Breaking News
light_mode
Tags

Pemko Langsa Boyong Penghargaan Nasional JDIH Kategori AA Terbaik se-Aceh

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
  • visibility 107
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Banda Aceh – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nilai 89 dan kategori AA.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, kepada Wakil Wali Kota Langsa, Muhammad Haikal Alfisyahrin, ST, dalam rangkaian Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026, Rabu (19/8/2026) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Banda Aceh.

 

Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemko Langsa. Nilai JDIH Kota Langsa yang sebelumnya 56 pada tahun 2024 meningkat menjadi 89 pada tahun 2025, atau bertambah 33 poin, hingga berhasil masuk dalam kategori AA.

 

Wakil Wali Kota Langsa Muhammad Haikal Alfisyahrin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum Aceh, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bagian Hukum Setdakot Langsa, serta Tim JDIH Kota Langsa atas dukungan dan kerja keras yang telah dilakukan.

Haikal menilai, peningkatan tersebut menjadi gambaran bahwa pembenahan pengelolaan JDIH yang dilakukan selama ini mulai memberikan hasil nyata. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran untuk menjaga semangat dan kekompakan dalam mempertahankan capaian tersebut.

 

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum Aceh dan seluruh OPD yang telah memberikan dukungan. Terima kasih juga kepada Tim Bagian Hukum Setdakot Langsa dan Tim JDIH Kota Langsa yang telah bekerja maksimal. Kenaikan 33 poin ini merupakan hasil kerja bersama yang patut kita apresiasi,” kata Haikal.

 

Ia menambahkan, JDIH memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh produk dan informasi hukum secara cepat, tepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Ke depan, kita ingin JDIH Kota Langsa semakin mudah diakses dan mampu memberikan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan transparan. Kategori AA ini harus menjadi pemacu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya.

 

Pemko Langsa berkomitmen mempertahankan capaian tersebut sekaligus terus memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

 

Sementara itu, Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, SE, menyambut capaian tersebut dengan penuh apresiasi. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi merupakan hasil dari proses perbaikan yang dilakukan secara konsisten oleh jajaran Pemko Langsa.

 

“Ini bukan sekadar penghargaan yang kita terima hari ini, tetapi sebuah pengakuan atas proses dan kerja keras yang sudah dilakukan. Kita patut bangga atas semangat jajaran kita yang terus berbenah. Terima kasih untuk semua yang berada di balik capaian ini, khususnya Tim Bagian Hukum dan JDIH Kota Langsa,” ujar Jeffry.

 

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lahir dari kerja satu orang maupun satu perangkat daerah, tetapi merupakan buah dari kolaborasi dan komitmen bersama dalam memastikan dokumentasi serta informasi hukum dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kenaikan 33 poin hingga meraih predikat AA menjadi bukti bahwa kerja yang konsisten, kolaborasi, dan semangat untuk terus berbenah mampu menghasilkan perubahan nyata bagi Kota Langsa.##

(Red)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan Pelindo Disorot, Dugaan Pelanggaran K3 dan Minim Pengawasan

    Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan Pelindo Disorot, Dugaan Pelanggaran K3 dan Minim Pengawasan

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 411
    • 0Komentar

    Rabu, 26-08-2026 ACEH BARAT – Aktivitas bongkar muat & Penurunan Alat berat Diduga milik salah satu perusahaan tambang batu bara di Dermaga Pelabuhan Pelindo, Desa Ujung Karang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Menuai sorotan Tajam dari sejumlah pihak Terutama pengamat K3.   Kegiatan yang Melibatkan buruh lokal tersebut diduga berlangsung tanpa penerapan standar Keselamatan […]

  • Kondisi Jalan Memprihatinkan,Warga Minta PUPR Aceh Barat Segera Memperbaiki

    Kondisi Jalan Memprihatinkan,Warga Minta PUPR Aceh Barat Segera Memperbaiki

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 47
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com|Aceh Barat 2/11/2026 Sejumlah titik di ruas Jalan Layung,  Gunong Meh Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat mengalami kerusakan parah dan sering menjadi keluhan warga setempat, jalan utama yang menjadi jalur vital pengangkut hasil perkebunan sawit ini penuh lubang besar yang mengancam keselamatan pengendara serta memicu risiko tinggi kecelakaan lalu lintas. Kondisi kerusakan jalan  semakin mengkhawatirkan […]

  • Sertijab Gelap Tanpa SK Penempatan di Peranap Inhu Tuai Sorotan Publik: Nasib Mantan Kepala Sekolah SDN Terombang-ambing

    Sertijab Gelap Tanpa SK Penempatan di Peranap Inhu Tuai Sorotan Publik: Nasib Mantan Kepala Sekolah SDN Terombang-ambing

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 170
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | INHU RIAU, 14-10-2026 –  Kebijakan Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, memicu polemik dan sorotan tajam masyarakat. Sejumlah mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri SDN se-Kecamatan Peranap kini berada dalam kondisi tak menentu pasca-pelaksanaan Serah Terima Jabatan Sertijab yang diduga tidak mendasar pada dokumen resmi legal.   ​Proses pergantian posisi dari […]

  • Dibangun untuk Siswa, WC Sekolah SMPN 2 Kejuruan Muda Malah Digembok PLT Kepsek: Alasan Hilang Sandal Dipertanyakan

    Dibangun untuk Siswa, WC Sekolah SMPN 2 Kejuruan Muda Malah Digembok PLT Kepsek: Alasan Hilang Sandal Dipertanyakan

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 97
    • 0Komentar

    SergaKriminal.Com | ACEH TAMIANG — Polemik kebijakan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah kembali mencuat di SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Fasilitas kamar kecil (WC) yang dibangun murni untuk kebutuhan dan kenyamanan siswa, justru dilarang digunakan dan digembok. Alasannya dinilai sangat tidak masuk akal, hanya karena pernah terjadi kehilangan sepatu atau sandal.   […]

  • POLISI BERSAMA MASYARAKAT BERHASIL AMANKAN EMPAT ORANG DIDUGA PENYALAHGUNA NARKOBA JENIS SABU  LANGSA|

    POLISI BERSAMA MASYARAKAT BERHASIL AMANKAN EMPAT ORANG DIDUGA PENYALAHGUNA NARKOBA JENIS SABU LANGSA|

    • calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 38
    • 0Komentar

      LANGSA|SergapKriminalCom Sinergitas antara personel Polsek Rantau Selamat Polres Langsa bersama masyarakat berhasil mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah kontrakan di Desa Alue Kumba Dusun Cut Intan, Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur. Jum’at (13 November 2026). Kapolres Langsa, AKBP, Hyrowo, S.I.K., M.H, melalui Kapolsek Rantau Selamat […]

  • PETI Tetap Beroperasi Massif di Kotanopan, Wabup Atika Dinilai Mandul dan Gagal Jaga Kampung Halaman

    PETI Tetap Beroperasi Massif di Kotanopan, Wabup Atika Dinilai Mandul dan Gagal Jaga Kampung Halaman

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 68
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN — Sergapkriminal. Com Komitmen penegakan supremasi hukum di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali menjadi sorotan tajam. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Kotanopan disebut masih berlangsung secara terang-terangan, meski pemerintah daerah dan Satgas PETI Forkopimda sebelumnya telah menjanjikan langkah penindakan.   Janji penindakan tersebut kini dinilai sebagian pihak hanya sebatas “garang […]

expand_less