Breaking News
light_mode
Tags

PT SBJ Terbukti Langgar Baku Mutu Air, DIdenda Rp3 Miliar — LASKAR NKRI Desak Aph Telusuri PertanggungJawaban Pidana Perorang – an

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
  • visibility 86
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LEBAK, BANTEN – Sergapkriminal.com.

15 September 2026//Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI DPW Provinsi Banten menyoroti putusan Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung terhadap PT Samudera Banten Jaya (PT SBJ) dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup.

 

Berdasarkan putusan pengadilan, PT SBJ dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Atas perkara tersebut, korporasi dijatuhi pidana denda sebesar Rp3 miliar.

 

Laskar NKRI DPW Banten menghormati putusan pengadilan tersebut. Namun, organisasi masyarakat sipil ini mempertanyakan apakah penanganan perkara telah dilakukan secara menyeluruh, khususnya terkait kemungkinan pertanggungjawaban pidana pihak perorangan yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan apabila berdasarkan alat bukti dan proses hukum ditemukan adanya unsur pidana.

 

Ketua LSM Laskar NKRI DPW Provinsi Banten, Sigit Priatna Putra, mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan harus memberikan kepastian mengenai siapa saja yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perannya masing-masing.

 

«“Kami menghormati putusan pengadilan terhadap PT SBJ. Tetapi kami mempertanyakan, apakah penelusuran terhadap kemungkinan pertanggungjawaban pidana perorangan sudah dilakukan secara tuntas? Jangan sampai proses penegakan hukum berhenti hanya pada korporasi apabila berdasarkan alat bukti masih terdapat pihak yang secara hukum perlu diperiksa pertanggungjawabannya,” tegas Sigit.»

 

PASAL 98 UU PPLH MENGATUR ANCAMAN PIDANA

 

Laskar NKRI menyoroti ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

 

Ketentuan tersebut mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

 

Untuk ketentuan tersebut, ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

 

Menurut Laskar NKRI, fakta bahwa korporasi telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan menjadi dasar penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh aspek pertanggungjawaban yang relevan telah diperiksa sesuai ketentuan hukum.

 

Namun, Laskar NKRI menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti setiap pengurus, direksi, komisaris, atau pihak yang bekerja di perusahaan otomatis dapat dianggap bersalah.

 

Penentuan pertanggungjawaban pidana perorangan tetap harus didasarkan pada alat bukti, peran masing-masing pihak, serta terpenuhinya unsur tindak pidana melalui proses hukum yang sah.

 

PASAL 116 UU PPLH: KORPORASI DAN ORANG YANG MEMBERI PERINTAH

 

Laskar NKRI juga merujuk pada Pasal 116 ayat (1) UU PPLH, yang mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

 

Atas dasar ketentuan tersebut, Laskar NKRI meminta aparat penegak hukum memastikan apakah dalam perkara PT SBJ telah dilakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pemberian perintah, pengambilan keputusan, maupun pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

 

«“Kami tidak menuduh individu tertentu dan tidak ingin mendahului proses hukum. Yang kami minta adalah penegakan hukum yang transparan. Jika memang tidak ditemukan unsur pidana terhadap pihak perorangan, sampaikan berdasarkan proses hukum. Tetapi apabila ditemukan bukti dan terpenuhi unsur pidananya, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sigit.»

 

LASKAR NKRI: JANGAN BERHENTI PADA DENDA

 

Laskar NKRI menilai penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata berkaitan dengan besaran denda yang dijatuhkan kepada korporasi.

 

Aspek yang juga penting adalah memastikan kepastian hukum, efek jera, perlindungan masyarakat, serta pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Denda sebesar Rp3 miliar merupakan bagian dari sanksi pidana yang telah dijatuhkan pengadilan. Namun, Laskar NKRI meminta agar publik memperoleh kejelasan mengenai apakah seluruh kemungkinan pertanggungjawaban hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut telah ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

 

«“Pertanyaan kami bukan apakah perusahaan boleh dihukum atau tidak. Putusan pengadilan sudah ada dan kami menghormatinya. Pertanyaan kami adalah apakah seluruh pihak yang secara hukum berpotensi dimintai pertanggungjawaban sudah ditelusuri berdasarkan alat bukti. Ini penting agar penegakan hukum lingkungan benar-benar memberikan rasa keadilan,” tegas Sigit.»

 

DESAK POLDA BANTEN DAN KEJATI BANTEN TRANSPARAN

 

Atas persoalan tersebut, LSM Laskar NKRI DPW Provinsi Banten mendesak:

 

1. Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara PT SBJ sesuai kewenangan masing-masing.

 

2. Aparat penegak hukum melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap kemungkinan pertanggungjawaban pidana pihak perorangan sebagaimana dimungkinkan dalam UU PPLH, apabila terdapat alat bukti dan terpenuhi unsur pidananya.

 

3. Memastikan proses penegakan hukum tidak berhenti pada pertanggungjawaban korporasi apabila berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan terdapat pihak perorangan yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

 

4. Mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat sepanjang informasi tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

5. Memastikan aspek pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat menjadi bagian penting dalam penanganan perkara lingkungan hidup.

