Breaking News
light_mode
Tags

AMI Geram! Polrestabes Sebut 3 Anggota DPRD Jalani Asesmen di BNNK, Humas BNNK Mengaku Tak Tahu

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
  • visibility 122
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Surabaya Kamis 01 Oktober 2026 – Penanganan kasus tiga anggota DPRD yang diamankan dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkotika di Surabaya menuai tanda tanya serius.

Aliansi Madura Indonesia (AMI) geram setelah menemukan adanya perbedaan keterangan antara Polrestabes Surabaya dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya terkait proses asesmen dan penerapan restorative justice (RJ) terhadap tiga anggota DPRD tersebut.

Sebelumnya, saat dikonfirmasi AMI, Humas Polrestabes Surabaya menyampaikan bahwa para pihak yang diamankan telah dibawa ke BNNK Surabaya untuk menjalani asesmen.

Penanganan melalui mekanisme restorative justice juga disebut berkaitan dengan ketentuan yang berlaku terhadap perkara penyalahgunaan narkotika dengan kondisi dan barang bukti tertentu.

Namun, ketika AMI mendatangi BNNK Surabaya untuk memastikan informasi tersebut, Humas BNNK Surabaya, Indah, justru menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya asesmen terpadu yang secara khusus berkaitan dengan tiga anggota DPRD tersebut.

Keterangan yang berbeda itu membuat Baihaki Akbar, SE,SH selaku ketua umum AMI mempertanyakan sebenarnya proses apa yang sedang berjalan.

“Ini yang membuat kami geram. Polrestabes menyampaikan bahwa mereka dibawa ke BNNK untuk asesmen. Kami kemudian datang langsung ke BNNK untuk memastikan. Tetapi Humas BNNK mengatakan tidak mengetahui adanya asesmen tersebut. Lalu kami ini harus mencari informasi ke mana lagi?” tegas Baihaki Akbar.

Menurut AMI, jika benar tiga anggota DPRD tersebut menjalani asesmen sebagai bagian dari proses menuju restorative justice, maka publik berhak mengetahui secara terang siapa yang melakukan asesmen, kapan dilakukan, di mana dilakukan, apa hasilnya, dan siapa yang mengeluarkan rekomendasi.

“Jangan masyarakat hanya disuguhi istilah restorative justice, tetapi proses di belakangnya tidak jelas. Dasarnya apa, Asesmennya siapa yang melakukan, Rekomendasinya dari siapa, Kalau BNNK mengatakan tidak mengetahui, lalu asesmen itu dilakukan di mana?” ujar Baihaki.

AMI juga mempertanyakan bagaimana mekanisme restorative justice dapat dijelaskan kepada publik apabila salah satu institusi yang disebut sebagai tempat pelaksanaan asesmen justru menyatakan tidak mengetahui proses tersebut.

“Ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut tiga orang anggota DPRD. Mereka adalah pejabat publik. Karena itu proses hukumnya justru harus lebih transparan, bukan malah membuat masyarakat bertanya-tanya,” tegas ketua umum AMI.

AMI mengingatkan agar jangan sampai muncul persepsi bahwa proses hukum terhadap masyarakat biasa berbeda dengan proses hukum ketika yang berhadapan dengan perkara adalah pejabat atau anggota DPRD.

“Kalau masyarakat biasa, ketika berurusan dengan narkoba, masyarakat tentu bertanya-tanya, apakah mekanisme yang sama juga diberikan, kalau memang syaratnya sama, jelaskan. Kalau memang ada dasar hukum yang membedakan, jelaskan juga. Jangan publik dibiarkan menebak-nebak,” kata Baihaki Akbar.

AMI menegaskan tidak sedang meminta aparat menghukum seseorang hanya karena statusnya sebagai anggota DPRD. AMI meminta kepastian bahwa hukum dan prosedur diterapkan secara konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang kami tuntut adalah transparansi, jangan sampai Polrestabes mengatakan sudah dibawa ke BNNK untuk asesmen, tetapi ketika kami datang ke BNNK, jawabannya tidak tahu. Ini namanya informasi yang tidak sinkron. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terang,” ujarnya.

AMI pun meminta Kapolrestabes Surabaya dan Kepala BNNK Surabaya memberikan klarifikasi mengenai perbedaan
keterangan tersebut.

