Breaking News
light_mode
Tags

PETI di Eks Lahan PT M3 Pulo Padang Kian Menggila, Inisial ‘Amt’ dan ‘Borg’ Mencuat

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
  • visibility 38
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PANYABUNGAN — Sergapkriminal. Com

Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di eks lahan PT M3, Pulo Padang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kembali menjadi sorotan. Aktivitas pengerukan material tambang menggunakan alat berat dilaporkan masih berlangsung dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

 

Berdasarkan penelusuran lapangan dan keterangan sejumlah warga, aktivitas pertambangan di kawasan tersebut diduga melibatkan puluhan alat berat jenis ekskavator. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan serta dugaan pelanggaran hukum yang perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH).

 

Nama ‘Amt’ dan ‘Borg’ Disebut dalam Penelusuran

 

Dalam penelusuran pers, dua inisial, yakni Amt dan Borg, mencuat sebagai pihak yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan operasional PETI di kawasan eks PT M3.

 

Sejumlah sumber menyebut keduanya diduga berperan sebagai pemilik, pemodal, atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan aktivitas tambang. Namun, sejauh ini belum diperoleh bukti hukum maupun keterangan resmi yang memastikan peran dan tanggung jawab kedua inisial tersebut.

 

Informasi mengenai dugaan keterlibatan para pihak itu masih memerlukan pendalaman dan verifikasi dari aparat penegak hukum.

 

MCW Desak Kapolda Sumut dan Pangdam Turun Tangan

 

Ketua Madina Corruption Watch (MCW), Jupriadi Batubara, dalam keterangan pers di Panyabungan, 12 Agustus 2026, mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kapolda Sumatera Utara dan jajaran Kodam I/Bukit Barisan, segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan aktivitas PETI tersebut.

 

“ Kami meminta APH menindak tegas tanpa tebang pilih. Jangan ada kesan pembiaran atau tutup mata terhadap para aktor di balik puluhan ekskavator ini. Hukum harus ditegakkan demi menyelamatkan lingkungan dan hak-hak masyarakat,” tegas Jupriadi.

 

Ia menilai, skala aktivitas pertambangan yang menggunakan alat berat seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat terkait.

 

“Mustahil APH tidak mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal dan dugaan perusakan alam secara masif di lokasi eks PT M3 itu. Kapolda Sumut harus segera turun tangan dan bertindak tegas,” ujarnya.

 

Dugaan Setoran kepada Oknum Aparat

 

Selain dugaan aktivitas PETI, informasi mengenai kemungkinan adanya pengamanan oleh oknum aparat berseragam loreng juga beredar di lapangan. Salah satu oknum berinisial A, yang disebut bermarga Artg, diduga terlibat dalam pengamanan aktivitas tambang dan menerima setoran.

 

Dugaan tersebut belum terverifikasi secara independen. Redaksi belum memperoleh bukti transaksi, identitas lengkap, maupun keterangan resmi dari institusi terkait yang dapat memastikan tudingan tersebut.

 

Dalam konfirmasi pers beberapa waktu lalu, seorang perempuan yang mengaku sebagai istri dari inisial Borg disebut pernah menyampaikan pernyataan mengenai pembayaran upeti kepada oknum TNI dari Kodam.

 

Pernyataan itu menjadi salah satu informasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Redaksi tidak dapat memastikan kebenaran maupun konteks pernyataan tersebut tanpa klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.

 

YPMH Soroti Ancaman Kerusakan Ekologis

 

Secara terpisah, Ketua Yayasan Pemuda Untuk Madina Hijau (YPMH), Saidul Anwar Rangkuti, menyoroti dugaan kerusakan ekologis akibat aktivitas pertambangan menggunakan alat berat di kawasan eks PT M3.

 

Menurut Saidul, apabila aktivitas tersebut terbukti dilakukan tanpa izin dan menimbulkan kerusakan lingkungan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Ia mendesak Kapolda Sumut dan Pangdam I/Bukit Barisan segera melakukan pengawasan serta penindakan terhadap dugaan PETI di wilayah tersebut.

 

“Pangdam I/Bukit Barisan dan Kapolda Sumut harus segera turun tangan dan bertindak tegas. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan aktivitas ilegal benar-benar dilaksanakan,” ujar Saidul.

 

Penegakan Hukum dan Hak Jawab

 

Ketentuan pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Minerba. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin.

