DUGAAN PUNGLI DI MAN 1 KEDIRI: Sumbangan Rutin & Sukarela Rp1.385.000 Dipertanyakan
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
- visibility 200
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminal.Com | KEDIRI, (JAWA TIMUR) — Sejumlah wali murid Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kediri, Jawa Timur, melaporkan adanya dugaan pungutan tidak sah yang dibungkus dengan label “Sumbangan Rutin” dan “Sumbangan Sukarela”, dengan total mencapai Rp1.385.000 per siswa per tahun.
Berdasarkan bukti bukti pembayaran yang diterima redaksi, rinciannya:
– Sumbangan Rutin Semester I: Rp 885.000
– Sumbangan Sukarela Tahap I: Rp 500.000
– Total: Rp 1.385.000
Wali murid menilai pungutan ini membebani masyarakat dan diduga kuat bertentangan dengan aturan yang berlaku. Nama Kepala MAN 1 Kediri ikut disorot dan diduga menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan ini.
DASAR ATURAN HUKUM
6. UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 34 Ayat 2: Pendidikan dasar diselenggarakan tanpa biaya. Pendidikan menengah dapat diselenggarakan tanpa biaya sesuai kemampuan keuangan negara.
7. Permendikbud No. 19 Tahun 2021: Sekolah Negeri DILARANG memungut biaya pendidikan yang membebani masyarakat. Istilah “sumbangan sukarela” yang ditetapkan dengan nominal tetap dan diwajibkan = Pungutan Liar (Pungli).
8. Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2022: Menegaskan madrasah negeri dilarang melakukan pungutan apa pun yang diwajibkan kepada peserta didik/wali murid, termasuk yang berkedok sumbangan sukarela dengan nominal tertentu.
9. UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Jika dana yang dipungut dikelola secara tidak transparan atau disalahgunakan, dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.
10. UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 112: Setiap orang yang melakukan pungutan tidak sah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.
Penting: Istilah “Sukarela” yang ditetapkan dengan nominal tetap dan diwajibkan membayar = BUKAN sukarela, melainkan pungutan yang melanggar hukum.
TUNTUTAN MASYARAKAT
Masyarakat meminta:
5. Inspeksi mendadak & pemeriksaan oleh Inspektorat Kemenag RI dan aparat penegak hukum terhadap oknum Kepala MAN 1 Kediri
6. Penghentian segera seluruh pungutan yang tidak memiliki dasar hukum
7. Pengembalian dana yang sudah dipungut kepada wali murid
8. Transparansi penuh atas penggunaan dana yang telah dipungut selama ini
Berita ini berdasarkan informasi dan bukti dari wali murid. Pihak terkait berhak memberikan klarifikasi. Kasus ini masih menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang. (Tim)
- Penulis: Admin











Saat ini belum ada komentar