Breaking News
light_mode
Tags

Walikota Subulussalam Disorot, Warga Pertanyakan Keberadaan Diluar Daerah dan Penggunaan SPPD 

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
  • visibility 171
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | SUBULUSSALAM  — Keberadaan Wali Kota Subulussalam, Haji Rasid Bancin, kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan intensitas keberadaan kepala daerah di luar daerah, terutama ketika masyarakat membutuhkan akses untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi secara langsung.

 

Salah seorang warga, “Raja Uman“, kepada awak media mempertanyakan keberadaan wali kota yang menurutnya cukup sulit ditemui ketika masyarakat datang ke kantor pemerintahan maupun pendopo.

 

Menurutnya, ketika masyarakat menanyakan keberadaan wali kota, jawaban yang diterima sering kali menyebutkan bahwa wali kota sedang berada di luar daerah, termasuk Jakarta.

 

“Kami sebagai masyarakat ingin juga bertemu langsung dengan wali kota. Tetapi ketika ditanya di pendopo, katanya di Jakarta. Ditanya ke dinas atau Sekda, jawabannya juga di luar daerah,” ujar Raja Uman.

 

Raja Uman kemudian mempertanyakan agenda wali kota selama berada di luar daerah serta penggunaan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.

 

Ia meminta agar pemerintah daerah dapat menjelaskan secara terbuka apakah perjalanan wali kota ke luar daerah menggunakan SPPD (Surat Perjalanan Dinas) dan berapa anggaran yang telah digunakan untuk kegiatan tersebut.

 

“Kalau memang perjalanan dinas, masyarakat berhak mengetahui kegiatannya apa, berapa kali dilakukan dan berapa anggaran yang digunakan. Apakah SPPD itu menggunakan uang masyarakat Kota Subulussalam? Ini perlu dijelaskan secara terbuka,” kata Raja Uman.

 

Ia juga mempertanyakan kemungkinan terjadinya pembengkakan anggaran apabila perjalanan dinas dilakukan secara berulang. Namun, menurutnya, hal tersebut harus terlebih dahulu diperiksa berdasarkan dokumen dan data resmi pemerintah daerah.

 

“Kalau memang ada anggaran perjalanan dinas yang besar, perlu diaudit dan dibuka kepada masyarakat. Jangan sampai ada pemborosan anggaran, sementara masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terselesaikan,” ujarnya.

 

Raja Uman menyinggung persoalan pembayaran honor sejumlah perangkat desa serta hak para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menurutnya masih menjadi perhatian masyarakat.

 

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memberikan perhatian terhadap kewajiban-kewajiban yang menjadi hak para pekerja yang telah mengabdi kepada masyarakat.

 

“Kita melihat kondisi masyarakat. Masih banyak yang harus dibayarkan dan diselesaikan. Jangan sampai masyarakat yang sudah lama mengabdi justru harus menunggu haknya, sementara anggaran untuk kegiatan lain terus berjalan,” katanya.

 

Raja Uman berharap Pemerintah Kota Subulussalam memberikan penjelasan secara transparan mengenai perjalanan dinas wali kota, penggunaan SPPD, sumber anggaran, serta realisasi pembayaran honor dan hak PPPK.

Ia juga meminta agar apabila terdapat dugaan pembengkakan atau ketidakefisienan anggaran, hal tersebut diperiksa melalui mekanisme resmi oleh instansi yang berwenang.

Tim media menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan penggunaan SPPD dan pembengkakan anggaran tersebut merupakan pertanyaan serta dugaan yang disampaikan warga, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Untuk memastikan kebenarannya, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan dinas, SPJ, APBD, serta realisasi anggaran terkait.

