Breaking News
light_mode
Tags

GERIMIS Aceh Tolak Keras Rencana Pengalihan Pengelolaan MBG ke Sekolah dan Skema Tunai

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
  • visibility 62
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Aceh Singkil | Sergap Kriminal.Com – Komite Pusat Gerakan Rakyat Miskin Indonesia (Gerimis) Daerah Aceh melayangkan surat pernyataan sikap tegas kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. Senin 14 September 2026.

Organisasi ini menolak keras rencana teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang wacananya akan diserahkan kepada pihak sekolah atau disalurkan dalam bentuk tunai kepada orang tua/wali murid.

 

Berdasarkan kajian mendalam, advokasi, dan kondisi riil di lapangan, Komite Pusat Gerimis menilai kedua skema tersebut cacat regulasi dan berpotensi merusak esensi program nasional ini.

 

Ketua Umum Komite Pusat Gerimis Aceh, Razaliardi Manik, menegaskan bahwa penyerahan tata kelola penyediaan makanan kepada pihak sekolah adalah langkah keliru yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, sekolah sama sekali tidak memiliki kompetensi khusus maupun infrastruktur memadai untuk mengelola manajemen pangan skala besar dan pemenuhan standar gizi klinis.

 

“Institusi pendidikan—baik kepala sekolah maupun guru—harus tetap fokus pada tugas pokoknya, yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas akademis siswa. Sangat tidak rasional membebani tenaga pendidik dengan urusan logistik dapur, pengadaan bahan makanan, hingga pertanggungjawaban administratif non-pendidikan yang justru berpotensi mengacaukan kegiatan belajar mengajar,” ujar Razaliardi.

 

Selain masalah efisiensi sekolah, Gerimis Aceh menilai kebijakan pengalihan ini sangat tidak adil dan mencederai komitmen kemitraan bersama Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG). Pihak SPPG tercatat telah mengeluarkan investasi dan biaya mandiri yang sangat besar untuk membangun infrastruktur dapur MBG demi menyukseskan program ini sejak awal.

Jika pengelolaan dialihkan atau ditunaikan, hal ini dipastikan memicu kerugian material skala besar dan menghancurkan iklim kemitraan strategis dengan pemerintah.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal program nasional ini agar tetap tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan, Komite Pusat Gerimis Aceh menerbitkan tiga rekomendasi mutlak kepada BGN Pusat

 

Penolakan tersebut antara lain; Mendesak pemerintah membatalkan rencana pengalihan program MBG ke pihak sekolah. Pengelolaan wajib tetap diserahkan kepada lembaga atau mitra profesional seperti SPPG yang memiliki kompetensi teknis di bidang pangan dan pemenuhan gizi anak.

 

Gerimis juga menolak keras metode pemberian tunai kepada orang tua/wali murid. Skema uang tunai dinilai sangat rentan menyalahi esensi dasar program, tidak menjamin ketercukupan gizi anak di sekolah, serta mustahil dipantau efektivitas pemanfaatannya di tingkat rumah tangga.

 

Untuk itu, komite Gerimis yang belum lama terbentuk ini perlindungan hukum terhadap mitra SPPG, dan oleh karena itu Gerimis mendesak BGN melakukan peninjauan ulang regulasi demi melindungi investasi infrastruktur dapur yang telah dibangun secara mandiri oleh pihak SPPG, sebagai bentuk kepastian hukum dan jaminan kemitraan yang sehat.

 

Melalui surat tersebut, Gerimis Aceh memperingatkan pemerintah agar tidak melakukan eksperimen kebijakan yang d apat mengorbankan masa depan gizi anak-anak sekaligus merugikan para mitra lokal yang telah berkomitmen penuh di lapangan.

