Dugaan Mark Up & Material Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Revitalisasi SD Negeri Air Mancur Disorot Tajam – Publik Minta APH Turun Tangan
- account_circle Muttaqin
- calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
- visibility 432
- comment 2 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
ACEH TAMIANG – Sergapkriminal.Com
Angka gelap pengadaan dan kualitas pekerjaan kembali menodai pelaksanaan pembangunan pendidikan. Proyek revitalisasi SD Negeri Air Mancur, Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, kini menjadi sorotan tajam publik. Diduga kuat terjadi praktik penandaan harga (mark‑up) serta penggunaan bahan bangunan yang jauh di bawah standar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang ditetapkan konsultan perencana. Masyarakat menuntut aparat penegak hukum memeriksa kasus ini secara terbuka dan transparan, Selasa (25/8/2026).
Berdasarkan penelusuran langsung awak media di lokasi pekerjaan, fakta lapangan memperlihatkan ketidaksesuaian yang mencolok. Material beton yang digunakan diduga menggunakan batu beko berukuran tidak beraturan/besar‑besar dan bercampur pasir kotor yang tidak layak, padahal struktur bangunan membutuhkan kualitas terjamin.
Terjadi ketimpangan nyata: konsultan pengawas dinilai gagal menjalankan kendali mutu, sistem pengawasan dianggap lemah, dan dugaan pelanggaran terabaikan begitu saja.
Kontradiksi keterangan pun tercium tajam saat media berupaya memverifikasi fakta. Lewat pesan singkat, Konsultan Pengawas beralasan:
“Kalau masalah batu ini memang tidak dipakai untuk bangunan, itu untuk jalan kata pihak sekolah.”
Namun pernyataan tersebut terbantahkan tegas oleh pelaksana teknis di lapangan. Tukang yang bertugas mengakui fakta penggunaannya:
“Kalau material batu itu dipakai untuk mengecor tiang dan balok bawah pagar,” ucapnya lugas.
Hal ini menegaskan dugaan kelalaian berat. Konsultan pengawas yang seharusnya menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, justru tampak mengelak, tidak berdaya menghadapi penyimpangan, atau bahkan beralih bertanya kepada pihak sekolah saat terjadi masalah teknis—bukan mengambil keputusan pengawasan mandiri.
Publik menilai perilaku ini sangat merugikan negara dan kepercayaan rakyat. Konsultan pengawas terkesan hanya menikmati hak pembayaran, namun menelantarkan kewajiban pengawasan profesional.
Kecurigaan makin kuat mengarah pada dugaan penyalahgunaan anggaran/mark‑up proyek serta ketidakberdayaan sistem pengawasan yang seharusnya menjamin sekolah yang kokoh bagi generasi penerus.
Oleh karena itu, masyarakat luas menuntut Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat segera turun ke lokasi, melakukan audit teknis maupun administrasi yang teliti, transparan, dan tidak pandang bulu. Kejelasan mutlak diperlukan: apakah anggaran berjalan sesuai nilai dan mutu yang dijanjikan, atau justru tergerus oleh kelalaian dan rekayasa yang merusak masa depan pendidikan.
( Laporan : fahrizal )
- Penulis: Muttaqin











Kurang koordinasikan itu kontraktor pelaksana nya dengan warta…wan.
10 September 2026 15:22Tetimakasih
5 November 2026 23:40