 

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Wali Kota Subulussalam, Sekretaris Daerah, BPKD, maupun pihak terkait lainnya untuk menjelaskan agenda perjalanan dinas, penggunaan anggaran, serta kondisi pembayaran honor perangkat desa dan hak PPPK yang dipersoalkan warga.##

(Red)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polisi di Aceh Tengah Turun ke Jalur Longsor, Amankan dan Lakukan Pengaturan Arus Lalulintas Jalan Takengon-Bintang

    Polisi di Aceh Tengah Turun ke Jalur Longsor, Amankan dan Lakukan Pengaturan Arus Lalulintas Jalan Takengon-Bintang

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Takengon – SergapKriminal.com 08-09-2026- Personel Polsek Kebayakan, Polres Aceh Tengah langsung turun ke ruas Jalan Takengon-Bintang, tepatnya di Dusun Lelabu, Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, untuk mengatur lalu lintas setelah longsor susulan menutup sebagian badan jalan, Selasa (8/9/2026). Sejak pukul 09.00 WIB, polisi berjaga di titik terdampak sambil mengarahkan kendaraan roda dua dan roda […]

  • Akun IG ” Makassar Terekam” Resmi Dilaporkan Karena Membuat Peta Konflik Dengan Memposting Tuduhan A Nasrun Dg Tarang Danai Geng Motor

    Akun IG ” Makassar Terekam” Resmi Dilaporkan Karena Membuat Peta Konflik Dengan Memposting Tuduhan A Nasrun Dg Tarang Danai Geng Motor

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 92
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com | Makassar 08 Oktober 2026 – Sebuah akun Instagram Makassar Terekam menjadi sorotan setelah mengunggah konten berupa peta konflik mapping yang berisi tuduhan bahwa A Nasrun Dg Tarang mendanai aktivitas geng motor.   Postingan tersebut beredar luas dan di-screenshot oleh warga pada Kamis, 08/10/2026. Dalam unggahan tersebut, akun tersebut menampilkan foto, alur, dan narasi […]

  • Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO Indra Dapa Saranani Tolak Sufmi Dasco Jadi Calon Wakil Presiden RI

    Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO Indra Dapa Saranani Tolak Sufmi Dasco Jadi Calon Wakil Presiden RI

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 160
    • 0Komentar

    JAKARTA | Sergapkriminal.Com 16 November 2026 – Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO), Indra Dapa Saranani, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana dan usulan pencalonan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.   Indra menilai Ketua Harian Partai Gerindra tersebut belum layak untuk […]

  • Pemerintah Kota Langsa Terima Bantuan Jadup dan Bufferstock Logistik Dari Kemensos RI

    Pemerintah Kota Langsa Terima Bantuan Jadup dan Bufferstock Logistik Dari Kemensos RI

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 246
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh)  – Pemerintah Kota Langsa menerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dan bufferstock logistik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI, Masriani Mansyur, SE, MM, dan diterima langsung oleh Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, SE, […]

  • Sertijab Tiga Kabag, Kapolres Aceh Tengah Dorong Penguatan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat

    Sertijab Tiga Kabag, Kapolres Aceh Tengah Dorong Penguatan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 69
    • 0Komentar

    ACEH TENGAH – SergapKriminal.com. 01-10-2026 Polres Aceh Tengah memperkuat kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat melalui penyegaran tiga jabatan strategis, yakni Kabag Ops, Kabag Ren, dan Kabag SDM. Serah terima jabatan (sertijab) tersebut dipimpin Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo, S.H., S.I.K., M.H., di Mapolres Aceh Tengah, Kamis (1/10/2026).   Pergantian tersebut merupakan bagian dari […]

  • Jangan Bungkam Pers! LSM KCBI Desak Kapolda Sumsel Usut Intimidasi LKA terhadap Jurnalis & LSM

    Jangan Bungkam Pers! LSM KCBI Desak Kapolda Sumsel Usut Intimidasi LKA terhadap Jurnalis & LSM

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 109
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | OKU Timur – Dugaan peredaran batu bara ilegal asal Muara Enim kini berujung pada upaya kriminalisasi terhadap kebebasan pers dan kerja-kerja LSM. Berdasarkan audio yang diterima media, terungkap adanya dugaan intimidasi sistematis yang dilakukan oknum untuk menghapus pemberitaan dan membungkam kritik terkait keterlibatan PT Lentera Kurnia Abadi dalam rantai pasok batu bara ilegal. […]

expand_less