Breaking News
light_mode
Tags

Bantah Somasi 11,35 M Pengacara Paul J J Tambunan: Minta Klarifikasi dan Bukti

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
  • visibility 202
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKrimonal.Com | Medan ( SUMUT), 23 Oktober 2026 — Advokat dan Konsultan Hukum Paul Junisu Jethro Tambunan, S.E., S.H., M.H., yang akrab dikenal dengan nama Paul J J Tambunan, didampingi Daniel Steven Sihotang, S.H., menyampaikan tanggapan dan bantahan resmi atas somasi yang ditujukan kepada kliennya, H W, terkait dugaan penguasaan dan/atau pengalihan dana yang disebut sebagai bagian dari harta peninggalan almarhum LTK.

 

Tanggapan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 231/ST/PJJT/X/2026 tertanggal 23 Oktober 2026, yang ditujukan kepada pimpinan salah satu Pimpinan Law Firm & Partner di Medan, sebagai respons terhadap Surat Somasi Nomor 742/SP/OHP/X/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.

 

Dalam keterangannya, Paul J J Tambunan menegaskan bahwa setiap tuduhan hukum harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dokumen pendukung yang relevan, serta penerapan ketentuan hukum yang tepat.

“Informasi mengenai adanya transaksi perbankan semata tidak serta-merta membuktikan adanya penguasaan dana secara melawan hukum ataupun terpenuhinya unsur tindak pidana. 

 

“Semua harus diperiksa secara objektif berdasarkan kronologi transaksi, sumber dana, rekening asal dan tujuan, pihak yang melakukan instruksi, serta dasar hubungan hukum para pihak,” tegas Paul J J Tambunan.

 

Minta Klarifikasi Transaksi Rp11,35 Miliar

Paul J J Tambunan menjelaskan bahwa somasi yang ditanggapi mempersoalkan transaksi dengan nilai keseluruhan Rp11.350.000.000 atau sebelas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah.

 

Menurutnya, untuk memperoleh gambaran yang utuh, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen transaksi, pihak yang melakukan dan menerima transaksi, tujuan penggunaan dana, serta dasar kewenangan yang melatarbelakangi transaksi tersebut.

 

Ia juga menyoroti perlunya klarifikasi mengenai transaksi yang disebut terjadi setelah almarhum LTK meninggal dunia pada 1 Oktober 2025.

“Waktu terjadinya transaksi merupakan salah satu aspek yang perlu diperiksa, tetapi tidak cukup untuk menarik kesimpulan hukum secara menyeluruh. Harus diketahui siapa yang melakukan transaksi, apa dasar kewenangannya, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana hubungan hukum atas dana tersebut,” ujarnya.

 

Didampingi Daniel Steven Sihotang, S.H., Paul J J Tambunan juga meminta agar pihak yang mengajukan klaim memberikan dokumen yang menerangkan kedudukan hukum dari CW sebagai ahli waris atau pihak yang berwenang mewakili kepentingan harta peninggalan almarhum LTK.

 

Ingatkan Dugaan Tindak Pidana Harus Berdasarkan Bukti

Lebih lanjut, Paul J J Tambunan menyatakan bahwa pihaknya keberatan apabila transaksi yang dipersoalkan langsung dikaitkan dengan dugaan tindak pidana tanpa uraian terperinci mengenai perbuatan konkret, unsur hukum yang dianggap terpenuhi, dan alat bukti yang mendukung dugaan tersebut.

 

Ia turut menyoroti pencantuman Pasal 486 juncto Pasal 489 KUHP dalam somasi dan meminta agar penerapan ketentuan tersebut dijelaskan berdasarkan perbuatan yang dituduhkan serta waktu terjadinya peristiwa.

 

Menurutnya, penerapan hukum pidana harus memperhatikan ketentuan mengenai waktu berlakunya hukum pidana dan aturan peralihan yang relevan, mengingat transaksi yang dipersoalkan disebut berkaitan dengan peristiwa pada tahun 2025, sedangkan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

“Penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana harus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah melalui proses hukum yang berlaku. Pencantuman pasal pidana dalam somasi tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang,” tegasnya.

 

Ia juga mengingatkan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, semua pihak diminta menghormati proses hukum dan asas praduga tidak bersalah.

 

Siap Tempuh Klarifikasi dan Penyelesaian Secara Profesional

Meski menyampaikan bantahan, Paul J J Tambunan menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang komunikasi dan klarifikasi dengan pihak yang mengirimkan somasi untuk mencari penyelesaian secara profesional dan proporsional.

 

Pihaknya mengusulkan agar klarifikasi dilakukan secara tertulis atau melalui pertemuan resmi yang disepakati bersama, dengan agenda yang jelas dan dokumentasi yang memadai.

“Kami mengedepankan itikad baik, komunikasi yang profesional, dan penyelesaian yang berlandaskan keadilan. Namun, setiap klaim harus disertai dasar dan bukti yang dapat diperiksa. Kami tidak dapat menerima apabila klien kami dianggap telah bersalah sebelum persoalan ini dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku,” ujar Paul J J Tambunan.

 

Ia menambahkan bahwa upaya mengedepankan perdamaian tidak berarti mengabaikan kebenaran maupun mengakui tuduhan yang belum terbukti secara hukum.

