Breaking News
light_mode
Tags

Bantah Somasi 11,35 M Pengacara Paul J J Tambunan: Minta Klarifikasi dan Bukti

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
  • visibility 200
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKrimonal.Com | Medan ( SUMUT), 23 Oktober 2026 — Advokat dan Konsultan Hukum Paul Junisu Jethro Tambunan, S.E., S.H., M.H., yang akrab dikenal dengan nama Paul J J Tambunan, didampingi Daniel Steven Sihotang, S.H., menyampaikan tanggapan dan bantahan resmi atas somasi yang ditujukan kepada kliennya, H W, terkait dugaan penguasaan dan/atau pengalihan dana yang disebut sebagai bagian dari harta peninggalan almarhum LTK.

 

Tanggapan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 231/ST/PJJT/X/2026 tertanggal 23 Oktober 2026, yang ditujukan kepada pimpinan salah satu Pimpinan Law Firm & Partner di Medan, sebagai respons terhadap Surat Somasi Nomor 742/SP/OHP/X/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.

 

Dalam keterangannya, Paul J J Tambunan menegaskan bahwa setiap tuduhan hukum harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dokumen pendukung yang relevan, serta penerapan ketentuan hukum yang tepat.

“Informasi mengenai adanya transaksi perbankan semata tidak serta-merta membuktikan adanya penguasaan dana secara melawan hukum ataupun terpenuhinya unsur tindak pidana. 

 

“Semua harus diperiksa secara objektif berdasarkan kronologi transaksi, sumber dana, rekening asal dan tujuan, pihak yang melakukan instruksi, serta dasar hubungan hukum para pihak,” tegas Paul J J Tambunan.

 

Minta Klarifikasi Transaksi Rp11,35 Miliar

Paul J J Tambunan menjelaskan bahwa somasi yang ditanggapi mempersoalkan transaksi dengan nilai keseluruhan Rp11.350.000.000 atau sebelas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah.

 

Menurutnya, untuk memperoleh gambaran yang utuh, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen transaksi, pihak yang melakukan dan menerima transaksi, tujuan penggunaan dana, serta dasar kewenangan yang melatarbelakangi transaksi tersebut.

 

Ia juga menyoroti perlunya klarifikasi mengenai transaksi yang disebut terjadi setelah almarhum LTK meninggal dunia pada 1 Oktober 2025.

“Waktu terjadinya transaksi merupakan salah satu aspek yang perlu diperiksa, tetapi tidak cukup untuk menarik kesimpulan hukum secara menyeluruh. Harus diketahui siapa yang melakukan transaksi, apa dasar kewenangannya, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana hubungan hukum atas dana tersebut,” ujarnya.

 

Didampingi Daniel Steven Sihotang, S.H., Paul J J Tambunan juga meminta agar pihak yang mengajukan klaim memberikan dokumen yang menerangkan kedudukan hukum dari CW sebagai ahli waris atau pihak yang berwenang mewakili kepentingan harta peninggalan almarhum LTK.

 

Ingatkan Dugaan Tindak Pidana Harus Berdasarkan Bukti

Lebih lanjut, Paul J J Tambunan menyatakan bahwa pihaknya keberatan apabila transaksi yang dipersoalkan langsung dikaitkan dengan dugaan tindak pidana tanpa uraian terperinci mengenai perbuatan konkret, unsur hukum yang dianggap terpenuhi, dan alat bukti yang mendukung dugaan tersebut.

 

Ia turut menyoroti pencantuman Pasal 486 juncto Pasal 489 KUHP dalam somasi dan meminta agar penerapan ketentuan tersebut dijelaskan berdasarkan perbuatan yang dituduhkan serta waktu terjadinya peristiwa.

 

Menurutnya, penerapan hukum pidana harus memperhatikan ketentuan mengenai waktu berlakunya hukum pidana dan aturan peralihan yang relevan, mengingat transaksi yang dipersoalkan disebut berkaitan dengan peristiwa pada tahun 2025, sedangkan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

“Penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana harus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah melalui proses hukum yang berlaku. Pencantuman pasal pidana dalam somasi tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang,” tegasnya.

 

Ia juga mengingatkan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, semua pihak diminta menghormati proses hukum dan asas praduga tidak bersalah.

 

Siap Tempuh Klarifikasi dan Penyelesaian Secara Profesional

Meski menyampaikan bantahan, Paul J J Tambunan menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang komunikasi dan klarifikasi dengan pihak yang mengirimkan somasi untuk mencari penyelesaian secara profesional dan proporsional.

 

Pihaknya mengusulkan agar klarifikasi dilakukan secara tertulis atau melalui pertemuan resmi yang disepakati bersama, dengan agenda yang jelas dan dokumentasi yang memadai.

“Kami mengedepankan itikad baik, komunikasi yang profesional, dan penyelesaian yang berlandaskan keadilan. Namun, setiap klaim harus disertai dasar dan bukti yang dapat diperiksa. Kami tidak dapat menerima apabila klien kami dianggap telah bersalah sebelum persoalan ini dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku,” ujar Paul J J Tambunan.

 

Ia menambahkan bahwa upaya mengedepankan perdamaian tidak berarti mengabaikan kebenaran maupun mengakui tuduhan yang belum terbukti secara hukum.

