Breaking News
light_mode
Tags

Dugaan Pengutipan Bantuan Rp:500 Ribu di Gampong Cebrek Disorot, Kadinsos Aceh Utara Tegaskan Apa Pun Alasannya Tidak Boleh!

  • account_circle Muhammad
  • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
  • visibility 120
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Aceh Utara | SergapKriminal.Com – Di tengah polemik dugaan pengumpulan uang dari bantuan isi hunian bagi korban banjir di sejumlah gampong, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Aceh Utara, “Fakhrurradhi“, menegaskan bahwa tidak boleh ada pengutipan terhadap bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, baik bantuan isi hunian, Jatah hidup (jadup), maupun bantuan stimulan ekonomi.

Penegasan itu disampaikan Fakhrurradhi saat dikonfirmasi wartawan Sergapkriminal.com, Kamis, 15 Oktober 2026. Ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia hingga diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.

“Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat, disalurkan melalui Pos, dan sampai ke tangan penerima. Jangan lakukan pengutipan sampai ke tingkat desa, apa pun alasannya,” tegas Fakhrurradhi.

Menurut dia, bantuan yang diterima masyarakat tidak semestinya dipotong atau dikumpulkan kembali dengan alasan apa pun. Termasuk apabila pengumpulan uang itu disebut-sebut untuk membantu warga lain yang belum memperoleh pencairan bantuan.

“Jangan ada alasan kita bagikan kepada yang belum keluar bantuan, nanti dikembalikan. Itu tidak boleh,” ujarnya.

Fakhrurradhi menjelaskan, masyarakat yang telah terdata sebagai penerima diharapkan bersabar menunggu proses penyaluran. Ia menyatakan bahwa warga yang telah masuk dalam pendataan diharapkan akan menerima bantuan sesuai proses yang berjalan.

“Karena semua yang didata, insyaallah akan keluar. Harap bersabar,” katanya.

Penegasan di tengah polemik Cebrek

Pernyataan Kadinsos tersebut menjadi penting di tengah munculnya dugaan pengumpulan uang dari penerima bantuan isi hunian di Gampong Cebrek, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara.

Sebelumnya, seorang sumber menyampaikan kepada media ini dugaan pengutipan Rp:500 ribu per kepala keluarga (KK) dari penerima bantuan. Dengan jumlah penerima yang disebut mencapai 87 KK, nilai pengutipan itu diperkirakan mencapai Rp43,5 juta apabila benar dilakukan terhadap seluruh penerima.

Angka tersebut masih berupa estimasi berdasarkan dugaan awal dan belum terverifikasi sebagai jumlah uang yang benar-benar terkumpul.

Geuchik Cebrek, Dahri, sebelumnya mengakui adanya pengumpulan uang dalam keterangannya kepada media, dengan menjelaskan bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk membantu warga yang belum menerima bantuan.

Namun, dalam klarifikasi tertulis berikutnya, ia membantah adanya pungutan wajib Rp:500 ribu per KK dan menyatakan bahwa pemberian warga bervariasi sesuai kemampuan serta keikhlasan masing-masing.

Perbedaan keterangan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Belum dapat disimpulkan bahwa seluruh penerima menyerahkan uang atau bahwa nominal Rp:500 ribu benar-benar diberlakukan kepada setiap KK.

Penegasan Kadinsos Aceh Utara memperjelas sikap yang disampaikannya: bantuan tidak boleh dikutip kembali, termasuk dengan alasan solidaritas terhadap warga yang belum menerima pencairan.

Hak penerima harus tetap terlindungi

Bagi masyarakat terdampak banjir, bantuan isi hunian, jadup, dan stimulan ekonomi merupakan bagian dari upaya memulihkan kehidupan setelah bencana. Karena itu, transparansi penyaluran dan perlindungan terhadap hak penerima menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Semangat gotong royong untuk membantu sesama tetap memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat.

Namun, menurut penegasan Kadinsos, alasan membantu warga lain yang belum menerima bantuan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan pengutipan atas bantuan yang telah diterima masyarakat.

Polemik ini selanjutnya membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah gampong dan kecamatan, agar fakta mengenai pengumpulan uang, mekanismenya, serta penggunaannya dapat diketahui secara terang.

Media Sergapkriminal.Com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Geuchik Cebrek, Camat Meurah Mulia, unsur Muspika, serta pihak lain yang berkaitan dengan persoalan ini.

