Breaking News
light_mode
Tags

YLBH AK Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Aceh Barat Dampingi Anak Korban Kekerasan,Dorong Sosialisasi Pencegahan

  • account_circle Dila Andrian
  • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
  • visibility 48
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

SergapKriminal.com|Aceh Barat.3/11/2026

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) Distrik Aceh Barat mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mendampingi anak korban dugaan perundungan dan pengeroyokan yang sempat viral di media sosial. YLBH AKA juga mendorong pemerintah daerah menghidupkan kembali sosialisasi pencegahan kenakalan remaja di seluruh gampong dan sekolah.

 

Ketua YLBH AKA Distrik Aceh Barat, Andri, menilai pendampingan yang diberikan Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah sejalan dengan kewajiban negara dalam melindungi anak.

 

“Kami mengapresiasi Bapak Bupati dan jajaran DP3AKB yang bergerak cepat. Pendampingan mulai dari proses visum hingga saat pemanggilan di Polres menunjukkan pemerintah daerah hadir untuk anak korban dan keluarganya. Inilah wujud nyata pelaksanaan kewajiban perlindungan anak,” ujar Andri pada Selasa,3/11/2026.

 

YLBH AKA mencermati dua peristiwa yang belakangan menjadi perhatian publik. Pertama, dugaan perundungan dan pengeroyokan terhadap seorang anak berinisial R, yang orang tuanya telah melapor ke kepolisian dengan dukungan dinas terkait. Kedua, dugaan pemukulan terhadap anak di bawah umur di kawasan Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, yang tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan SPKT Polres Aceh Barat pada 2 November 2026.

 

Menurut Andri, kedua peristiwa itu menjadi alarm bahwa perlindungan anak harus dijaga bersama. “Dalam kasus kedua, kami berharap pemerintah daerah juga segera memberikan pendampingan yang sama, termasuk pemulihan psikologis bagi korban yang dilaporkan mengalami trauma,” katanya.

 

YLBH AKA mendukung penuh pernyataan Bupati bahwa tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) tidak dapat dibenarkan.

 

“Kami sepakat dengan Bapak Bupati. Apa pun alasannya, main hakim sendiri tidak boleh terjadi. Indonesia adalah negara hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui proses hukum, bukan dengan kekerasan yang justru melahirkan tindak pidana baru,” tegas Andri.

 

Ia menambahkan bahwa dalam perkara yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), penyelesaian harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan diversi sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Identitas anak juga wajib dilindungi dari publikasi yang menimbulkan stigma. Semua pihak yang diduga terlibat tetap harus dihormati asas praduga tak bersalahnya.

 

YLBH AKA mendesak Pemkab Aceh Barat menggencarkan kembali sosialisasi dan edukasi tentang kenakalan remaja di gampong, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

 

“Kasus-kasus ini alarm bagi kita semua. Persoalan pertemanan, kesalahpahaman, dan kecemburuan di kalangan remaja bisa berujung kekerasan. Pencegahan harus dilakukan secara sistemik dan sejak dini, tidak cukup hanya menindak setelah kejadian,” ujar Andri.

 

Upaya pencegahan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bersama Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, mewajibkan negara dan pemerintah daerah menjamin perlindungan anak. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak menempatkan penciptaan lingkungan yang aman bagi anak, penguatan norma anti-kekerasan, dan pendidikan kecakapan hidup sebagai bagian dari strategi inti. Kerangka koordinasi bagi pemerintah daerah juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

 

Di lingkungan sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta menerapkan mekanisme pencegahan yang aktif. Adapun dalam konteks kekhususan Aceh, pemerintah daerah dapat bersandar pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan perlindungan anak sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

 

YLBH AKA menyatakan siap membantu Pemkab Aceh Barat dalam sosialisasi, penyuluhan hukum, pendampingan korban, dan edukasi kesadaran hukum bagi generasi muda.

 

“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi inilah kunci memutus rantai kekerasan dan kenakalan remaja di Aceh Barat,” kata Andri ****

 

 

“Mari kita jaga anak-anak kita bersama. Masa depan Aceh Barat ada di tangan generasi mudanya,” tutup Andri.

