Breaking News
light_mode
Tags

Diduga Abaikan Keselamatan Kerja( K3), Sejumlah Buruh Bekerja Tanpa APD Lengkap

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
  • visibility 219
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Aceh Barat– Aktivitas bongkar muat dan penurunan alat berat milik salah satu perusahaan tambang batu bara di Dermaga Pelabuhan Pelindo, Desa Ujung Karang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, menuai sorotan tajam dari sejumlah pihak. Kegiatan yang melibatkan buruh lokal tersebut diduga berlangsung tanpa penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai.Rabu, 26 Agustus 2026

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat menjalankan aktivitas di area kerja berisiko tinggi tanpa menggunakan perlengkapan keselamatan kerja secara lengkap. Padahal, pekerjaan bongkar muat alat berat memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa para pekerja.

Pengamat K3 Nasional yang akrab disapa “UJ” menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, setiap aktivitas kerja yang berhubungan dengan alat berat wajib menerapkan standar K3 secara ketat guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

“Keselamatan kerja bukan sekadar formalitas. Para pekerja yang berhadapan langsung dengan alat-alat berat mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari. Jangan karena mengejar rezeki, keselamatan yang paling berharga justru diabaikan,” tegas UJ.

Secara hukum, penerapan K3 di Indonesia diatur dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja” dan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”

UU Nomor 1 Tahun 1970 mengatur syarat-syarat keselamatan kerja di seluruh tempat kerja, baik di darat, laut, bawah tanah maupun udara. Sementara itu, Pasal 86 dan Pasal 87 UU Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan setiap perusahaan memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, para buruh yang bekerja di lokasi tersebut berada di bawah naungan organisasi “Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)” yang diketuai oleh *Saiful Nandar” atau yang akrab disapa “Tapon”  Warga menyebut aktivitas tersebut telah berlangsung cukup lama, namun pengawasan terhadap penerapan K3 dinilai masih sangat minim.

Selain pekerja, sejumlah pihak yang berada di area pelabuhan juga disebut tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja secara lengkap. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap standar keselamatan di kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di Aceh Barat tersebut.

Di sisi lain, muncul pula dugaan terkait legalitas operasional aktivitas yang berlangsung di kawasan Pelabuhan Pelindo tersebut. Dugaan mengenai status perizinan aktivitas pelabuhan menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat diklarifikasi oleh instansi yang berwenang.

Atas kondisi tersebut, Pengamat K3 Nasional UJ meminta pemerintah dan aparat terkait untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan standar keselamatan kerja di lokasi tersebut.

“Kami meminta Bupati Aceh Barat, DPRK Aceh Barat, KSOP Aceh Barat, Polres Aceh Barat, Kodim 0105/Aceh Barat, Dinas Tenaga Kerja Aceh Barat, Pemerintah Aceh, DPRA hingga DPD RI agar memberikan perhatian serius terhadap aktivitas di Pelabuhan Pelindo. Jika ditemukan pelanggaran K3, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku demi melindungi keselamatan para pekerja,” ujarnya.

Masyarakat berharap adanya pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan agar seluruh aktivitas bongkar muat di kawasan pelabuhan berjalan sesuai standar keselamatan kerja yang berlaku, sehingga risiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir dan hak-hak pekerja terlindungi secara maksimal.#

(Redaksi)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Aceh Barat Pimpin Apel Bersama SKPK,Tarmizi : ASN Jangan Nongkrong di Warung Kopi Saat Jam Kerja,Jika Kedapatan Akan di Angkut Satpol PP

    Bupati Aceh Barat Pimpin Apel Bersama SKPK,Tarmizi : ASN Jangan Nongkrong di Warung Kopi Saat Jam Kerja,Jika Kedapatan Akan di Angkut Satpol PP