Setiap perkembangan akan disampaikan secara proporsional dengan tetap mengedepankan verifikasi, keberimbangan, asas praduga tak bersalah, dan Kode Etik Jurnalistik.##

(Team)

  • Penulis: Muhammad

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • A-PPI Perkuat Barisan Nasional, Hardep Pimpin DPP Periode 2026–2031

    A-PPI Perkuat Barisan Nasional, Hardep Pimpin DPP Periode 2026–2031

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Jakarta – Sergapkriminal.com. Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) yang diselenggarakan di Hotel the tavia, Jalan Letjen suprapto , Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026), resmi menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) A-PPI masa bakti 2026–2031.   Hardep menerima amanah kepemimpinan melanjutkan estafet dari Ketua Umum periode sebelumnya,Ade Julhaidir . Penetapan […]

  • Perumahan Taman Toraja Mandiri Kelola Lingkungan: 800 Unit Rumah Perlu Perhatian Serius Armada Kebersihan

    Perumahan Taman Toraja Mandiri Kelola Lingkungan: 800 Unit Rumah Perlu Perhatian Serius Armada Kebersihan

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 65
    • 0Komentar

    MAKASSAR// Sergapkriminal. Com Sabtu 10 Oktober 2026//Akhir Agustus 2026 — Pengelola Lingkungan Perumahan Taman Toraja, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, resmi berjalan secara mandiri pasca penyerahan dari PT GMTD Tanjung Lepas. Bersama Ketua RW serta jajaran RT 01, RT 02, dan RT 03, pengelolaan lingkungan kini menjadi tanggung jawab warga setempat.   Diketahui, […]

  • LSM BLJ Pertanyakan: Bolehkah Pekerja Proyek Bekerja Tanpa Sabuk Tali Pengaman

    LSM BLJ Pertanyakan: Bolehkah Pekerja Proyek Bekerja Tanpa Sabuk Tali Pengaman

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 55
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa  (Aceh), 14 Agustus 2026 — Pendiri Lembaga Bungong Lam Jaroe (BLJ) mempertanyakan secara terbuka kelayakan dan kepatuhan aturan keselamatan kerja di lokasi pembangunan Masjid Raya Kota Langsa. Hal ini menyusul temuan di lapangan yang memperlihatkan sejumlah pekerja bangunan terlihat bekerja tanpa menggunakan alat pengaman, padahal berada di area proyek yang penuh risiko.   […]

  • PB HMI Minta pihak Pemkot Kendari dan Kemenag Sultra Perhatikan Fasilitas Pendidikan Yayasan Darul Mukhlisin

    PB HMI Minta pihak Pemkot Kendari dan Kemenag Sultra Perhatikan Fasilitas Pendidikan Yayasan Darul Mukhlisin

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 70
    • 0Komentar

    KENDARI — Sergapkriminal. Com Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Yayasan Darul Mukhlisin, Jalan Lorong Mekar 2, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.   Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, mendesak Pemerintah Kota Kendari serta Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi […]

  • Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Hadiri Zikir Kebangsaan, Tarmizi, Zikir di Laksanakan Dalam Momentum Hari Pahlawan Nasional

    Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Hadiri Zikir Kebangsaan, Tarmizi, Zikir di Laksanakan Dalam Momentum Hari Pahlawan Nasional

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 33
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com|Aceh Barat 11/11/2026 Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH menghadiri kegiatan Zikir Kebangsaan di Halaman Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo pada Rabu (11/11/2026).   Dalam kegiatan zikir kebangsaan dan doa bersama tersebut turut hadir Rektor UTU beserta seluruh Civitas Akademik, para ulama, unsur Forum Komunikasi […]

  • Prof Sutan Nasomal Minta Presiden RI Perintahkan Aparat Sidik Kasus Bupati Rokan Hilir Riau

    Prof Sutan Nasomal Minta Presiden RI Perintahkan Aparat Sidik Kasus Bupati Rokan Hilir Riau

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 74
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Pekanbaru –  07/5/2026  Penanganan laporan dugaan penggunaan ijazah bermasalah yang menyeret nama Bupati Rokan Hilir, Bistamam, kembali memantik gelombang sorotan tajam publik. Setelah berjalan selama 344 hari, hingga hari ini tanpa kepastian hukum yang jelas, kritik keras kini mengarah kepada Irjen Pol Herry Heryawan, Kapolda Riau. Yayasan DPP KPK TIPIKOR menilai lambannya proses penanganan perkara tersebut […]

expand_less