Breaking News
light_mode
Tags

Paradoks Kesejahteraan dan Keadilan Ekologis “Menakar Urgensi Penerbitan RKAB PT WIN di Tengah Kerusakan Lingkungan dan Keselamatan Warga

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
  • visibility 484
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Opini

Penulis : Sarwan, S.H / Direktur Eksekutif Pusat Pusat Edukasi dan Layanan Informasi Transparan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (PELITA Sultra)

SergapKriminal.Com | Konawe Selatan – Polemik yang terjadi di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, terkait aktivitas pertambangan nikel oleh PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) menyajikan sebuah ironi hukum dan sosial yang kompleks. Di satu sisi, terdapat desakan dari sebagian pekerja yang menuntut kepastian operasional melalui penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) demi kelangsungan pekerjaan dan hak ekonomi mereka. Di sisi lain, masyarakat lokal dan aktivis lingkungan hidup menghadapi kenyataan pahit berupa ancaman kerusakan ekologis, pencemaran, hingga lubang galian tambang yang mengancam keselamatan fisik serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Status Hukum RKAB dan Legitimasi Operasional :

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara (Minerba), RKAB merupakan syarat mutlak yang harus disahkan oleh pemerintah sebelum suatu perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat melakukan kegiatan operasi produksi.

Informasi mencatat bahwa operasional PT WIN sempat mengalami pembatasan atau penghentian sementara karena belum terbitnya atau proses evaluasi persetujuan RKAB, serta tindakan tegas berupa penghentian aktivitas oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri) di sekitar permukiman warga Desa Torobulu.

 

Benturan Antara Hak Pekerja dan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat :

Dalam konstruksi hukum tata negara dan hak asasi manusia di Indonesia, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak atas Lingkungan vs Hak atas Pekerjaan: Kedua hak ini sama-sama konstitusional. Akan tetapi, menempatkan tuntutan penerbitan RKAB sebagai solusi tunggal tanpa mendahului atau menyetarakan syarat pemulihan lingkungan dan keselamatan warga adalah bentuk reduksi hukum yang keliru.

Aktivitas pertambangan yang mendekati pekarangan dan rumah warga hingga memicu intervensi dari Komnas HAM RI serta penghentian oleh aparat penegak hukum, menunjukkan adanya dugaan kuat pelanggaran terhadap Good Mining Practice (kaidah teknik pertambangan yang baik). Kerusakan ekologis, pencemaran yang menyebabkan masalah kesehatan warga (seperti keluhan gatal-gatal), dan ancaman longsor tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi parsial.

 

Tanggung Jawab Korporasi dan Kewajiban Negara :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Korporasi tidak bisa berlindung di balik alasan administratif atau klaim “penataan lahan” ketika fakta di lapangan menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap keselamatan warga.

Negara (Kementerian ESDM, KLH, serta Pemerintah Daerah) memiliki fungsi pengawasan (supervising and controlling). Keputusan Bareskrim Polri yang melakukan penghentian sementara/status quo di lokasi tambang PT WIN membuktikan bahwa keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto) harus diletakkan di atas kepentingan investasi semata. Pemerintah tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok tertentu yang membenturkan kepentingan pekerja dengan keselamatan masyarakat luas, melainkan harusmencari jalan tengah yang berkeadilan.

 

Kesimpulan dan Rekomendasi :

1). Prioritas keselamatan dan evaluasi menyeluruh penerbitan RKAB PT WIN tidak boleh dilakukan secara otomatis atau dipaksakan tanpa melalui audit lingkungan yang kredibel, pemulihan wilayah terdampak, serta jaminan jarak aman dari wilayah permukiman warga Torobulu.

2). Solusi kesejahteraan para pekerja PT WIN atas upah dan kepastian kerja merupakan tanggung jawab hukum mutlak dari manajemen perusahaan, bukan beban yang harus ditanggung rakyat dengan mengorbankan keselamatan lingkungan mereka. Pemerintah daerah dan instansi ketenagakerjaan harus menuntut PT WIN memenuhi kewajiban normatif kepada para pekerjanya selama masa jeda operasional (standby) tanpa menjadikan konflik horizontal dengan warga sebagai jalan keluar.