 

Dalam surat tanggapannya, tim kuasa hukum juga menekankan nilai-nilai luhur Agama Buddha, khususnya kebijaksanaan (Paññā), cinta kasih (Metta), welas asih (Karuna), dan ucapan yang benar, sebagai landasan moral dalam menghadapi perselisihan secara bermartabat.

 

Hak Hukum Klien Tetap Dipertahankan

Paul J J Tambunan menegaskan bahwa surat tanggapan dan bantahan yang disampaikan timnya tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas tuduhan, pengakuan adanya kewajiban pembayaran atau pengembalian dana, maupun pengakuan bahwa klien kami HW telah melakukan tindak pidana.

 

Seluruh hak dan kepentingan hukum kliennya tetap dipertahankan, termasuk hak untuk menyampaikan bantahan, mengajukan bukti, serta menempuh upaya hukum yang sah apabila diperlukan.

 

Melalui tanggapan tersebut, Paul J J Tambunan, didampingi Daniel Steven Sihotang, S.H., berharap persoalan yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum LTK dapat diselesaikan secara objektif, berdasarkan fakta dan dokumen yang relevan, dengan tetap menghormati hak hukum semua pihak.##

(Dani)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tambang Emas Belopa Diduga Kembali Beroperasi Usai Ditertibkan, Publik Desak APH Bongkar Aktor di Baliknya

    Tambang Emas Belopa Diduga Kembali Beroperasi Usai Ditertibkan, Publik Desak APH Bongkar Aktor di Baliknya

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 58
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | LUWU — Aktivitas tambang emas yang diduga tidak mengantongi legalitas di wilayah Kabupaten Luwu kembali menjadi sorotan. Publik mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan dapat kembali berjalan setelah sebelumnya mendapat penertiban aparat. (19/08/2026) Pada 1 Agustus 2026, Satreskrim Polres Luwu melakukan penertiban di Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat. Dalam penertiban tersebut, aparat membakar sejumlah sarana […]

  • Wali Kota Langsa Bantah Isu Pembatalan Jadup Tahap III, Proses Pengusulan Masih Berjalan

    Wali Kota Langsa Bantah Isu Pembatalan Jadup Tahap III, Proses Pengusulan Masih Berjalan

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Kota Langsa (Aceh) – Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, S.E., membantah informasi yang menyebutkan penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) Tahap III bagi masyarakat korban bencana banjir dibatalkan. Ia menegaskan, bantuan tersebut masih dalam proses administrasi dan pengusulan anggaran di tingkat pemerintah pusat. Bantahan tersebut disampaikan Wali Kota Langsa langsung melalui status WhatsApp […]

  • Dari Polda Riau Dilimpahkan ke Polda Sumut, Laporan Dugaan Penipuan Rp2 Miliar Masih Dipertanyakan Kuasa Hukum

    Dari Polda Riau Dilimpahkan ke Polda Sumut, Laporan Dugaan Penipuan Rp2 Miliar Masih Dipertanyakan Kuasa Hukum

    • calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 33
    • 0Komentar

    MEDAN – Sergapkriminal. Com.  Pengacara Paul Junisu Jethro Tambunan, S.E., S.H., M.H., yang akrab dikenal dengan nama Paul J J Tambunan, mempertanyakan kepastian hukum atas penanganan laporan dugaan tindak pidana penipuan dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp2 miliar yang dialami kliennya, Diana Ritha Panjaitan.   Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/398/VIII/2022/SPKT/Polda Riau […]

  • Terkait Bantuan Bencana Tahap 3, Pemko Langsa Tanggapi Aspirasi Warga dan Jelaskan Proses Serta Kendala

    Terkait Bantuan Bencana Tahap 3, Pemko Langsa Tanggapi Aspirasi Warga dan Jelaskan Proses Serta Kendala

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 221
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menerima aspirasi masyarakat yang meminta penjelasan terkait realisasi bantuan pascabencana, khususnya bantuan Jaminan Hidup (Jadup), Perabotan dan Ekonomi tahap III, dalam aksi penyampaian pendapat di Kota Langsa, Rabu (26/8/2026). Disambut dan diterima langsung oleh Sekda Kota Langsa Dra. Suhartini, M.Pd yang didampingi oleh Asisten I […]

  • Nyaris Diamuk Massa, Pelaku Curanmor Berhasil Diamankan Polsek Tamalate.

    Nyaris Diamuk Massa, Pelaku Curanmor Berhasil Diamankan Polsek Tamalate.

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 92
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MAKASSAR  28 September 2026 – Personel Polsek Tamalate Polrestabes Makassar, berhasil mengamankan pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) dari amukan massa, yang saat ini di serahkan oleh Sat Pol PP kota Makassar yang berjaga di area Masjid 99 kubah atau Kawasan CPI (Center Point Indonesia), kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Senin (28/09/2026) […]

  • Bupati Aceh Singkil H, Safriadi Oyon SH Lantik Kepala Sekolah, Tegaskan Integritas dan Pengelolaan Dana BOS

    Bupati Aceh Singkil H, Safriadi Oyon SH Lantik Kepala Sekolah, Tegaskan Integritas dan Pengelolaan Dana BOS

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Aceh Singkil | Sergapkriminal.com – Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, SH, melantik 39 kepala sekolah dan guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam kegiatan yang berlangsung di Op-Room Kantor Bupati, Kamis (29/10/2026).   Pelantikan tersebut dihadiri Pj. Sekda H. Edy Widodo, S.K.M., M.Kes, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil, […]

expand_less