Breaking News
light_mode
Tags

Lahan Dipakai Pembangunan Sekolah Rakyat, Risman Pakpahan Warga Sipirok Minta Ganti Rugi Ke Kemensos RI 

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
  • visibility 108
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminla.Com| Tapsel – Program pemerintah Republik Indonesia membangun sekolah rakyat di kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) provinsi Sumatera Utara masuk zona program nasional dari Kemensos RI berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem.

 

Pada prinsipnya warga masyarakat kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan mendukung program pemerintah tersebut dengan adanya pembangunan sekolah rakyat dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan sebagai program terobosan presiden Prabowo Subianto dengan fokus memberi akses pendidikan layak dan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan sasarannya anak kelompok Desil 1 dan 2.

 

Seperti diketahui titik lokasi proyek pembangunan sekolah rakyat tersebut terletak di desa Janji Mauli kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan provinsi Sumatera Utara yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya.

 

Seiring berjalannya program pemerintah presiden Prabowo Subianto yang begitu cemerlang, ada salah satu warga masyarakat kecamatan Sipirok yang telah menjadi korban ketidakadilan yang mana tanahnya belum diganti rugi oleh panitia pengadaan lahan pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Tapanuli Selatan untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut.

 

Risman Pakpahan (53) warga kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan merupakan ahli waris anak kandung dari almarhum OTP Pakpahan.

 

Kepada wartawan, Risman Pakpahan menuturkan bahwasanya almarhum ayahnya OTP Pakpahan ada menguasai tanah seluas 4 hektar dengan alas hak surat keterangan camat, yang saat ini tanah tersebut sudah dijadikan lahan bangunan sekolah rakyat yang berada di desa Janji Mauli kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan.

 

“Almarhum ayah saya menguasai sekaligus mengelola tanah seluas 4 hektar tersebut dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2012. Dari tahun 2013, saya selaku ahli waris tidak bisa lagi mengelola tanah peninggalan almarhum orang tua saya dikarenakan pada tahun 2013 seluruh tanaman dan 1 (satu) unit rumah dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab dan peristiwa tindak pidana tersebut sudah dilaporkan ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan Laporan Polisi Nomor : STPL / 21 / I / 2013 / SU / TAPSEL tanggal 24 Januari 2013,” ungkap Risman Pakpahan.

 

Masih menurutnya, dan pada tahun 2025 tanpa ada pemberitahuan sekaligus ganti rugi terhadap lahan seluas 4 hektar, pihak pemerintahan kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan melakukan pembangunan gedung sekolah rakyat yang berlangsung sampai saat ini dengan pelaksanaan pekerjaan berkisar sudah mencapai 80%.

 

“Selaku ahli waris mengharapkan kepada Pemkab Tapanuli Selatan untuk segera membayar ganti rugi tanah orang tua saya seluas 4 hektar yang saat ini sudah dijadikan pembangunan sekolah rakyat itu,” kata Risman Pakpahan.

 

Sementara itu, Burju Simatupang,ST.,S.H.,M.H., selaku pendamping dari Risman Pakpahan menegaskan pada prinsipnya tanah milik masyarakat tidak dapat digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat tanpa penyelesaian hak pemiliknya, termasuk pemberian ganti kerugian apabila tanah tersebut diambil untuk kepentingan umum. Sebagai dasar hukumnya

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (beserta perubahannya), yang mengatur bahwa pemegang hak atas tanah berhak memperoleh ganti kerugian yang layak dan adil.

 

“Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan tanah masyarakat yang belum selesai proses pengadaan tanah atau belum diberikan ganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya jika tanah tersebut masih merupakan hak milik masyarakat, pemerintah tidak boleh menguasai atau membangun di atasnya tanpa proses pengadaan tanah sesuai peraturan dan tanpa penyelesaian hak pemilik,” jelas Burju Simatupang.

Saat ini ahli waris masih terus berupaya melakukan kordinasi dengan pihak Pemkab Tapanuli Selatan untuk berjuang mendapatkan ganti rugi tanahnya tersebut.

“Apa bila pihak pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan tidak mengabulkan permintaan ahli waris untuk mengganti rugi lahan seluas 4 hektar miliknya yang telah dijadikan pembangunan sekolah rakyat tersebut maka kami dari pihak ahli waris akan melaporkan permasalahan ini ke Kementrian Sosial Republik Indonesia yang memiliki peran sentral sebagai penanggung jawab program,” tegas Burju Simatupang.