 

Laskar NKRI DPW Provinsi Banten menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

 

“Kami ingin penegakan hukum lingkungan berjalan objektif, transparan, dan tidak tebang pilih. Korporasi harus bertanggung jawab sesuai putusan pengadilan, sementara kemungkinan pertanggungjawaban pidana perorangan juga harus ditelusuri secara profesional apabila memang terdapat dasar hukum dan alat bukti,” pungkas Sigit Priatna Putra.

 

Hkz

((((Robby.R)))

((((081234444427))))

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketum Ami Mendesak KKP, DJP Dan APH Untuk Menindak Tegas PT MMP, PT BB/BAN, PT BMI, dan PT BAL Terkait Impor Udang

    Ketum Ami Mendesak KKP, DJP Dan APH Untuk Menindak Tegas PT MMP, PT BB/BAN, PT BMI, dan PT BAL Terkait Impor Udang

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 138
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | SURABAYA 07 Oktober 2026 – Aliansi Madura Indonesia (AMI) mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang berhasil mengungkap peredaran 1.048 ton udang impor yang diduga tidak sesuai peruntukan di PT Mega Marine Pride (MMP) Pasuruan, PT Baramuda Bahari (BB/PT BAN) Pasuruan, PT […]

  • Walikota Subulussalam Disorot, Warga Pertanyakan Keberadaan Diluar Daerah dan Penggunaan SPPD 

    Walikota Subulussalam Disorot, Warga Pertanyakan Keberadaan Diluar Daerah dan Penggunaan SPPD 

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 171
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | SUBULUSSALAM  — Keberadaan Wali Kota Subulussalam, Haji Rasid Bancin, kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan intensitas keberadaan kepala daerah di luar daerah, terutama ketika masyarakat membutuhkan akses untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi secara langsung.   Salah seorang warga, “Raja Uman“, kepada awak media mempertanyakan keberadaan wali kota yang menurutnya cukup sulit ditemui ketika […]

  • Poros 98 : Prabowo Disadap, Sigit dan Jokowi Terseret: Saat Elite Saling Mengintai, Rakyat Ditinggal Menderita

    Poros 98 : Prabowo Disadap, Sigit dan Jokowi Terseret: Saat Elite Saling Mengintai, Rakyat Ditinggal Menderita

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Jakarta, 5 November 2026 melalui Press conference Bilung Silaen Ketua Umum POROS 98 mengatakan Pergantian Presiden tidak mengubah nasib rakyat. Yang berubah hanya wajahnya. Cara berkuasa tetap sama. Itulah masalah Indonesia hari ini. Bukan siapa yang duduk di istana, tapi untuk siapa negara ini dikelola. Jokowi dan Prabowo harus dinilai dengan ukuran yang […]

  • Ketua Siji Aceh Kecam Pernyataan Kadis Pendidikan yang Tolak Konfirmasi Wartawan Non-UKW

    Ketua Siji Aceh Kecam Pernyataan Kadis Pendidikan yang Tolak Konfirmasi Wartawan Non-UKW

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 82
    • 0Komentar

      SergapKriminal.Com | Kota Langsa – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Suara Independen Jurnalis Indonesia (DPW SIJI) Aceh “Muhammad.Ali C,JB” melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Aceh “Murtala Luddin” yang menyatakan Kepala sekolah agar menolak memberikan konfirmasi kepada wartawan yang belum memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pernyataan Kadis Pendidikan itu dinilai bertentangan dengan semangat kebebasan pers […]

  • Semarak HUT RI ke‑81: Warga Jalan Sendang Teratai Eratkan Kebersamaan Lewat Jalan Sehat & Beragam Lomba

    Semarak HUT RI ke‑81: Warga Jalan Sendang Teratai Eratkan Kebersamaan Lewat Jalan Sehat & Beragam Lomba

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 133
    • 0Komentar

    SergapKriminal | Semarang // 23 Agustus 2026// Suasana riuh gembira dan kehangatan persaudaraan mewarnai lingkungan Jalan Sendang Teratai, RT 04 RW 08, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, pada Minggu pagi ini. Seluruh warga bersatu merayakan peringatan ke‑81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar kegiatan jalan sehat serta serangkaian perlombaan khas bertema: “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”.   Sejak pagi, warga sudah berkumpul penuh semangat mulai anak‑anak, remaja, hingga bapak‑ibu […]

  • PERINGATI HARI BHAKTI KEMENIMIPAS KE-2, LAPAS LHOKSUKON SALURKAN BANSOS UNTUK WBP DAN MASYARAKAT

    PERINGATI HARI BHAKTI KEMENIMIPAS KE-2, LAPAS LHOKSUKON SALURKAN BANSOS UNTUK WBP DAN MASYARAKAT

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 38
    • 0Komentar

      Sergap KriminalCom, LHOKSUKON, ACEH UTARA – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lhoksukon menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat sekitar Lapas, Rabu (4/11/2026) pukul 10.00 WIB. Bantuan sosial berupa paket sembako dan kebutuhan pokok tersebut diserahkan langsung […]

expand_less