 

Dalam surat tanggapannya, tim kuasa hukum juga menekankan nilai-nilai luhur Agama Buddha, khususnya kebijaksanaan (Paññā), cinta kasih (Metta), welas asih (Karuna), dan ucapan yang benar, sebagai landasan moral dalam menghadapi perselisihan secara bermartabat.

 

Hak Hukum Klien Tetap Dipertahankan

Paul J J Tambunan menegaskan bahwa surat tanggapan dan bantahan yang disampaikan timnya tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas tuduhan, pengakuan adanya kewajiban pembayaran atau pengembalian dana, maupun pengakuan bahwa klien kami HW telah melakukan tindak pidana.

 

Seluruh hak dan kepentingan hukum kliennya tetap dipertahankan, termasuk hak untuk menyampaikan bantahan, mengajukan bukti, serta menempuh upaya hukum yang sah apabila diperlukan.

 

Melalui tanggapan tersebut, Paul J J Tambunan, didampingi Daniel Steven Sihotang, S.H., berharap persoalan yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum LTK dapat diselesaikan secara objektif, berdasarkan fakta dan dokumen yang relevan, dengan tetap menghormati hak hukum semua pihak.##

(Dani)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemko Langsa Terima Bantuan Dua Unit Becak Motor dari PT PEMA, Wali Kota Sampaikan Apresiasi

    Pemko Langsa Terima Bantuan Dua Unit Becak Motor dari PT PEMA, Wali Kota Sampaikan Apresiasi

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 102
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com.Com | Kota Langsa (Aceh) – Pemerintah Kota Langsa menerima bantuan dua unit becak motor dari PT Pembangunan Aceh (PEMA) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Penyerahan bantuan berlangsung di Pendopo Wali Kota Langsa, Minggu (1/11/2026). Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, S.E., yang […]

  • Perkuat SDM Organisasi,15 Anggota PW IWO Aceh Ikut Uji Kompetensi Wartawan di Abdya

    Perkuat SDM Organisasi,15 Anggota PW IWO Aceh Ikut Uji Kompetensi Wartawan di Abdya

    • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 47
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com|Aceh Barat 17/11/2026 Pengurus Wilayah  Ikatan  Wartawan  Online (PW IWO) Provinsi Aceh terus berupaya melakukan Capacity Building (Penguatan Kapasitas) guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan organisasi.   Setelah lima wartawan muda PW IWO Aceh dinyatakan berkompeten oleh Dewan Pers pada Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bulan lalu, kali ini PW IWO Aceh mengirimkan 15 peserta untuk mengikuti UKW yang diselenggarakan oleh Kominsa […]

  • Proyek BAZNAS Kota Mojokerto Berjalan Sebulan, Pekerja CV Dara Karya Mandiri Masih Pakai Sandal

    Proyek BAZNAS Kota Mojokerto Berjalan Sebulan, Pekerja CV Dara Karya Mandiri Masih Pakai Sandal

    • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 182
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MOJOKERTO – Proyek pembangunan Gedung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Forum CSR Kota Mojokerto yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Nomor 30, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan, kembali disorot masyarakat. Hal ini, lantaran hasil pantauan lanjutan warga pada Kamis, 23 Juli 2026, yang menunjukkan dugaan pelanggaran masih terus-menerus terjadi dan belum ada perbaikan signifikan […]

  • Walikota Subulussalam Disorot, Warga Pertanyakan Keberadaan Diluar Daerah dan Penggunaan SPPD 

    Walikota Subulussalam Disorot, Warga Pertanyakan Keberadaan Diluar Daerah dan Penggunaan SPPD 

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 171
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | SUBULUSSALAM  — Keberadaan Wali Kota Subulussalam, Haji Rasid Bancin, kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan intensitas keberadaan kepala daerah di luar daerah, terutama ketika masyarakat membutuhkan akses untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi secara langsung.   Salah seorang warga, “Raja Uman“, kepada awak media mempertanyakan keberadaan wali kota yang menurutnya cukup sulit ditemui ketika […]

  • Simpan Sabu Dibungkus Kaos Kaki, Sat Narkoba Polres Dairi Ringkus Terduga Pengedar di Huta Rakyat

    Simpan Sabu Dibungkus Kaos Kaki, Sat Narkoba Polres Dairi Ringkus Terduga Pengedar di Huta Rakyat

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 55
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | DAIRI // Satuan Reserse Narkoba Polres Dairi meringkus seorang pria berinisial AS (34) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Dairi.   AS diamankan petugas di Jalan Lintas Sidikalang–Parongil, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut. […]

  • YLBH AK Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Aceh Barat Dampingi Anak Korban Kekerasan,Dorong Sosialisasi Pencegahan

    YLBH AK Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Aceh Barat Dampingi Anak Korban Kekerasan,Dorong Sosialisasi Pencegahan

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 47
    • 0Komentar

      SergapKriminal.com|Aceh Barat.3/11/2026 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) Distrik Aceh Barat mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mendampingi anak korban dugaan perundungan dan pengeroyokan yang sempat viral di media sosial. YLBH AKA juga mendorong pemerintah daerah menghidupkan kembali sosialisasi pencegahan kenakalan remaja di seluruh gampong dan sekolah.   […]

expand_less