Breaking News
light_mode
Tags

Dugaan Pengabaian Hak Normatif Pekerja: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Gaji di Bawah UMR

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Minggu, 13 Sep 2026
  • visibility 117
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

‎Makassar – Sergapkriminal.com

13 September 2026//

Koalisi Mahasiswa dan Aktivis Sulawesi Selatan memandang bahwa persoalan ketenagakerjaan pada PT. Ardas perlu ditempatkan dalam perspektif kepatuhan hukum, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap martabat pekerja. Sorotan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk resistensi terhadap investasi, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap praktik hubungan industrial agar tetap berada dalam koridor hukum.

‎Informasi yang diterima Koalisi dari sumber internal yang identitasnya dirahasiakan, terdapat dugaan bahwa sejumlah pekerja PT. Ardas belum memperoleh hak normatif secara optimal, khususnya terkait kepesertaan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pembayaran gaji  yang disebut sebesar Rp. 2.100.000 per bulan dan diduga berada di bawah ketentuan upah minimum regional (UMR) yang berlaku.

‎

‎Koalisi menilai informasi tersebut harus diuji melalui verifikasi faktual dan pemeriksaan administratif oleh instansi yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, tudingan tidak boleh dijadikan vonis, tetapi juga tidak boleh diabaikan tanpa proses klarifikasi yang transparan.

‎

‎Berdasarkan dengan Peraturan Presiden No 109/2013, tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga menerapkan gaji yang tidak sesuai dengan UMR. Ini tentunya bertentangan dengan Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

‎

‎“Sanksinya adalah berupa pidana penjara paling singkat selama 1 tahun dan paling lama selama 4 tahun. Dan/atau denda yaitu paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta,” Ucap Narasumber ke awak media. Minggu, (13-09-2026).

‎

‎Ketua Koalisi Mahasiswa dan Aktivis Sulawesi Selatan, Adhy Nuryadin, menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan hubungan kerja berlangsung berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap regulasi dan penghormatan terhadap hak pekerja.

‎

‎“Kami tidak mempersoalkan keberadaan investasi. Yang kami persoalkan adalah apabila terdapat praktik ketenagakerjaan yang berpotensi menempatkan pekerja pada posisi yang tidak berkeadilan. Investasi harus memiliki korelasi dengan peningkatan kesejahteraan, bukan justru menghasilkan relasi industrial yang timpang.”

‎

‎Selanjutnya, saat dikonfirmasi ke Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan, Ia mengatakan kalau perusahaan PT itu harus dan wajib memberikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan termasuk Gaji karyawan wajib UMR.

‎”Bahkan pihak Disnaker mengatakan untuk lebih jelasnya datang ke kantor melaporkan dan kami memperlihatkan Regulasinya UU Ketenagakerjaan dan UU BPJS termasuk Gaji UMR” Jelasnya

‎

‎Menurut Koalisi, terdapat dua isu yang harus dibedakan secara jelas. Pertama, dugaan belum terpenuhinya kewajiban kepesertaan pekerja dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, dugaan pembayaran gaji sebesar Rp. 2.100.000 yang perlu diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan upah minimum berdasarkan status dan kondisi hubungan kerja pekerja yang bersangkutan.

‎“Persoalan BPJS merupakan isu jaminan sosial pekerja, sedangkan persoalan gaji karyawan Rp. 2.100.000 merupakan isu pengupahan. Keduanya memiliki rezim pengaturan yang berbeda dan harus diperiksa secara objektif berdasarkan fakta serta dokumen ketenagakerjaan,” jelas Adhy Nuryadin.

‎Koalisi selanjutnya mendesak Disnaker Kota Makassar dan Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, independen, dan transparan. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah dugaan yang berkembang di masyarakat memiliki dasar faktual dan apakah terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan ketenagakerjaan.

‎Koalisi juga meminta RS Wahidin Sudirohusodo Makassar melakukan evaluasi terhadap pihak ketiga atau mitra yang menjalankan aktivitas usaha di lingkungan rumah sakit, khususnya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan.

‎INVESTASI HARUS BERKORELASI DENGAN KESEJAHTERAAN

‎Bagi Koalisi Mahasiswa dan Aktivis Sulawesi Selatan, investasi tidak dapat dilepaskan dari dimensi tanggung jawab sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai perlindungan terhadap pekerja berpotensi melahirkan ketimpangan dalam hubungan industrial.

‎“Kami menghendaki model investasi yang berkeadilan: perusahaan memperoleh ruang untuk tumbuh, sementara pekerja memperoleh hak yang layak dan perlindungan hukum. Hubungan industrial harus dibangun atas prinsip keseimbangan kepentingan, bukan subordinasi dan eksploitasi,” tegas Adhy.

‎Jika warning ini kemudian tidak diindahkan oleh pihak perusahaan, maka mereka akan turun kelapangan untuk menuntut apa yang menjadi hak masyarakat

‎

‎Koalisi memberikan ruang kepada PT. Ardas dan RS Wahidin Sudirohusodo makassar untuk memberikan klarifikasi serta hak jawab atas dugaan yang disampaikan. Koalisi menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjunjung asas praduga tak bersalah, verifikasi berbasis bukti, dan mekanisme hukum yang berlaku.

