Somasi Ketiga Dilayangkan ke PT KWP, LPPNRI Minta Klarifikasi Asal-usul TBS dan Dugaan Kebun di Kawasan Hutan
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
- visibility 113
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminal.Com | KAMPAR 07 Oktober 2026 – Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK-LPPNRI) Kabupaten Kampar kembali melayangkan Surat Somasi Ketiga dan Terakhir kepada PT KWP Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
Surat bernomor 02/SKH-LH/X/2026 tertanggal 7 Oktober 2026 tersebut berisi permintaan klarifikasi terkait dugaan penerimaan dan pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) yang diduga berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa legalitas.
Dalam surat itu, LPPNRI menegaskan somasi ketiga merupakan bentuk peringatan sekaligus kesempatan terakhir bagi PT KWP untuk memberikan penjelasan secara tertulis, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Soroti Asal-usul TBS yang Masuk ke PKS
LPPNRI memaparkan sejumlah hal yang menjadi dasar permintaan klarifikasi. Salah satunya mengenai dugaan adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang belum memperoleh perizinan atau legalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
LPPNRI juga menyoroti dugaan bahwa buah kelapa sawit/TBS yang berasal dari kebun masyarakat tersebut kemudian dijual kepada pihak RAM atau pengumpul, sebelum diduga dipasarkan dan/atau dikirim kepada pihak Peron/Pabrik Kelapa Sawit (PKS), termasuk PT KWP Desa Danau Lancang.
Namun, LPPNRI menegaskan bahwa seluruh uraian tersebut masih berupa dugaan yang membutuhkan klarifikasi dan verifikasi berdasarkan data serta dokumen yang sah.
“Seluruh uraian mengenai PT. KWP dalam surat ini merupakan dugaan yang masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi berdasarkan data serta dokumen yang sah,” demikian substansi surat tersebut.
Minta Sistem Traceability Dibuka
Salah satu poin penting yang diminta LPPNRI adalah keterlacakan atau traceability asal-usul TBS.
LPPNRI meminta agar dapat diketahui asal kebun penghasil TBS, identitas pemasok, lokasi kebun, status dan fungsi kawasan tempat kebun berada, dasar hak atau izin pengelolaan kebun, serta dokumen legalitas TBS yang diterima PT KWP.
Selain itu, LPPNRI mempertanyakan prosedur pemeriksaan legalitas bahan baku yang diterapkan oleh perusahaan sebelum TBS diterima dan diolah.
Dalam surat tersebut terdapat sedikitnya tujuh permintaan klarifikasi, di antaranya:
1. Apakah PT KWP menerima TBS dari pihak RAM/pengumpul yang sumber buahnya berasal dari kebun masyarakat di sekitar atau di dalam kawasan hutan?
2. Bagaimana prosedur PT KWP dalam memastikan legalitas dan asal-usul TBS dari setiap pemasok?
3. Apakah PT KWP memiliki sistem pencatatan atau dokumen traceability yang menunjukkan asal kebun TBS?
4. Apakah perusahaan mengetahui atau pernah memperoleh informasi mengenai pemasok yang menjual TBS diduga berasal dari kawasan hutan?
5. Jika terdapat pemasok yang TBS-nya diduga berasal dari kawasan hutan tanpa legalitas, apakah PT KWP telah menghentikan penerimaan dari pemasok tersebut?
6. Apa saja langkah pengawasan internal yang dilakukan perusahaan untuk memastikan TBS tidak berasal dari sumber yang sesuai dengan ketentuan hukum?
7. Jika PT KWP menyatakan seluruh TBS yang diterima telah memenuhi ketentuan hukum, LPPNRI meminta pernyataan tersebut dijelaskan berdasarkan data dan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi.
Rujuk UU Kehutanan dan Pencegahan Perusakan Hutan
Dalam suratnya, LPPNRI mencantumkan sejumlah dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
LPPNRI juga merujuk Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013, yang berkaitan dengan larangan kegiatan perkebunan dan kegiatan yang berkaitan dengan hasil perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Selain itu, dicantumkan Pasal 93 UU Nomor 18 Tahun 2013, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah, serta PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang telah diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2026.
LPPNRI juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2024, dengan tetap memperhatikan kondisi faktual dan status masing-masing kebun serta kriteria hukum yang berlaku.
Berikan Tenggat 3 x 24 Jam
Pada bagian batas waktu dan peringatan terakhir, LPPNRI memberikan kesempatan kepada PT KWP selama 3 x 24 jam sejak Somasi Ketiga dan Terakhir diterima untuk memberikan jawaban dan klarifikasi secara tertulis.
Jawaban tersebut diminta disampaikan secara tertulis, jelas dan lengkap serta dilengkapi data maupun dokumen pendukung yang relevan agar dapat dilakukan verifikasi terhadap setiap keterangan yang diberikan.
LPPNRI juga meminta PT KWP melakukan sejumlah tindakan, antara lain pemeriksaan internal terhadap sumber dan asal-usul TBS dari pemasok/RAM, memastikan TBS yang diterima berasal dari sumber legal, serta menghentikan sementara penerimaan TBS dari sumber atau pemasok yang berdasarkan pemeriksaan internal terbukti tidak memenuhi persyaratan legalitas.
Selain itu, perusahaan diminta menjaga dan mengamankan seluruh dokumen serta data yang berkaitan dengan asal-usul, penerimaan, penimbangan, pembelian dan pengolahan TBS yang menjadi objek pengaduan.
Jika Tak Ada Jawaban, LPPNRI Siapkan Langkah Berikutnya
LPPNRI menyatakan apabila sampai batas waktu berakhir PT KWP tidak memberikan tanggapan, klarifikasi atau tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum dan/atau menyampaikan laporan atau pengaduan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut, menurut surat LPPNRI, dapat mencakup permintaan pemeriksaan dan verifikasi kepada instansi yang mempunyai kewenangan mengenai status dan fungsi kawasan, legalitas kegiatan perkebunan, asal-usul dan keterlacakan TBS, legalitas pemasok/RAM, mekanisme penerimaan dan pengolahan TBS, serta kepatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok.
Surat tersebut ditandatangani Daulat Panjaitan, C.L.A.P., C.P.L., selaku Dewan Pimpinan Kabupaten LPPNRI Kabupaten Kampar.
Kini, publik menunggu bagaimana respons PT KWP terhadap somasi ketiga tersebut, khususnya terkait asal-usul TBS, sistem traceability, mekanisme pemeriksaan pemasok, serta langkah perusahaan dalam memastikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang memiliki legalitas.
(((( ROBBY RAMBI ))))
- Penulis: Admin











Saat ini belum ada komentar