahkan Keadilan

DePA-RI berpandangan bahwa perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi dan akses terhadap keadilan, bukan menciptakan bentuk baru dari penghakiman massa, atau main hakim sendiri (eigenrichting).

 

Pengadilan memiliki hukum acara. Media sosial memiliki algoritma. Tugas pengadilan adalah mewujudkan keadilan; algoritma mencari perhatian. Keduanya memiliki mekanisme yang berbeda.

 

Karena itu, Luthfi Yazid menyerukan:

 

“Jangan biarkan viralitas menggantikan due process of law. Jangan biarkan pengadilan media sosial menggantikan pengadilan yang sesungguhnya.” seru Ketum DePA-RI

 

Bagi DePA-RI, negara hukum tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara atau paling populer di media sosial, tetapi oleh hukum, bukti, proses yang fair dan adil, serta putusan yang independen (free and impartial tribunal).

 

Oleh sebab itu, agar tidak berlaku apa yang disebut “no viral no justice” maka harus diciptakan keadilan. Hal ini harus dimulai dari penguasa/pemerintah/pejabatnya serta pembuat UU ( DPR) harus menjadi teladan utama untuk bersikap adil. Begitu juga dengan pemangku amanah sebagai penegak hukum: hakim, polisi, jaksa dan advokat. Jika ini yang terjadi, masyarakat pun akan mencontoh para pemimpinnya. (Megy)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bhabinkamtibmas Polsek Tamalate Sambangi Kantor kelurahan Mangasa Pantau Pembagian Beras Bulog

    Bhabinkamtibmas Polsek Tamalate Sambangi Kantor kelurahan Mangasa Pantau Pembagian Beras Bulog

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 64
    • 0Komentar

    MAKASSAR – Sergapkriminal. Com.  Rabu 09 September 2026//Bhabinkamtibmas Kelurahan Mangasa Polsek Tamalate Polrestabes Makassar, Aiptu Irwan bersama lurah Mangasa, Muhammad Nurdyansyah.,S.I.P serta Babinsa Kel. Mangasa, Serda Alim Bachri melaksanakan kegiatan sambang ke Kantor lurah Mangasa Jl. Alauddin 2 nomor 134 kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Rabu siang (09/09/2026).   Dalam kegiatan tersebut, Tiga pilar […]

  • Terkait Polemik di Sungai Raya, Oknum Sekdes dan Ketua Organisasi Ilegal Salah Kaprah

    Terkait Polemik di Sungai Raya, Oknum Sekdes dan Ketua Organisasi Ilegal Salah Kaprah

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 93
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Timur – Polemik yang terjadi pada salah satu desa di kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, mendapat perhatian khusus, tokoh masyarakat, jurnalis media online dan salah satu ketua organisasi yang diduga ilegal (Tak memiliki kantor dll), Jum’at (01/05/2026). Kasus tersebut berfokus pada Rangkap jabatan dan Sekdes yang diduga mengambil peran utama dalam pemerintahan Gampong (Desa) […]

  • Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Selatan Berhasil Ungkap Jaringan Peredaran Narkotika Jenis Ganja

    Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Selatan Berhasil Ungkap Jaringan Peredaran Narkotika Jenis Ganja

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 91
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |Tapaktuan (Aceh)– Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Aceh Selatan Polda Aceh kembali berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukumnya. Keberhasilan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan dari penangkapan seorang pelaku berinisial AH (34) pada 15 Juli 2026 di Jalan Pegunungan Gunung Kapur–Trumon, Desa Seuleukat, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Dari tangan […]

  • Polres Langsa Ungkap 46,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia, Nilainya Capai Rp13,2 Miliar

    Polres Langsa Ungkap 46,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia, Nilainya Capai Rp13,2 Miliar

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle Sergap86
    • visibility 199
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langss (Aceh) – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Langsa, Polda Aceh bersama dengan Bea Cukai Langsa (Joint Investigation), mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 46,6 kilogram. Barang haram tersebut diduga merupakan bagian dari jaringan narkotika lintas negara dari Malaysia. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Kapolres Langsa AKBP […]

  • Gubernur Lemhannas RI Tutup PPNK Angkatan 73, Megy Aidillova: Angkatan Kami Sangat Spesial Karena Plus Peringatan Hari Kemerdekaan RI

    Gubernur Lemhannas RI Tutup PPNK Angkatan 73, Megy Aidillova: Angkatan Kami Sangat Spesial Karena Plus Peringatan Hari Kemerdekaan RI

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 64
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | JAKARTA – Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan 73 Lemhannas RI diikuti oleh Kalangan Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Organisasi Profesi, TNI dan Polri dalam Rangka Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa. Pelaksanaan yang dibuka 10 Agustus lalu di Lemhannas RI dengan Tema: “Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Asta Cita, Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. […]

  • SPBU di Pidie Jaya Diduga Jual Pertalite Bersubsidi Secara Ilegal, Media di ancam.

    SPBU di Pidie Jaya Diduga Jual Pertalite Bersubsidi Secara Ilegal, Media di ancam.

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 633
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Pidie Jaya (Aceh) – 04-08-2026 – Sejumlah oknum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kawasan Merdu, Kabupaten Pdie Jaya, diduga keras melanggar aturan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka terlihat melayani pembelian dalam jerigen untuk kemudian diangkut menggunakan kendaraan jenis pick-up, bahkan salah satu pembeli nekat mengancam awak media yang sedang memantau […]

expand_less