  • Penulis: Dila Andrian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nyaris Diamuk Massa, Pelaku Curanmor Berhasil Diamankan Polsek Tamalate.

    Nyaris Diamuk Massa, Pelaku Curanmor Berhasil Diamankan Polsek Tamalate.

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 90
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MAKASSAR  28 September 2026 – Personel Polsek Tamalate Polrestabes Makassar, berhasil mengamankan pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) dari amukan massa, yang saat ini di serahkan oleh Sat Pol PP kota Makassar yang berjaga di area Masjid 99 kubah atau Kawasan CPI (Center Point Indonesia), kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Senin (28/09/2026) […]

  • Marlina Usman Atau Kak Na di Aceh Singkil,Satu Tahun PAUD Untuk Sukseskan Wajib Belajar 13 Tahun

    Marlina Usman Atau Kak Na di Aceh Singkil,Satu Tahun PAUD Untuk Sukseskan Wajib Belajar 13 Tahun

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 42
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com|Aceh Singkil,3/11/2026 Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun bertujuan untuk memperluas akses serta meratakan mutu pendidikan dari jenjang prasekolah hingga tingkat menengah, termasuk satu tahun di PAUD atau TK.   Hal tersebut disampaikan oleh Bunda PAUD Aceh Marlina Usman, saat berkunjung ke UPTD SPF PAUD Negeri 1 Singkil Utara, Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara, […]

  • Profesi Mulia Jurnalistik Sebagai Pengontrol Publik Dinodai dan Dipatahkan Sendiri Oleh Rekan Seprofesi Hanya Karena Nilai Materi

    Profesi Mulia Jurnalistik Sebagai Pengontrol Publik Dinodai dan Dipatahkan Sendiri Oleh Rekan Seprofesi Hanya Karena Nilai Materi

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 536
    • 0Komentar

    Aceh Timur – Sergapkriminal.Com.  Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bungong Lam Jaro (BLJ) menyayangkan terjadinya degradasi nilai dalam profesi jurnalistik. Menurutnya, profesi mulia yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi dan pengontrol publik justru dipatahkan oleh oknum rekan seprofesi sendiri karena kepentingan materi.   Hal itu disampaikan Aktivis LSM BLJ “Muhammad Ali C,JB kepada media ini, […]

  • POLDA Aceh Serahkan 1.000 Paket Bansos Pada Masyarakat Terdampak Bencana di Bireun

    POLDA Aceh Serahkan 1.000 Paket Bansos Pada Masyarakat Terdampak Bencana di Bireun

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 83
    • 0Komentar

    SergapKri.inal.Com | Bireuen (Aceh) – Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial (bansos) berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Bireuen, Rabu (22/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Aceh sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat musibah. […]

  • Sambut Presiden Prabowo, Bupati Aceh Barat Gelar Zikir dan Doa Bersama

    Sambut Presiden Prabowo, Bupati Aceh Barat Gelar Zikir dan Doa Bersama

    • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 44
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com|Aceh Barat 9/11/2026 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menggelar zikir dan doa bersama dengan melibatkan ulama, santri, mahasiswa, dan masyarakat untuk menyambut kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Aceh Barat pada 11 November 2026. Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, mengatakan, jika tidak ada halangan, Presiden Prabowo dijadwalkan mengunjungi dua kabupaten di wilayah Barat Selatan […]

  • LPA Deli Serdang Apresiasi Satresnarkoba Polresta Deli Serdang – Ungkap Kasus Narkoba Besar, Selamatkan 250 Ribu Jiwa

    LPA Deli Serdang Apresiasi Satresnarkoba Polresta Deli Serdang – Ungkap Kasus Narkoba Besar, Selamatkan 250 Ribu Jiwa

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 187
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | DELI SERDANG,-19 JULI 2026 – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang atas keberhasilan mengungkap berbagai kasus peredaran narkotika, khususnya kasus besar yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku.   Ketua LPA Deli Serdang, Junaidi Malik, S.H., menyatakan bahwa peredaran narkotika oleh […]

expand_less