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 29
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com| Aceh Barat 2/11/2026 Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM didampingi Wakil Bupati Said Fadheil SH memimpin apel dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di halaman belakang kantor bupati setempat pada Senin, 2/11/2026). Tarmizi mengatakan, usai apel akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja (Raker) dengan seluruh pejabat termasuk Camat untuk membahas beberapa hal agenda pada […]

  • Diduga Komisi IV DPRD Medan Ingin Batalkan Eksekusi PSU Contempo

    Diduga Komisi IV DPRD Medan Ingin Batalkan Eksekusi PSU Contempo

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 80
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |MEDAN – Perwakilan pemilik lahan (Felix), yakni Fauzi, Sentana, dan Hansen, menduga Komisi IV DPRD Medan berupaya membatalkan rencana eksekusi pembongkaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Contempo di Jalan Brigjen Zein Hamid, Lingkungan VII, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor. Dugaan itu muncul setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD […]

  • Ketua Umum PBA Minta Pemerintah Pusat Publikasi Capaian Penyerapan Anggaran Rehab Rekon Aceh Senilai Rp58,9 Triliun

    Ketua Umum PBA Minta Pemerintah Pusat Publikasi Capaian Penyerapan Anggaran Rehab Rekon Aceh Senilai Rp58,9 Triliun

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 28
    • 0Komentar

      SergapKriminalCom, BANDA ACEH, 30 Oktober 2026 — Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, meminta secara resmi kepada Pemerintah Pusat agar segera mempublikasikan secara terbuka dan rinci capaian penyerapan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana yang totalnya mencapai Rp58,9 triliun. Dalam pernyataan resminya, Subki Mohammad Bintang menegaskan bahwa angka yang begitu […]

  • Diduga Ada Mobilisasi Alat Berat Ke Kawasan Peti Barang Gadis, Sama AMPI Madina : Aparat Jangan Tunggu Viral Baru Bertindak

    Diduga Ada Mobilisasi Alat Berat Ke Kawasan Peti Barang Gadis, Sama AMPI Madina : Aparat Jangan Tunggu Viral Baru Bertindak

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 78
    • 0Komentar

    MADINA — Sergapkriminal. Com.  Dugaan mobilisasi alat berat dari kawasan Aek Badak, Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, menuju kawasan Sungai Batang Gadis di wilayah perbatasan Tapsel–Madina kembali memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, meminta aparat penegak hukum tidak bersikap pasif terhadap informasi tersebut. Menurutnya, apabila benar terdapat alat berat […]

  • Dewan Redaksi SergapKriminal.Com Duduk Dengan Orang Tua Korban TPPO di Wilayah Kabupaten Langkat

    Dewan Redaksi SergapKriminal.Com Duduk Dengan Orang Tua Korban TPPO di Wilayah Kabupaten Langkat

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle Khairil
    • visibility 231
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Langkat (Sumut) 25/9/2026 – Kepedulian terhadap nasib warga yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendorong Pimpinan Redaksi SergapKriminal.Com bersama tim redaksi turun langsung ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pada Jumat (25/09), tim menyambangi kediaman Suratno (54), warga Dusun XIII Sidorejo, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang merupakan orang tua […]

  • Sekdes Merangkap PJ Berakibat Ketidak Stabilan Pemerintahan dan Aset Dasa Jadi Tak Jelas

    Sekdes Merangkap PJ Berakibat Ketidak Stabilan Pemerintahan dan Aset Dasa Jadi Tak Jelas

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 59
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Timur  28/4/2026 – Salah satu Gampong (Desa) di Kecamatan Sungai Raya butuh perhatian khusus dari pemerintah kecamatan dan kabupaten Aceh Timur. Pasalnya ada ketidak tranfaranan dalam pengelolaan pemerintahan khususnya menyangkut dana dan aset Gampong. Pemerintahan geuchik 2019-2024 di duga tak paham cara menjalakan pemerintahan berakibat Sekdes (Sekretaris Desa) disinyalir mengambil alih pengelolaan aset dan […]

expand_less