Breaking News
light_mode
Tags

PW SEMMI Sulsel Sorot Dugaan Penyimpangan Program Aspirasi di Luwu Raya dan Tana Toraja, Desak Kejati Segera Panggil Ex Anggota DPR RI Inisial SB

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
  • visibility 106
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Makassar — Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sulawesi Selatan menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah program aspirasi masyarakat yang bersumber dari anggaran negara, khususnya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan program bedah rumah di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.

 

Dugaan tersebut mencuat setelah adanya aspirasi dan laporan dari berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan program di wilayah Luwu Raya dan Tana Toraja. Dalam informasi yang berkembang, terdapat dugaan adanya persoalan dalam proses distribusi dan pelaksanaan program, mulai dari dugaan pengondisian pekerjaan, dugaan pungutan fee, hingga dugaan penyimpangan yang berpotensi mengurangi manfaat program bagi masyarakat penerima.

 

Sejumlah wilayah yang menjadi sorotan dalam aspirasi tersebut di antaranya Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, serta beberapa wilayah di Tana Toraja. Beberapa lokasi yang disebut dalam informasi masyarakat antara lain Kecamatan Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang Timur, Baebunta, serta sejumlah desa penerima program lainnya.

 

Dalam perkembangan isu tersebut, muncul dugaan keterkaitan sejumlah pihak, termasuk pihak berinisial SB, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III, serta beberapa pihak lain yang disebut memiliki hubungan dengan proses distribusi program aspirasi tersebut.

 

PW SEMMI Sulsel menilai bahwa setiap dugaan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran negara harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat harus dipastikan berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal program tersebut.

 

Ketua Umum PW SEMMI Sulawesi Selatan, Andi Muh. Idik Indra Maulana, menyampaikan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap informasi dan laporan masyarakat mendapatkan tindak lanjut secara profesional.

 

“Anggaran negara adalah amanah rakyat. Apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, maka aparat penegak hukum harus hadir untuk melakukan pendalaman dan memanggil pihak-pihak yang dianggap perlu dimintai keterangan,” ujar Indra.

 

PW SEMMI Sulsel mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk tidak ragu melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut, tanpa melihat latar belakang jabatan maupun posisi politik.

 

Namun demikian, PW SEMMI Sulsel tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum agar berjalan berdasarkan fakta, data, serta alat bukti yang sah.

 

Saat ini, PW SEMMI Sulawesi Selatan tengah melakukan konsolidasi organisasi dan pendalaman terhadap informasi yang berkembang terkait dugaan persoalan tersebut. SEMMI Sulsel juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah bahan informasi dan bukti awal yang akan dikaji lebih lanjut untuk memastikan keakuratan data serta menentukan langkah organisasi berikutnya.

 

“Kami tidak ingin mengambil sikap secara serampangan. Setiap informasi dan bukti yang kami terima akan kami kaji secara mendalam agar langkah yang diambil benar-benar berdasarkan fakta dan kepentingan masyarakat. Namun apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran, kami akan mendorong proses hukum berjalan secara transparan dan berkeadilan,” tutup Ketua Umum PW SEMMI Sulsel

((((Robby.R Wakil Pimpinan Bratanewstv))))

((((081234444427))))

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aktivis LSM BLJ Desak Kepolisian dan Mahkamah Syariah Agar 18 Item Qanun Aceh Ditegakkan

    Aktivis LSM BLJ Desak Kepolisian dan Mahkamah Syariah Agar 18 Item Qanun Aceh Ditegakkan

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Kota Langsa | Sergapkriminal.Com – Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Bungong Lam Jaro (LSM BLJ) mendesak aparat Kepolisian dan Mahkamah Syariah untuk lebih serius menegakkan 18 item Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Desakan itu disampaikan terkait maraknya kasus yang di tangani diduga tak mengindahkah kanun tersebut.   Humas LSM BLJ, ” Muhammad.Ali C,JB” mengatakan, Kanun […]

  • LSM KCBI Sorot Darurat! Ratusan Siswa SMAN 1 Berastagi Diduga Keracunan MBG

    LSM KCBI Sorot Darurat! Ratusan Siswa SMAN 1 Berastagi Diduga Keracunan MBG

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 74
    • 0Komentar

    KABAN JAHE, KARO – Sergapkriminal. Com 13 AGUSTUS 2026 — Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) PC Kabupaten Karo menyoroti insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMAN 1 Kabanjahe, yang diduga terjadi setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).   Hingga pukul 16.10 WIB, lebih dari 100 siswa tercatat dilarikan ke […]

  • Bupati Aceh Singki Serahkan Bantuan Pendidikan Kepada 688 Mahasiswa, Alokasikan Anggaran Rp 800 Juta 

    Bupati Aceh Singki Serahkan Bantuan Pendidikan Kepada 688 Mahasiswa, Alokasikan Anggaran Rp 800 Juta 

    • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Aceh Singkil |  SergapKriminal.Com Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, SH, menyerahkan bantuan biaya pendidikan kepada 688 mahasiswa jenjang D-III, D-IV, S-1, S-2 dan S-3, baik dalam maupun luar negeri, Tahun Anggaran 2026. Penyerahan berlangsung di Operation Room (Op-Room) Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (17/11/2026).   Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekda Aceh Singkil H. […]

  • Salurkan Rp7,82 Miliar Bantuan TJSL, PTPN IV Regional 2 Perluas Manfaat bagi Masyarakat

    Salurkan Rp7,82 Miliar Bantuan TJSL, PTPN IV Regional 2 Perluas Manfaat bagi Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 30
    • 0Komentar

    MEDAN,– Sergapkriminal. Com.  Hingga Kuartal III 2026, PTPN IV Regional 2 telah menyalurkan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp7,82 miliar. Bantuan tersebut menjangkau 16 kabupaten/kota di Pulau Sumatra.   Menurut Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Muhammad Ridho Nasution, bantuan program TJSL dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi […]

  • Gubernur Lemhannas RI Tutup PPNK Angkatan 73, Megy Aidillova: Angkatan Kami Sangat Spesial Karena Plus Peringatan Hari Kemerdekaan RI

    Gubernur Lemhannas RI Tutup PPNK Angkatan 73, Megy Aidillova: Angkatan Kami Sangat Spesial Karena Plus Peringatan Hari Kemerdekaan RI

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 65
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | JAKARTA – Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan 73 Lemhannas RI diikuti oleh Kalangan Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Organisasi Profesi, TNI dan Polri dalam Rangka Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa. Pelaksanaan yang dibuka 10 Agustus lalu di Lemhannas RI dengan Tema: “Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Asta Cita, Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. […]

  • Ketum LSM KCBI Joel B. Simbolon Desak Polda Sumsel Usut Tuntas Penyedia Surat Jalan Aspal Batubara

    Ketum LSM KCBI Joel B. Simbolon Desak Polda Sumsel Usut Tuntas Penyedia Surat Jalan Aspal Batubara

    • calendar_month Minggu, 2 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 126
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | PALEMBANG — Dugaan penggunaan surat jalan “asli tapi palsu” (aspal) untuk meloloskan pengangkutan batubara hasil penambangan tanpa izin / PETI dari kawasan Muara Enim kian memanas. Praktik culas yang disinyalir melibatkan jaringan terorganisir ini memicu reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia / LSM KCBI.   Ketua Umum LSM KCBI, […]

expand_less