Diduga Pemain Minyak Solar Subsidi Sudah Lama Beroperasi di Pidie, Pertamina dan Polda Aceh Diminta Sidak Lokasi Gudang Penimbunan
- account_circle Muhammad
- calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
- visibility 180
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminalCom | Aceh Pidie – Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang sudah lama menjadi pertanyaan publik di Kabupaten Pidie, Aceh, kembali mencuat.
Berdasarkan informasi dan dokumentasi lapangan yang diterima tim pada Minggu , 18 Oktober 2026, di wilayah Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh,diduga kuat adanya aktivitas pengumpulan dan penimbunan solar subsidi oleh oknum pemain yang sudah lama beroperasi.
Foto bukti lapangan dengan koordinat Lat 5.299626° Long 96.011857° di wilayah Jumphoih Adan, Mutiara Timur, memperlihatkan aktivitas kendaraan truk yang diduga terkait dengan pendistribusian BBM bersubsidi dalam jumlah besar.
Warga setempat mempertanyakan dari mana sumber solar subsidi dalam jumlah besar tersebut diperoleh, sementara di sisi lain nelayan, petani, dan sopir angkutan umum di Pidie sering mengeluhkan kelangkaan solar subsidi.
Masyarakat meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Polda Aceh (Ditreskrimsus) untuk tidak tinggal diam dan segera turun langsung memeriksa lokasi gudang-gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan dan transit solar subsidi di wilayah Mutiara Timur dan sekitarnya.
DASAR HUKUM DUGAAN PELANGGARAN:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. UU Cipta Kerja
Pasal 53: Setiap orang yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga BBM tanpa Izin Usaha, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 Miliar.
Pasal 55 (dipertegas dalam UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023): Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000 (60 Miliar).
2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 jo. Perpres Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM
Pasal 2 dan 3: BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu: rumah tangga miskin, usaha kecil, pertanian, perikanan, transportasi umum. Dilarang untuk industri dan penimbunan.
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021
Penyaluran solar subsidi wajib tepat sasaran dan tidak boleh diperjualbelikan kembali kepada pengecer atau industri.
4. KUHP Pasal 480 tentang Penadahan
Barang hasil kejahatan termasuk BBM subsidi yang ditimbun dan diperjualbelikan kembali dapat dijerat pasal penadahan.
TUNTUTAN:
1. Pertamina Patra Niaga diminta melakukan audit distribusi solar subsidi di wilayah Pidie dan membuka data penyaluran yang tidak wajar.
2. Polda Aceh melalui Ditreskrimsus Tipidter diminta segera melakukan penyelidikan dan sidak ke lokasi gudang-gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan solar subsidi di Kecamatan Mutiara Timur.
3. Jika terbukti, proses hukum tegas dan cabut izin usaha yang terlibat sesuai UU Migas Pasal 55.
Solar subsidi adalah hak rakyat kecil. Jika dipermainkan, negara dirugikan dan rakyat sengsara.
(Tim)
- Penulis: Muhammad











Saat ini belum ada komentar