3). Penegakan hukum yang transparan melalui proses hukum dan penyelidikan atas dugaan pencemaran serta prosedur Amdal PT WIN harus terus dikawal secara objektif demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pihak.(*)

Tags
  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • POLDA Aceh Serahkan 1.000 Paket Bansos Pada Masyarakat Terdampak Bencana di Bireun

    POLDA Aceh Serahkan 1.000 Paket Bansos Pada Masyarakat Terdampak Bencana di Bireun

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 83
    • 0Komentar

    SergapKri.inal.Com | Bireuen (Aceh) – Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial (bansos) berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Bireuen, Rabu (22/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Aceh sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat musibah. […]

  • Kelompok Motor Insieme Bagi-Bagi Bendera Merah Putih Jelang HUT RI ke-81

    Kelompok Motor Insieme Bagi-Bagi Bendera Merah Putih Jelang HUT RI ke-81

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 156
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MEDAN —  Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kelompok motor Insieme menggelar aksi pembagian bendera Merah Putih kepada para pengendara sepeda motor di Kota Medan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Atilla selaku Ketua Kelompok Motor Insieme bersama para anggota. Mereka membagikan bendera Merah Putih kepada pengendara yang melintas sekaligus memasangkannya […]

  • Kurang dari 24 Jam, Polsek Serpong Amankan Dua Terduga Pelaku Curat Disertai Penyekapan

    Kurang dari 24 Jam, Polsek Serpong Amankan Dua Terduga Pelaku Curat Disertai Penyekapan

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Tangerang – Sergapkriminal.com Unit Reskrim Polsek Serpong, Polres Tangerang Selatan, berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan disertai penyekapan terhadap seorang korban I.T.S (70 tahun). Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial A (38) dan E.J. (45) diamankan di wilayah Cianjur, Jawa Barat, kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kapolres […]

  • Camat Johan Pahlawan Hadiri Jep Kupi Khop 2026 Dalam Rangka Memeriahkan HUT ke 438 Kota Meulaboh

    Camat Johan Pahlawan Hadiri Jep Kupi Khop 2026 Dalam Rangka Memeriahkan HUT ke 438 Kota Meulaboh

    • calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Sergap kriminal.com|Aceh Barat 11/10/2026 Di tengah guyuran hujan deras yang membasahi bumi Teuku Umar, semangat dan antusiasme masyarakat tidak sedikit pun surut untuk menyukseskan kegiatan Jep Kupi Khop 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-438 Kota Meulaboh sekaligus upaya memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Camat Johan Pahlawan Fariani.S.Ag.MA.  bersama para keuchik, […]

  • Media Langsatu Membuka Fakta, Bukan Membackup Kepentingan. 

    Media Langsatu Membuka Fakta, Bukan Membackup Kepentingan. 

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Takengon, Sergapkriminal.com. 12 Agustus 2026. Profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik bukanlah tentang membela atau membackup pihak tertentu, melainkan keberanian untuk mengungkap fakta berdasarkan data, melakukan verifikasi, menghadirkan keterangan dari berbagai pihak, serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.   Persoalan dugaan pencemaran lingkungan, khususnya terkait limbah yang menimbulkan bau menyengat hingga tercium dalam radius ratusan […]

  • Kelebihan Bayar Kapitasi Rp68,9 Juta di Aceh Utara, Golongan Kecil Disuruh Kembalikan, Golongan IV Kok Tidak

    Kelebihan Bayar Kapitasi Rp68,9 Juta di Aceh Utara, Golongan Kecil Disuruh Kembalikan, Golongan IV Kok Tidak

    • calendar_month 21 jam yang lalu
    • account_circle Muhammad
    • visibility 163
    • 0Komentar

    LHOKSUKON, ACEH UTARA | SergabKriminal.Com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh menemukan kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan dari Dana Kapitasi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebesar Rp68.921.859,91. Temuan tersebut tertuang dalam Surat Bupati Aceh Utara Nomor 700/1502 tanggal 14 September 2026, yang ditujukan kepada para Kepala Puskesmas di […]

expand_less