Paradoks Kesejahteraan dan Keadilan Ekologis “Menakar Urgensi Penerbitan RKAB PT WIN di Tengah Kerusakan Lingkungan dan Keselamatan Warga
- account_circle Admin
- calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
- visibility 484
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Opini
Penulis : Sarwan, S.H / Direktur Eksekutif Pusat Pusat Edukasi dan Layanan Informasi Transparan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (PELITA Sultra)
SergapKriminal.Com | Konawe Selatan – Polemik yang terjadi di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, terkait aktivitas pertambangan nikel oleh PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) menyajikan sebuah ironi hukum dan sosial yang kompleks. Di satu sisi, terdapat desakan dari sebagian pekerja yang menuntut kepastian operasional melalui penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) demi kelangsungan pekerjaan dan hak ekonomi mereka. Di sisi lain, masyarakat lokal dan aktivis lingkungan hidup menghadapi kenyataan pahit berupa ancaman kerusakan ekologis, pencemaran, hingga lubang galian tambang yang mengancam keselamatan fisik serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Status Hukum RKAB dan Legitimasi Operasional :
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara (Minerba), RKAB merupakan syarat mutlak yang harus disahkan oleh pemerintah sebelum suatu perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat melakukan kegiatan operasi produksi.
Informasi mencatat bahwa operasional PT WIN sempat mengalami pembatasan atau penghentian sementara karena belum terbitnya atau proses evaluasi persetujuan RKAB, serta tindakan tegas berupa penghentian aktivitas oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri) di sekitar permukiman warga Desa Torobulu.
Benturan Antara Hak Pekerja dan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat :
Dalam konstruksi hukum tata negara dan hak asasi manusia di Indonesia, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hak atas Lingkungan vs Hak atas Pekerjaan: Kedua hak ini sama-sama konstitusional. Akan tetapi, menempatkan tuntutan penerbitan RKAB sebagai solusi tunggal tanpa mendahului atau menyetarakan syarat pemulihan lingkungan dan keselamatan warga adalah bentuk reduksi hukum yang keliru.
Aktivitas pertambangan yang mendekati pekarangan dan rumah warga hingga memicu intervensi dari Komnas HAM RI serta penghentian oleh aparat penegak hukum, menunjukkan adanya dugaan kuat pelanggaran terhadap Good Mining Practice (kaidah teknik pertambangan yang baik). Kerusakan ekologis, pencemaran yang menyebabkan masalah kesehatan warga (seperti keluhan gatal-gatal), dan ancaman longsor tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi parsial.
Tanggung Jawab Korporasi dan Kewajiban Negara :
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Korporasi tidak bisa berlindung di balik alasan administratif atau klaim “penataan lahan” ketika fakta di lapangan menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap keselamatan warga.
Negara (Kementerian ESDM, KLH, serta Pemerintah Daerah) memiliki fungsi pengawasan (supervising and controlling). Keputusan Bareskrim Polri yang melakukan penghentian sementara/status quo di lokasi tambang PT WIN membuktikan bahwa keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto) harus diletakkan di atas kepentingan investasi semata. Pemerintah tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok tertentu yang membenturkan kepentingan pekerja dengan keselamatan masyarakat luas, melainkan harusmencari jalan tengah yang berkeadilan.
Kesimpulan dan Rekomendasi :
1). Prioritas keselamatan dan evaluasi menyeluruh penerbitan RKAB PT WIN tidak boleh dilakukan secara otomatis atau dipaksakan tanpa melalui audit lingkungan yang kredibel, pemulihan wilayah terdampak, serta jaminan jarak aman dari wilayah permukiman warga Torobulu.
2). Solusi kesejahteraan para pekerja PT WIN atas upah dan kepastian kerja merupakan tanggung jawab hukum mutlak dari manajemen perusahaan, bukan beban yang harus ditanggung rakyat dengan mengorbankan keselamatan lingkungan mereka. Pemerintah daerah dan instansi ketenagakerjaan harus menuntut PT WIN memenuhi kewajiban normatif kepada para pekerjanya selama masa jeda operasional (standby) tanpa menjadikan konflik horizontal dengan warga sebagai jalan keluar.
3). Penegakan hukum yang transparan melalui proses hukum dan penyelidikan atas dugaan pencemaran serta prosedur Amdal PT WIN harus terus dikawal secara objektif demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pihak.(*)
- Penulis: Admin











Saat ini belum ada komentar