Proyek OTSUS Rp 9,5 Miliar Masjid Agung Baitul A’la Nagan Raya Diduga Dikerjakan Asal Jadi, Mutu Beton dan Keselamatan Konstruksi Dipertanyakan
- account_circle Muhammad
- calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
- visibility 98
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminalCom, SUKA MAKMUE, NAGAN RAYA – Proyek Lanjutan Pembangunan Masjid Agung Baitul A’la Kabupaten Nagan Raya yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Aceh Tahun 2026 senilai Rp 9.588.880.800,- menuai sorotan.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, Jumat (23/10/2026) di lokasi Depan Masjid Agung, Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, ditemukan sejumlah kejanggalan teknis yang berpotensi menurunkan kualitas bangunan.
Dari tiga dokumentasi foto dengan stempel GPS Map Camera, terungkap:
Pertama, papan proyek mencatat pelaksana adalah CV. Metropolis Real Estate Group dengan konsultan pengawas PT. Dimitra Karya Consultant, waktu pelaksanaan sangat mepet dari 14 September hingga 31 Desember 2026.
Kedua, besi tulangan kolom untuk pagar pembatas dibiarkan berdiri di dalam lubang galian yang tergenang air lumpur dan mulai berkarat, tanpa upaya pengeringan atau lantai kerja. Secara kaidah konstruksi, pengecoran di atas air dapat menurunkan mutu beton K-225 / K-300 secara signifikan.
Ketiga, hasil pengecoran sloof pagar terlihat menggantung, keropos, dan tidak menyatu dengan tanah, dengan rongga kosong di bawahnya yang masih tergenang air. Tidak terlihat bekisting yang rapi dan pemadatan yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
Kondisi ini sangat disayangkan mengingat ini adalah Masjid Agung kebanggaan Kabupaten Nagan Raya dan menggunakan Dana OTSUS yang seharusnya menjadi contoh pembangunan berkualitas.
Dasar Hukum Sorotan Media:
1.UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 18 Ayat (1): Menjamin kemerdekaan pers untuk mencari dan menyebarluaskan informasi, setiap orang yang menghambat atau menghalangi tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda Rp 500 Juta.
2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 dan Pasal 52: Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses publik. Badan Publik (Dinas PUPR) wajib menyediakan informasi yang akurat terkait penggunaan anggaran negara.
3. UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61:Setiap pekerjaan konstruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan konstruksi. Penyedia jasa yang tidak memenuhi standar mutu dapat dikenakan sanksi dan wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan selama 10 tahun.
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 27 Ayat (4): Pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta menghasilkan barang/jasa yang berkualitas.
5. UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3: Setiap perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, termasuk pengurangan volume dan mutu pekerjaan konstruksi yang didanai APBD/APBN/OTSUS, dapat dipidana korupsi.
6. Permen PUPR No. 7 Tahun 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: Pelaksanaan pengecoran beton wajib menggunakan lantai kerja, pemadatan dengan vibrator, dan tidak boleh dilakukan di atas genangan air.
Awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya sebagai penanggung jawab kegiatan, serta kepada pihak pengawas PT. Dimitra Karya Consultant, namun hingga berita ini diturunkan belum berhasil ditemui.
Publik meminta Bupati Nagan Raya dan Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun langsung melakukan pemeriksaan mutu (quality control) dan evaluasi terhadap proyek OTSUS tersebut agar uang rakyat tidak terbuang sia-sia untuk bangunan yang tidak bertahan lama.
(Tim)
- Penulis: Muhammad











Saat ini belum ada komentar