Sumber ; Ketum AMI ; ( Baehaki Akbar)

Hkz

(((( Robby Rambi ))))

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diduga Galian Batu Gajah Milik Wahyu, Sungai Dikeruk: Jalan Rusak, Jembatan Warga Terancam

    Diduga Galian Batu Gajah Milik Wahyu, Sungai Dikeruk: Jalan Rusak, Jembatan Warga Terancam

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 203
    • 0Komentar

    PANTE KARYA, BIREUEN — AKTIVITAS PENGAMBILAN MATERIAL DIPERTANYAKAN, APARAT DIMINTA SEGERA TURUN SergapKriminalCom, BIREUEN, ACEH — Aktivitas pengambilan batu gajah di kawasan Pante Karya, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, menjadi perhatian serius masyarakat,(5/9/26). Material diduga diambil dengan melakukan pengerukan kawasan sungai dan kemudian diangkut menggunakan kendaraan dump truck. Aktivitas tersebut dipersoalkan warga karena dinilai […]

  • Terkait Pesaingan Media dan Perusahaan, Aktivis LSM BLJ Angkat Bicara.

    Terkait Pesaingan Media dan Perusahaan, Aktivis LSM BLJ Angkat Bicara.

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 167
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | KotaLangsa (Aceh) 12/8/2026 – Beredar isu yang memuat berita miring terhadap beberapa Jurnalis dari salah satu media online, mendapat tanggapan dari Aktivis LSM (Lembaga Suadaya Masyarakat) Bungong Lam Jaro “Muhammad.Ali C,JB”. Tn ali menyatakan Isu beberapa oknum wartawan yang diduga melakukan pemerasan terhadap dugaan persoalan pecemaran lingkungan yang menimbulkan bau busuk oleh salah […]

  • Prabowo Teken PP Tanah Terlantar Kembali ke Negara, Petani Seramut Berau Tagih 2500 Ha yang 2 Tahun Tanpa RKT

    Prabowo Teken PP Tanah Terlantar Kembali ke Negara, Petani Seramut Berau Tagih 2500 Ha yang 2 Tahun Tanpa RKT

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 208
    • 0Komentar

    BERAU// Sergapkriminal. Com.  19 Oktober 2026//Kebijakan pemerintah menertibkan kawasan dan tanah telantar membuka harapan bagi petani di Kampung Seramut, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Mereka mendesak pemerintah menelusuri status penguasaan dan pemanfaatan lahan sekitar 2.500 hektare yang selama ini mereka klaim telah digarap, tetapi disebut tidak menunjukkan aktivitas sebagaimana mestinya oleh pemegang izin. Sorotan petani mengarah […]

  • Kalapas Kelas IIB Kuala Simpang Peringatkan: 237 Warga Binaan Bebas Bencana Harus Segera Kembali atau Akan Kejar Sampai Dapat   

    Kalapas Kelas IIB Kuala Simpang Peringatkan: 237 Warga Binaan Bebas Bencana Harus Segera Kembali atau Akan Kejar Sampai Dapat  

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Aceh Tamiang – Sergapkriminal. Com Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Kuala Simpang mengeluarkan seruan tegas namun tetap berkeadilan kepada seluruh warga binaan yang diberikan pembebasan sementara saat terjadi bencana banjir melanda wilayah Aceh Tamiang. Dari total 424 orang yang dikeluarkan saat keadaan darurat bencana, hingga kini tercatat 237 orang belum melapor kembali, sehingga statusnya […]

  • Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Polres Subulussalam Silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Subulussalam

    Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Polres Subulussalam Silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Subulussalam

    • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 119
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Subulussalam (Aceh) – Dalam upaya memperkuat sinergitas dan koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (APH), jajaran Polres Subulussalam melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam. Kamis, 16 Juli 2026.   Kunjungan tersebut di pimpin oleh Wakapolres Subulussalam KOMPOL Ikmal, S.E., M.A.P di dampingi Pejabat Utama (PJU) Polres dan personel Polres Subulussalam. Kapolres […]

  • Pimpin Taptu dan Pawai Obor, Wakil Wali Kota Langsa Kobarkan Semangat di Malam HUT ke-81 Republik Indonesia

    Pimpin Taptu dan Pawai Obor, Wakil Wali Kota Langsa Kobarkan Semangat di Malam HUT ke-81 Republik Indonesia

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 83
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Suasana khidmat menyelimuti Kota Langsa pada malam menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat perjuangan dan penghormatan kepada para pahlawan diwujudkan melalui rangkaian Upacara Taptu, Pawai Obor, serta Apel Kehormatan dan Renungan Suci, Minggu malam (16/8/2026).   Rangkaian kegiatan yang melibatkan unsur Forkopimda Aceh Timur […]

expand_less