Breaking News
light_mode
Tags

Dugaan Alih Fungsi Kawasan Hutan Jadi Lahan PSR, Kegiatan Koperasi di Pulau Tiga Disorot Tajam

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
  • visibility 140
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SERGAPKRIMINAL.Com— Aceh Tamiang

Dugaan alih fungsi kawasan hutan untuk kegiatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencuat di Kampung Perkebunan Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini terungkap saat awak media melakukan peninjauan langsung di lokasi pada Sabtu (22/8/2026).

Berdasarkan pantauan dan keterangan warga sekitar, terlihat adanya aktivitas pembukaan lahan yang diduga masuk dalam kawasan berhutan. Kegiatan tersebut disebut-sebut dilaksanakan oleh salah satu koperasi setempat.

“Ada itu, hutan pun dikerjakan. Itu program tanam ulang sawit. Dikerjakan salah satu koperasi yang pengurusnya warga Pulau Tiga, kalau tidak salah namanya Ojo,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. 

Kepala bidang perkebunan, yang sering di sapa, bang Soni, mengatakan pada awak media, tidak di benarkan jika lahan hutan, harus ada sawit nya,

“lahan hutan tidak di benarkan, harus ada sawit nya, “ujarnya singkat, 

pemilik lahan juga membenarkan, jika lahannya bukan lah bekas sawit,

” Benar pak, lahan ini bukan lahan bekas sawit, ini lahan kayu rambung dan ada juga kayu kayu lainnya sedikit, “ucap pemilik lahan. 

Warga merasa khawatir jika pembukaan lahan di kawasan hutan tersebut terus berlanjut tanpa izin sah, dikhawatirkan memicu kerusakan lingkungan, longsor, hingga banjir yang kerap melanda wilayah Aceh Tamiang. Program PSR sejatinya diperuntukkan bagi lahan sawit produktif yang sudah tua dan berada di luar kawasan hutan yang dilindungi bukan membuka hutan baru.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 50 ayat (1): Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau peruntukan kawasan hutan.

Pasal 78: Pelanggar alih fungsi hutan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 juta.

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)

Pasal 17 ayat (2) huruf b: Dilarang keras melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin resmi Menteri Kehutanan.

Pasal 92: Pelaku perorangan yang melanggar dipidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda hingga miliaran rupiah. Jika pelaku korporasi/koperasi, sanksi diperberat dan dapat dicabut seluruh izin usahanya.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Melarang perusakan vegetasi dan kerusakan fungsi lingkungan yang dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat sekitar.

Pihak berwenang — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perkebunan, serta Kepolisian — diharapkan segera turun melakukan pengecekan fakta dan verifikasi status lahan. Jika terbukti kawasan tersebut adalah hutan lindung/hutan produksi yang belum dilepaskan, maka kegiatan PSR di lokasi tersebut wajib dihentikan seketika dan pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.

Masyarakat pun berharap program pemerintah tidak justru menjadi sarana pembukaan hutan secara ilegal yang kelak merugikan warga sendiri akibat bencana lingkungan.

Laporan : pahrijal

 

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Manajemen RS Dewi Sartika Klarifikasi Sistem IPAL: Pastikan Sesuai Prosedur Lingkungan

    Manajemen RS Dewi Sartika Klarifikasi Sistem IPAL: Pastikan Sesuai Prosedur Lingkungan

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 127
    • 0Komentar

      KENDARI | SergapKriminal.Com 11/7/3026 – Menanggapi pemberitaan terkait dugaan ketidaksesuaian sistem pengelolaan limbah cair di RS Dewi Sartika, pihak manajemen rumah sakit melalui tim penanggung jawab IPAL menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. Tim penanggung jawab IPAL RS Dewi Sartika dengan tegas membantah adanya isu pelanggaran dalam pengelolaan limbah. Pihak […]

  • Pengawasan Gabungan Polres Aceh Tengah dan BPOM Temukan 29 Jenis Obat Tanpa Izin Edar

    Pengawasan Gabungan Polres Aceh Tengah dan BPOM Temukan 29 Jenis Obat Tanpa Izin Edar

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Aceh Tengah – Sergapkriminal.Com – Polres Aceh Tengah bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Aceh Tengah memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan produk kesehatan ilegal. Dalam pemeriksaan di sebuah toko grosir di Kecamatan Bebesen, petugas menemukan sekitar 29 jenis obat dan obat tradisional yang diduga tidak memiliki izin edar.   Pengawasan tersebut dilaksanakan […]

  • Penyerahan Surat Keputusan Remisi Umum Kepada Warga Binaan Rutan Takengon

    Penyerahan Surat Keputusan Remisi Umum Kepada Warga Binaan Rutan Takengon

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 63
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Takengon – Sergapkriminal.com Senin, 17 Agustus 2026, 10.00 WIB s.d Selesai, Rutan Takengon Sebanyak 179 warga binaan Rutan Takengon mendapatkan Remisi Umum di Hari Kemerdekaan RI Ke-81. Bupati dan jajaran disambut hangat dengan penampilan Didong yang ditampilkan oleh warga binaan rutan takengon. Kepala Rutan Takengon, Rusli dalam laporannya menjelaskan bahwa Rutan Takengon per […]

  • Mobil Dinas Diduga Angkut LPG 3 Kg. Fasilitas Pemerintah Disorot, Pemkap Diminta Jelaskan

    Mobil Dinas Diduga Angkut LPG 3 Kg. Fasilitas Pemerintah Disorot, Pemkap Diminta Jelaskan

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 167
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | PANYABUNGAN (21/2026) — Dugaan penyalahgunaan aset pemerintah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Sebuah kendaraan yang diduga merupakan mobil operasional Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Madina terekam kamera warga tengah mengangkut sejumlah tabung LPG 3 kilogram bersubsidi. Dalam rekaman yang beredar, kendaraan berpelat merah tersebut terlihat membawa puluhan tabung […]

  • Fadel Sofyan Kecam Bentrokan Urip Sumoharjo: Pemkot Makassar dan KNPI Dituding Gagal Mengawal Persatuan Pemuda

    Fadel Sofyan Kecam Bentrokan Urip Sumoharjo: Pemkot Makassar dan KNPI Dituding Gagal Mengawal Persatuan Pemuda

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 68
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MAKASSAR / 28 Oktober 2026 -Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang seharusnya menjadi panggung persatuan justru tercoreng bentrokan di Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (28/10/2026). Insiden dalam agenda Konvoi Persatuan dan Orasi Kepemudaan yang melibatkan 47 komunitas pemuda itu memunculkan pertanyaan: di mana Pemerintah Kota Makassar ketika para pemuda berupaya membangun persatuan?   Peristiwa tersebut […]

  • Pembangunan Revitalisasi SDN Pahlawan Dipercepat, Mutu dan Kepatuhan Standar Jadi Prioritas Utama   

    Pembangunan Revitalisasi SDN Pahlawan Dipercepat, Mutu dan Kepatuhan Standar Jadi Prioritas Utama  

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 210
    • 0Komentar

    ACEH TAMIANG – SergapKriminal.Com Pembangunan revitalisasi SDN Pahlawan di Kecamatan Karang Baru terus didorong agar berjalan lebih cepat. Meski mengejar target penyelesaian, mutu dan kualitas proyek tetap diutamakan untuk menjamin hasil pembangunan yang kokoh, transparan, dan sesuai standar teknis yang berlaku. Berdasarkan pantauan langsung awak media di lokasi, pekerjaan berlangsung padat. Para tenaga kerja bekerja […]

expand_less