 

Kemensos pada prinsipnya perlu memastikan bahwa aspek legalitas lahan telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pembangunan dilanjutkan. Hal ini penting untuk menghindari sengketa hukum dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara, pungkasnya. *(Tim)*

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sk Sudah Ditetapkan, Siswa Diduga Masuk Belakangan, Spmb Sman 16 Makassar Kembali Diguncang, Di Mana Transparansi Disdik Sulsel

    Sk Sudah Ditetapkan, Siswa Diduga Masuk Belakangan, Spmb Sman 16 Makassar Kembali Diguncang, Di Mana Transparansi Disdik Sulsel

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 53
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Makassar 11/8/2026 –  Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di UPT SMAN 16 Makassar kembali menjadi sorotan. Tim Investigasi LSM Jangkar bersama awak Media BahanaMerdeka mempertanyakan dugaan adanya penambahan peserta didik setelah Surat Keputusan (SK) penetapan kelulusan resmi diterbitkan, sementara klarifikasi dari pihak penyelenggara SPMB Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini […]

  • Dukung Kesehatan Mata Masyarakat, Optik UD Jaya Perkenalkan Komitmen Pelayanan kepada Wali Kota Padangsidimpuan

    Dukung Kesehatan Mata Masyarakat, Optik UD Jaya Perkenalkan Komitmen Pelayanan kepada Wali Kota Padangsidimpuan

    • calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | PADANGSIDIMPUAN – Owner Optik UD Jaya, Fadlun Al Fitri, bersama istrinya, Yunita Sari, melakukan kunjungan silaturahmi dan bertemu langsung dengan Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes di Kantor Walikota Padangsidimpuan, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkenalkan keberadaan Optik […]

  • Polres Aceh Tengah Kawal Tindak Lanjut Pembersihan dan Penanganan Tanah Longsor Jalan Takengon-Celala

    Polres Aceh Tengah Kawal Tindak Lanjut Pembersihan dan Penanganan Tanah Longsor Jalan Takengon-Celala

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Aceh Tengah | SergapKriminal.com 15-09-2026 – Polres Aceh Tengah melalui Polsek Celala bergerak mengawal tindak lanjut penanganan tanah longsor yang menutup badan Jalan Takengon–Celala di Dusun Pepalang, Kampung Kuyun Uken, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Setelah material longsor dibersihkan, jalur tersebut kembali dapat dilalui kendaraan, Senin (14/9/2026).   Personel Polsek Celala berada di lokasi untuk […]

  • Revitalisasi SDN2 Rantau Pauh Diduga Asal Jadi: Kayu Berayap Tetap Terpasang, Pekerja Ditemukan Tidak Gunakan APD

    Revitalisasi SDN2 Rantau Pauh Diduga Asal Jadi: Kayu Berayap Tetap Terpasang, Pekerja Ditemukan Tidak Gunakan APD

    • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 98
    • 0Komentar

    ACEH TAMIANG – Sergapkriminal.Com. Pelaksanaan proyek revitalisasi SDN2 Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, dinilai dikerjakan asal jadi. Pantauan awak media di lokasi pada Jumat (17/7) menemukan kayu rangka atap yang sudah berayap tetap dipasang, sementara pekerja bekerja di ketinggian tanpa Alat Pelindung Diri (APD). Kondisi ini mempertanyakan kelayakan bangunan serta dugaan pelanggaran aturan hukum […]

  • Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Gerebek Sarang Narkoba di Kualanamu, 4 Pria Diamankan

    Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Gerebek Sarang Narkoba di Kualanamu, 4 Pria Diamankan

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 89
    • 0Komentar

    DELI SERDANG,– Sergapkriminal. Com.  Satresnarkoba Polresta Deli Serdang bersama BNNK Deli Serdang menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika di Dusun I, Desa Emplasmen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Senin (12/10/2026) sore. Dalam operasi Grebek Sarang Narkoba (GSN) tersebut, empat pria diamankan setelah hasil tes urine mereka dinyatakan positif narkoba.   Penggerebekan dipimpin Kasat Narkoba Polresta […]

  • Semarak HUT RI ke‑81: Warga Jalan Sendang Teratai Eratkan Kebersamaan Lewat Jalan Sehat & Beragam Lomba

    Semarak HUT RI ke‑81: Warga Jalan Sendang Teratai Eratkan Kebersamaan Lewat Jalan Sehat & Beragam Lomba

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 133
    • 0Komentar

    SergapKriminal | Semarang // 23 Agustus 2026// Suasana riuh gembira dan kehangatan persaudaraan mewarnai lingkungan Jalan Sendang Teratai, RT 04 RW 08, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, pada Minggu pagi ini. Seluruh warga bersatu merayakan peringatan ke‑81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar kegiatan jalan sehat serta serangkaian perlombaan khas bertema: “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”.   Sejak pagi, warga sudah berkumpul penuh semangat mulai anak‑anak, remaja, hingga bapak‑ibu […]

expand_less