Breaking News
light_mode
Tags

Koordinator AMP Sultra Soroti Aktivitas Land Clearing PT. JNP Kwatir Cemari Sawah Warga

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
  • visibility 111
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | KOLAKA – Koordinator Aktivis Mahasiswa Pemuda Sulawesi Tenggara (AMP Sultra), Ruslan Sultra, secara tegas menyoroti dugaan aktivitas pembukaan lahan (land clearing) oleh PT Jaya Nikel Pacific (JNP) di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Aktivitas korporasi tersebut diduga kuat berjalan tanpa terlebih dahulu mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

 

Dugaan pelanggaran ini mencuat ke publik setelah tim investigasi lapangan AMP Sultra melakukan peninjauan langsung di kawasan tersebut beberapa waktu lalu.

 

“Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kami menemukan adanya dugaan aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT Jaya Nikel Pacific di Desa Oko-Oko tanpa mengantongi dokumen AMDAL. Apabila temuan ini terbukti benar, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum,” ujar Ruslan Sultra, Rabu (26/08/2026).

 

Menurut informasi yang dihimpun tim investigasi di lapangan, area yang tengah dibersihkan tersebut diduga akan dialokasikan sebagai stockpile atau tempat penumpukan sementara bijih nikel (ore), yang disinyalir berkaitan dengan aktivitas PT Vale Indonesia Tbk. Ruslan menegaskan bahwa kebenaran informasi ini perlu segera diverifikasi oleh instansi yang berwenang.

 

Selain masalah kelengkapan izin, AMP Sultra mengkhawatirkan letak geografis proyek yang berada sangat dekat dengan lahan persawahan produktif milik warga Desa Oko-Oko. Aktivitas industri tanpa amdal dinilai menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan sektor pertanian setempat.

 

“Pembukaan lahan di dekat area persawahan berpotensi meningkatkan erosi dan sedimentasi sehingga material tanah dapat terbawa ke saluran irigasi maupun petak sawah warga. Jika kondisi ini terjadi, bukan hanya kualitas tanah yang dapat menurun, tetapi juga dapat mengganggu sistem irigasi, meningkatkan risiko banjir lokal saat musim hujan, serta berdampak terhadap produktivitas pertanian masyarakat,” urai Ruslan secara rinci.

 

Lebih lanjut, Ruslan mengingatkan bahwa dokumen AMDAL bukan sekadar formalitas atau persyaratan administratif belaka. Regulasi tersebut merupakan instrumen hukum vital yang berfungsi mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan langkah pencegahan dampak lingkungan telah siap sebelum aktivitas fisik di lapangan dimulai.

 

Jika dugaan pembukaan lahan tanpa dokumen lingkungan ini benar terbukti, tindakan PT JNP dinilai berpotensi menabrak sejumlah regulasi berlapis, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang mewajibkan kepatuhan total pemegang izin terhadap aspek kelestarian lingkungan.

 

“Amdal merupakan instrumen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha telah mengkaji dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Apabila kegiatan dilakukan tanpa memenuhi kewajiban tersebut, maka potensi kerusakan lingkungan maupun konflik sosial akan semakin besar,” kata Ruslan menambahkan.

 

Merespons temuan ini, AMP Sultra mendesak jajaran kementerian terkait, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Kolaka, hingga aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan.

Mereka dituntut melakukan inspeksi mendadak ke lapangan guna memeriksa legalitas operasional perusahaan.

Penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih sangat diharapkan dalam kasus ini demi menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak konstitusional masyarakat Desa Oko-Oko atas lingkungan hidup yang bersih, baik, dan sehat.#

(Red)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemko Langsa Umumkan Nama Penerima Bantuan Bencana Tahap I

    Pemko Langsa Umumkan Nama Penerima Bantuan Bencana Tahap I

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 110
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa – Walikota Langsa Jeffry Sentana S Putra, SE, melalui Ketua Komando Satgas Penanganan Bencana Dra. Suhartini, M.Pd, memberitahukan kepada masyarakat Kota Langsa Nama Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Sebanyak 1.326 KK. Daftar ini sesuai dengan Hasil Review Inspektorat BNPB Tanggal 27 Februari 2026 tentang Penyaluran Bantuan Korban Banjir Tahap I sebanyak 1,326 KK dengan rincian […]

  • Wakil Wali Kota Langsa Anjangsana ke LKSA YPPN, Hadirkan Kepedulian untuk Anak Yatim Piatu

    Wakil Wali Kota Langsa Anjangsana ke LKSA YPPN, Hadirkan Kepedulian untuk Anak Yatim Piatu

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 103
    • 0Komentar

    SergapMriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Langsa diwujudkan Pemerintah Kota Langsa melalui kegiatan anjangsana ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Pemerhati Peduli Anak Negeri (YPPN) di Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Senin (17/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Langsa Muhammad Haikal Alfisyahrin, […]

  • Diduga Jual Arsip Negara ke Rongsokan dan Gaji Buruh di Bawah UMK, Kantor Camat Tanjung Morawa Didemo Warga

    Diduga Jual Arsip Negara ke Rongsokan dan Gaji Buruh di Bawah UMK, Kantor Camat Tanjung Morawa Didemo Warga

    • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com |​DELI SERDANG (Sumut) — Gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap jalannya tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan kembali memuncak. Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Indonesia (DPP-FMI) bersama LSM Pusat Perjuangan Masyarakat Indonesia (PERAK) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Camat Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis […]

  • Kepala SMPN 2 Nglegok Sekaligus Ketua MKKS Blitar Sampaikan Ucapan Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026

    Kepala SMPN 2 Nglegok Sekaligus Ketua MKKS Blitar Sampaikan Ucapan Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Jawa Timur — Sergapkriminal.Com Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2026, Kepala SMPN 2 Nglegok sekaligus Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Blitar menyampaikan ucapan selamat Hari Sumpah Pemuda kepada seluruh generasi muda Indonesia.   Peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, dan gotong royong […]

  • Pemkab Aceh Barat Siap Terima Rencana KKN Mahasiswa USK di Desember Mendatang ,Bupati Tarmizi : Kami Sambut Baik Rencana Ini

    Pemkab Aceh Barat Siap Terima Rencana KKN Mahasiswa USK di Desember Mendatang ,Bupati Tarmizi : Kami Sambut Baik Rencana Ini

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 148
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com | Aceh Barat 16/10/2026 Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH dan Sekda menerima audiensi survei awal Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh LPPM dan P2KKN Universitas Syiah Kuala (USK) di Aula Teuku Umar Setdakab pada Jumat , 16/10/2026.   Tarmizi mengatakan, audiensi yang dilakukan Pemkab Aceh Barat bersama dengan […]

  • MAAF Presiden RI: Londo Ireng Adalah Kaki Tangan Penguasa, Jangan Lagi Membodohi Rakyat, Tegas Zulfadli Pendiri LSM BLJ

    MAAF Presiden RI: Londo Ireng Adalah Kaki Tangan Penguasa, Jangan Lagi Membodohi Rakyat, Tegas Zulfadli Pendiri LSM BLJ

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 173
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com| Kota Langsa – Istilah Londo Ireng selama ini kerap ditafsirkan beragam makna, namun menurut pandangan Zulfadli, S.Sos.I.MM selaku Pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroe, makna sesungguhnya adalah sekelompok orang yang menjadi kaki tangan atau tenaga pelaksana para penguasa, yang bekerja semata-mata untuk memperkaya mereka yang memegang kekuasaan. “Maaf Atok, menurut saya yang disebut Londo Ireng […]

expand_less