 

Sementara itu, dugaan kerusakan lingkungan dapat ditelusuri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai unsur pelanggaran yang dapat dibuktikan.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari pihak TNI, Polri, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan terkait dugaan aktivitas PETI di eks lahan PT M3 Pulo Padang.

 

Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk memenuhi prinsip keberimbangan dan kaidah jurnalistik. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam berita ini.

 

(Tim)

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buka Kegiatan EXPOSE III di Ruhul Qur’ani, Bupati Tarmizi: Saat Ini Pemkab Terus Memperkuat Pendidikan

    Buka Kegiatan EXPOSE III di Ruhul Qur’ani, Bupati Tarmizi: Saat Ini Pemkab Terus Memperkuat Pendidikan

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 91
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com | Aceh Barat 5/10/2026 Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM membuka kegiatan EXPOSE III dengan tema The Legacy of Rencong di Komplek Dayah Ruhul Qurani di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan pada Senin 5/10/2026. Tarmizi mengatakan, suatu kebahagiaan dan kebanggaan karena dapat hadir dan membuka kegiatan EXPOSE yang ke III di Dayah Ruhul l […]

  • Skandal 48 Ton Pupuk Subsidi diduga “Raib”. Plt Kadis Pertanian Madina Didesak Copot Izin Kios UD Rizki Roburan.

    Skandal 48 Ton Pupuk Subsidi diduga “Raib”. Plt Kadis Pertanian Madina Didesak Copot Izin Kios UD Rizki Roburan.

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 51
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | PANYABUNGAN – Hak ribuan petani di Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panyabungan Selatan, diduga kuat telah “dikebiri”. Sebanyak 48 ton pupuk urea bersubsidi alokasi tahun 2026 diduga “raib” dari genggaman petani, menyisakan misteri besar yang mengarah pada dugaan kongkalikong distribusi. Berdasarkan data awal, dari total 58 ton alokasi resmi untuk desa Roburan Lombang dan […]

  • HUT ke – 81 TNI, Kapolsek Tamalate Sampaikan Ucapan Selamat ke Koramil 1408-09/Tamalate.

    HUT ke – 81 TNI, Kapolsek Tamalate Sampaikan Ucapan Selamat ke Koramil 1408-09/Tamalate.

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 59
    • 0Komentar

    MAKASSAR | SergapKriminal.Com 5 Oktober 2026 – Kapolsek Tamalate Polrestabes Makassar, kompol Muhammad Idris.,S.H.,M.H bersama personel Polsek Tamalate menyambangi Markas Komando Komaril 1408-09/Tamalate, Jl. Daeng tata lama, Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Senin (5/10/2026) Siang   Kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul […]

  • PB HMI Minta pihak Pemkot Kendari dan Kemenag Sultra Perhatikan Fasilitas Pendidikan Yayasan Darul Mukhlisin

    PB HMI Minta pihak Pemkot Kendari dan Kemenag Sultra Perhatikan Fasilitas Pendidikan Yayasan Darul Mukhlisin

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 70
    • 0Komentar

    KENDARI — Sergapkriminal. Com Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Yayasan Darul Mukhlisin, Jalan Lorong Mekar 2, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.   Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, mendesak Pemerintah Kota Kendari serta Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi […]

  • Dugaan Cacat Mutu Box Culvert Lombueya Rp398,7 Juta, KPH Sultra Desak Kejati Sultra Periksa PPK dan Kontraktor   

    Dugaan Cacat Mutu Box Culvert Lombueya Rp398,7 Juta, KPH Sultra Desak Kejati Sultra Periksa PPK dan Kontraktor  

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Konawe Selatan – Sergapkriminal. Com.  Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) menyoroti dugaan ketidaksesuaian mutu fisik pada proyek pembangunan Box Culvert di Desa Lombueya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Proyek ini bernilai kontrak Rp398.793.471,53, bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026.   KPH Sultra mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) dan […]

  • Bertempat di AKN, Bupati Aceh Barat Tarmizi .SP.MM Buka Kegiatan Pelatihan Bahasa Jepang

    Bertempat di AKN, Bupati Aceh Barat Tarmizi .SP.MM Buka Kegiatan Pelatihan Bahasa Jepang

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 59
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com Aceh Barat 7/10/2026 Bupati Aceh Barat ,Tarmizi SP, MM membuka kegiatan pelatihan bahasa Jepang di Akademi Komunitas Negeri (AKN) Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo pada Rabu 7/10/2026 Kegiatan pelatihan bahasa jepang tersebut merupakan rangkaian dari program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat yaitu Magang dan Kerja ke Jepang yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemkab melalui Distransnaker […]

expand_less