(Irwan S/Rz)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • SIJI Aceh Minta KPK Usut Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Megang Pemko Langsa

    SIJI Aceh Minta KPK Usut Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Megang Pemko Langsa

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 79
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa 20/2/2026     Kota Langsa kembali dihebohkan oleh isu dugaan penyelewengan dana bantuan daging megang untuk korban bencana terdampak banjir Aceh, jum’at 20 Februari 2026. Dana dari pemerintah pusat Rp:600.000.000,-  (Enam Ratus Juta Rupiah) ditambah dana dari APBK Kota Langsa Tahun 2026 Rp:429.500.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Total dana […]

  • Diduga Kebal Hukum, Pemain Minyak Subsidi Terbesar di Pidie Tetap Beroperasi, Pertamina dan Polda Aceh Diminta Sidak Lokasi Gudang Penimbunan.

    Diduga Kebal Hukum, Pemain Minyak Subsidi Terbesar di Pidie Tetap Beroperasi, Pertamina dan Polda Aceh Diminta Sidak Lokasi Gudang Penimbunan.

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 180
    • 0Komentar

    SergapKriminalCom | Pidie ( Aceh) Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang sudah lama menjadi pertanyaan publik di Kabupaten Pidie, Aceh, kembali mencuat. Berdasarkan informasi dan dokumentasi lapangan yang diterima tim pada Minggu, 18 Oktober 2026, di wilayah Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh, diduga kuat adanya aktivitas pengumpulan dan penimbunan […]

  • Wali Kota Langsa Serahkan 20 Unit Kursi Roda, Bantu Mobilitas Masyarakat yang Membutuhkan

    Wali Kota Langsa Serahkan 20 Unit Kursi Roda, Bantu Mobilitas Masyarakat yang Membutuhkan

    • calendar_month Minggu, 15 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Kota Langsa (Aceh) – Pemerintah Kota Langsa menyerahkan bantuan sebanyak 20 unit kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyerahan berlangsung di halaman Pendopo Wali Kota Langsa, Minggu (15/11/2026). Penyerahan bantuan tersebut dilakukan setelah Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, S.E., melaksanakan kegiatan Car Free Day (CFD) bersama Ketua DPRK Langsa Melvita Sari, […]

  • Cegah Aksi Tandingan Petambang di Cibeber, Forwatu Banten Pindah Lokasi & Waktu Aksi ke Polda Banten

    Cegah Aksi Tandingan Petambang di Cibeber, Forwatu Banten Pindah Lokasi & Waktu Aksi ke Polda Banten

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 194
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | SERANG, Minggu,30 Agustus 2026 – Forum Warga Bersatu (Forwatu) Banten secara resmi mengumumkan penundaan sekaligus perpindahan lokasi aksi massa gabungan yang semula direncanakan digelar di depan Kantor Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, pada Senin, 01 September 2026. Keputusan ini diambil setelah pihak Forwatu Banten menerima informasi bahwa jika aksi tetap dilangsungkan di Kantor Kecamatan […]

  • Terkait Dugaan Interfensi Pemberitaan Oleh Oknum Inteljen Salah Satu Kejari di Aceh, Pimred Langsatu.Com Angkat Bicara

    Terkait Dugaan Interfensi Pemberitaan Oleh Oknum Inteljen Salah Satu Kejari di Aceh, Pimred Langsatu.Com Angkat Bicara

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 363
    • 0Komentar

    Kota Langsa | SergapKriminal.Com – Terkait pemberitaan Media Langsatu.Com dengan judul, Pembangunan TK Swasta DW DAMAN HURI di Desa Pinangan Disorot, Transparansi dan Status Lahan Dipertanyakan, mendapat reaksi keras dari oknum Inteljen salah satu Kejari di Aceh. Kamis 16 Oktober 2026.   Berdasarkan keterangan wartawan Langsatu.com, pada Rabu (14/10/2026), sekitar pukul 13.50 WIB, wartawan menghubungi […]

  • Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO Indra Dapa Saranani Tolak Sufmi Dasco Jadi Calon Wakil Presiden RI

    Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO Indra Dapa Saranani Tolak Sufmi Dasco Jadi Calon Wakil Presiden RI

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 160
    • 0Komentar

    JAKARTA | Sergapkriminal.Com 16 November 2026 – Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO), Indra Dapa Saranani, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana dan usulan pencalonan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.   Indra menilai Ketua Harian Partai Gerindra tersebut belum layak untuk […]

expand_less