Saling Lapor Kasus Pengeroyokan di Aceh Tamiang: Kuasa Hukum Debi Angkat Bicara, Sebut Insiden Dipicu Makian “Binatang”
- account_circle Muttaqin
- calendar_month Senin, 13 Jul 2026
- visibility 558
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
ACEH TAMIANG – Sergapkriminal.Com
Penanganan kasus dugaan pengeroyokan dan perkelahian antarkeluarga yang terjadi pada September 2025 kini memasuki babak baru. Setelah pihak Willy memprotes penetapan dirinya sebagai tersangka Pasal 351 KUHP, giliran keluarga Debi melalui kuasa hukumnya, “Viski Umar Hajir Nasution, SH, MH”, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan kronologi sekaligus menyoroti dugaan ketimpangan penanganan kepolisian, Senin (13/7/2026).
Dugaan Perlakuan Tidak Berimbang.

Pihak Debi menilai ada perlakuan kontras atau “tebang pilih” aparat saat memproses laporan awal dari Willy dan laporan balik yang diajukan kliennya. Padahal kedua laporan hanya berjarak satu hari:
– Laporan Willy (2 September 2025): Debi langsung ditahan sehari kemudian, namun keluarga tidak menerima surat pemberitahuan penahanan resmi sesuai Pasal 21 KUHAP. Gelar perkara baru digelar Juli 2026 yang menetapkan Willy dkk sebagai tersangka.
– Laporan balik Debi (3 September 2025): Proses berjalan lambat; Willy dkk baru ditangkap 16 September 2025. “Kami mempertanyakan mengapa penahanan Debi secepat itu, sementara pihak lawan sempat tertunda,” tegas Viski.
Kronologi: Dipicu Penghinaan, Berujung Kekerasan
Menurut versi keluarga Debi, kejadian bermula dari dugaan provokasi verbal:
“Pihak Willy dkk diduga menyebut penghuni rumah klien kami sebagai ‘binatang’—ucapan yang sangat merendahkan martabat,” jelas Viski.
Berniat meminta klarifikasi baik-baik, pihak Debi mendatangi rumah Willy. Namun kedatangan mereka disambut serangan fisik: Willy diduga langsung menyerang, dibantu ayahnya yang memiting dan memukul salah satu korban—seorang pelajar berusia di bawah 18 tahun. Melihat adiknya dianiaya orang dewasa, sang kakak bertindak spontan membela diri menggunakan kunci pas di sekitar lokasi, hingga terjadinya saling pukul.
Desak Penyelesaian Lewat Keadilan Restoratif
Karena melibatkan anak di bawah umur dan kedua belah pihak sama-sama terlibat, kuasa hukum menyarankan penyelesaian bukan lewat pidana penjara, melainkan Keadilan Restoratif—sesuai amanat UU Perlindungan Anak serta aturan yang berlaku di Aceh.
“Pasal 351 KUHP ancamannya hingga 2 tahun 8 bulan penjara untuk penganiayaan biasa, hingga 5 tahun jika luka berat, dan 7 tahun jika menyebabkan kematian. Tapi ini perkara antarwarga, sebaiknya dipulihkan hubungan, bukan sekadar menghukum,” ujar Viski. Ia menambahkan berkas dinyatakan lengkap (P21) dan sedang diverifikasi kebenarannya.
Tanggapan Pihak Willy Sebelumnya
Sebelumnya 10 Juli 2026, kuasa hukum Willy—Mohd Assad, SH, MIP dan Maya Indrasari, SH, CPCLE—mengklaim tindakan kliennya adalah pembelaan diri terpaksa (noodweer) karena rumah diserang lebih dari lima orang, disertai bukti visum luka dan rekaman CCTV. Pihaknya juga sempat mempertanyakan status dua wanita berinisial DV dan DT, namun berdasarkan BAP keduanya dinyatakan tidak terlibat langsung pemukulan.
Masyarakat Desak Keadilan Tanpa Pandang Bulu
Kini kedua belah pihak sama-sama memegang bukti rekaman dan visum. Masyarakat serta keluarga berharap Polres Aceh Tamiang menangani perkara ini adil, objektif, transparan, dan sesuai aturan hukum bagi semua pihak.(*)
- Penulis: Muttaqin











Saat ini belum ada komentar