Breaking News
light_mode
Tags

Tanggapi Dugaan “Perbudakan Modern”, PT PP Pati Sari: Lihat Persoalan Ketenagakerjaan Secara Utuh dan Hukum

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
  • visibility 88
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

ACEH TAMIANG — Sergapkriminal. Com

Manajemen PT. PP. Pati Sari akhirnya angkat bicara menyikapi pemberitaan dugaan praktik “perbudakan modern” yang dilontarkan tiga mantan pekerja dan telah dilaporkan ke DPRK Aceh Tamiang. Perusahaan menegaskan, tuduhan serius tersebut belum dapat dianggap fakta hukum dan meminta persoalan diperiksa secara utuh, objektif, sesuai aturan yang berlaku.

Dalam keterangannya, pihak perusahaan menjelaskan bahwa ketiga pengadu tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan PT. PP. Pati Sari, melainkan tercatat bekerja melalui KSU Wassalam selaku penyedia jasa tenaga kerja/alih daya. Oleh sebab itu, status hubungan kerja dan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan harus diteliti secara lengkap dan mendalam.

“Istilah perbudakan modern adalah tuduhan yang sangat berat. Belum menjadi fakta hukum sebelum diperiksa secara objektif. Persoalan ini harus dilihat utuh berdasarkan dokumen dan fakta, bukan hanya dari satu sisi saja,” ujar Pimpinan PT. PP. Pati Sari.

Perusahaan juga mempertanyakan kedudukan hukum serta dasar kewenangan pendampingan yang dilakukan Pengurus DPC Sarbumusi Aceh Tamiang dalam perkara ini, termasuk keabsahan surat kuasa dan kedudukan hukum mendampingi para pengadu. Hal ini diminta dapat diklarifikasi secara terbuka dalam forum resmi.

PT. PP. Pati Sari menegaskan tidak lari dari tanggung jawab dan siap membuka seluruh data jika dipanggil DPRK maupun instansi berwenang. Penyelesaian perselisihan harus berlandaskan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan ketenagakerjaan lain yang berlaku.

“Kami siap berdialog dan melengkapi data. Yang kami minta: selesaikan berdasarkan fakta, bukti, prosedur hukum, dan rasa keadilan. Jangan ditarik kesimpulan sepihak,” tegasnya.

Perusahaan berharap proses klarifikasi berjalan transparan dan profesional, sehingga semua pihak—termasuk pekerja—mendapat kesempatan yang setara untuk didengar dan melengkapi bukti.

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekian Lama Diam, Kini Saatnya Ulama Aceh Turun Gunung, Musyawarah Sikap Aceh Terhadap NKRI.

    Sekian Lama Diam, Kini Saatnya Ulama Aceh Turun Gunung, Musyawarah Sikap Aceh Terhadap NKRI.

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 260
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) 8/8/2026 – Sebuah wilayah di ujung pulau sumatra yang tak pernah bisa ditaklukan oleh bangsa manapun, kini rela bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Repoblik indonesia (NKRI). Aceh, adalah sebuah Bangsa, dia bukanlah suku, karna Aceh pernah menjadi sebuah Bangsa yang besar jauh-jauh hari sebelum indonesia ada. Bergabungnya Aceh kedalam NKRI […]

  • Ketum GERMAS Ungkap Ade Julhaidir Desak DPR/MPR RI Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Polemik Putusan MK Dan IJASAH Gibran 

    Ketum GERMAS Ungkap Ade Julhaidir Desak DPR/MPR RI Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Polemik Putusan MK Dan IJASAH Gibran 

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 85
    • 0Komentar

    SergapKriminal | JAKARTA,– Ketua Umum Gerakan Masyarakat Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik (GERMAS UNGKAP), Ade Julhaidir, CFLE, mendesak lembaga legislatif, khususnya DPR RI dan MPR RI, agar membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung aspirasi masyarakat terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pencalonan wakil presiden yang kembali menjadi perbincangan publik, termasuk persoalan ijazah […]

  • Kapolres Aceh Utara Silaturahmi dengan Pimpinan Dayah Nurul Kamal

    Kapolres Aceh Utara Silaturahmi dengan Pimpinan Dayah Nurul Kamal

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 50
    • 0Komentar

    SergapKriminsl.Com | Lhoksukon – Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Apriyanto, S.H., M.H., bersama sejumlah pejabat utama Polres Aceh Utara melaksanakan silaturahmi dengan Pimpinan Dayah Nurul Kamal Al Aziziyah Abi H. Ibnu Sakdan, serta unsur masyarakat di Gampong Tutong, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Senin (28/9/2026). Silaturahmi yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB tersebut menjadi bagian […]

  • Jalan Longsor Akibat Erosi Krueng Bhe di Bukit Meugajah,Dinas PUPR Aceh Barat Bergerak Cepat Tangani Kondisi Amblasnya Jalan

    Jalan Longsor Akibat Erosi Krueng Bhe di Bukit Meugajah,Dinas PUPR Aceh Barat Bergerak Cepat Tangani Kondisi Amblasnya Jalan

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 178
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com-Aceh Barat 9/10/2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah cepat untuk segera menanggulangi longsor yang membuat ruas jalan vital lintasan Bukit Meugajah Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat. Kerusakan tersebut di sebabkan oleh erosi yang terjadi selama ini di sepanjang Daerah Aliran Sungai DAS) Krueng Bhe. Dampak dari kikisan erosi air […]

  • Berawal Dari Salah Pesanan Dua Karyawan Mie GACOAN Saling Cekcok Hingga Berujung Pengeroyokan.

    Berawal Dari Salah Pesanan Dua Karyawan Mie GACOAN Saling Cekcok Hingga Berujung Pengeroyokan.

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 180
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MAKASSAR, senin 28 September 2029 – Seorang karyawan Mie Gacoan berinisial R.S.A menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh keluarga rekan kerjanya sendir Jl. ST Alauddin No. 7, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Minggu malam, 27 September 2026. Peristiwa bermula sekitar pukul 20.45 WITA saat dirinya sedang bekerja shift. Saat itu terjadi kekeliruan posisi […]

  • Proyek Box Culvert Laikandonga Rp:495 Juta Diduga Dikerjakan Asal Jadi, KPH Sultra Desak Kejati Sultra Periksa PPK dan Kontraktor

    Proyek Box Culvert Laikandonga Rp:495 Juta Diduga Dikerjakan Asal Jadi, KPH Sultra Desak Kejati Sultra Periksa PPK dan Kontraktor

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 198
    • 0Komentar

    KENDARI – Sergapkriminal.Com Dugaan penyimpangan mutu pengerjaan proyek infrastruktur kembali muncul di Kabupaten Konawe Selatan. Proyek Pembangunan Box Culvert di Desa Laikandonga senilai Rp495.000.000,00 yang dikerjakan CV Mahadewi dan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam dari Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra). Proyek tersebut tercatat dalam Perjanjian Kontrak nomor 602/05/KONTRAK/Boxculvert/BM1/X/2026.   […]

expand_less