‎Hingga berita ini diturunkan, PT Ardas, dan RS Wahidin Sudirohusodo makassar sulawesi selatan belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan dan keluhan masyarakat tersebut. Publik berharap ada respon cepat dan tindakan tegas agar stigma dugaan pembiaran tidak semakin menguat, serta rasa aman di tengah masyarakat sulawesi selatan dapat segera dipulihkan dan belum ada keterangan resmi, dari pihak terkait atas dugaan tersebut.

‎Adhy Nuryadin

‎Ketua Koalisi Mahasiswa dan Aktivis Sulawesi Selatan

 

‎“Investasi boleh tumbuh, tetapi perlindungan dan martabat pekerja tidak boleh dikorbankan.”

Narasumber:insial AN

((((Robby.R))))

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terima Aspirasi Warga, Pemko Langsa Pastikan Jadup Tahap III Telah Diusulkan dan Berproses

    Terima Aspirasi Warga, Pemko Langsa Pastikan Jadup Tahap III Telah Diusulkan dan Berproses

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 273
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Harapan masyarakat untuk segera menerima Jaminan Hidup (Jadup) tahap III kembali disuarakan. Sejumlah warga menggelar aksi penyampaian aspirasi di Pendopo Wali Kota Langsa, Sabtu (26/9/2026), meminta agar bantuan yang sangat dinantikan tersebut segera dicairkan. Dalam aksi tersebut, warga juga berharap dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Langsa Jeffry Sentana […]

  • Minta Aparat Bertindak Tegas Dugaan Penimbunan Kayu Olahan di Desa Kuala Dewa

    Minta Aparat Bertindak Tegas Dugaan Penimbunan Kayu Olahan di Desa Kuala Dewa

    • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 247
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Utara – Dugaan adanya penimbunan kayu olahan berupa papan dan balok di sebuah ketam kayu di Desa Kuala Dewa, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, menjadi perhatian masyarakat,Sabtu(25/7/2026).   Informasi yang beredar menyebutkan lokasi tersebut diduga berkaitan dengan seorang oknum keuchik. Oleh karena itu, masyarakat mendesak aparat penegak hukum serta instansi kehutanan […]

  • Dinas PUPR Aceh Barat Gerak Cepat Tangani Jalan Amblas di Bukit Meugajah,Woyla Timur Akibat Erosi Krueng Bhe

    Dinas PUPR Aceh Barat Gerak Cepat Tangani Jalan Amblas di Bukit Meugajah,Woyla Timur Akibat Erosi Krueng Bhe

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 96
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com|Aceh Barat. 9/10/2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah cepat untuk segera menanggulangi longsor yang membuat ruas jalan vital lintasan Bukit Meugajah Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat rusak. Kerusakan tersebut di sebabkan oleh erosi yang terjadi selama ini di sepanjang Daerah Aliran Sungai Krueng Bhe. Dampak dari kikisan erosi air […]

  • Polres Aceh Tengah Kawal Tindak Lanjut Pembersihan dan Penanganan Tanah Longsor Jalan Takengon-Celala

    Polres Aceh Tengah Kawal Tindak Lanjut Pembersihan dan Penanganan Tanah Longsor Jalan Takengon-Celala

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Aceh Tengah | SergapKriminal.com 15-09-2026 – Polres Aceh Tengah melalui Polsek Celala bergerak mengawal tindak lanjut penanganan tanah longsor yang menutup badan Jalan Takengon–Celala di Dusun Pepalang, Kampung Kuyun Uken, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Setelah material longsor dibersihkan, jalur tersebut kembali dapat dilalui kendaraan, Senin (14/9/2026).   Personel Polsek Celala berada di lokasi untuk […]

  • PBA Apresiasi Kemajuan Aceh Jaya dan Dukung Langkah Pemerintah Daerah

    PBA Apresiasi Kemajuan Aceh Jaya dan Dukung Langkah Pemerintah Daerah

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 139
    • 0Komentar

      SergapKriminalCom, ACEH JAYA, 20 Oktober 2026 — Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, menyampaikan apresiasi yang tinggi sekaligus sambutan hangat terhadap perkembangan positif yang dirasakan oleh masyarakat Aceh Jaya di bawah kepemimpinan Bupati Safwandi dan Wakil Bupati Muslem. “Atas nama seluruh pengurus dan anggota Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh, saya menyambut […]

  • Bupati Aceh Singkil Luncurkan SEMAI, Perkuat Fondasi PAUD Bermutu dan Merata

    Bupati Aceh Singkil Luncurkan SEMAI, Perkuat Fondasi PAUD Bermutu dan Merata

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Irwan,S
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Aceh Singkil,SergapKriminal.Com – Bupati Aceh Singkil menegaskan pentingnya penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan yang unggul. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan Pokja Kabupaten dan Bunda PAUD se-Kabupaten Aceh Singkil sekaligus Peluncuran Inovasi Unggulan SEMAI, di Op-Room Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (27/10/2026). Investasi Masa Depani, Bupati […]

expand_less