Diduga Abaikan K3, Proyek Rp 2,7 Miliar Rehab SDN Tanah Rata Dikerjakan Tanpa APD, Balok Atap Tersambung
- account_circle Muhammad
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- visibility 242
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminalCom | PEUREULAK, ACEH TIMUR –Pekerjaan rehabilitasi gedung SD Negeri Tanah Rata, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, menjadi sorotan publik setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi di lokasi proyek.
Proyek tersebut diketahui merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, jenis kegiatannya meliputi rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan toilet, rehabilitasi ruang perpustakaan, dan rehabilitasi ruang administrasi.
Waktu pekerjaan selama 150 hari kalender, mulai 28 Juni s/d 25 November 2026, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 2.702.739.005, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Pelaksananya adalah Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN Tanah Rata, Jalan Alue Meuh, Desa Tanah Rata, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
Berdasarkan foto temuan pada Rabu (11/11/2026) pukul 11:09 WIB di Gampong Tanah Rata, Kecamatan Peureulak, terlihat sejumlah pekerja melakukan pekerjaan di atas rangka baja atap gedung sekolah tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.
Pada foto pertama, terlihat seorang pekerja berdiri dan berjalan di atas rangka baja atap yang sedang dipasang, tanpa menggunakan helm pengaman, tanpa sabuk pengaman (safety belt), tanpa sepatu safety, dan tanpa alat pelindung diri lainnya.
Pada foto kedua, terlihat lebih jelas seorang pekerja berbaju merah sedang jongkok di ujung rangka baja atap, pada posisi yang paling rawan. Pekerja tersebut juga tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, maupun alat pelindung lainnya. Ia hanya bertumpu pada rangka baja yang tipis, dengan risiko terpeleset dan terjatuh yang sangat tinggi.
Selain dugaan pelanggaran K3, pada foto temuan pukul 11:30 WIB juga terlihat adanya dugaan kejanggalan pada struktur bangunan. Balok yang ditandai garis merah terlihat tersambung, bukan balok utuh.
Balok tersebut merupakan balok bentangan yang menahan beban rangka baja atap di atasnya. Balok yang tersambung pada bentangan panjang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan sangat rawan menjadi titik terlemah.
Jika sambungan tersebut tidak dihitung kekuatannya dan tidak dikerjakan sesuai standar, balok bisa retak, bengkok, bahkan patah dan menyebabkan rangka atap ambruk.
Padahal, pekerjaan di ketinggian termasuk kategori pekerjaan berisiko tinggi yang wajib dilengkapi dengan APD lengkap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker, serta ketentuan K3 yang tercantum dalam kontrak kerja proyek pemerintah.
Penerapan K3 bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi pelaksana proyek untuk melindungi keselamatan pekerja. Jika pekerja terpeleset atau terjatuh dari ketinggian, akibatnya bisa fatal, mulai dari luka berat, cacat permanen, hingga meninggal dunia.
Yang lebih memprihatinkan, pekerjaan tersebut dilakukan di lingkungan Sekolah Dasar yang masih aktif, tempat anak-anak belajar dan bermain setiap hari.
Di sekitar lokasi terlihat material bangunan, besi, dan puing yang berserakan di halaman sekolah, yang dapat membahayakan keselamatan siswa, guru, dan warga sekitar.
Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa pelaksana proyek dan konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan yang ketat di lapangan dan mengabaikan aspek keselamatan kerja. Apalagi, waktu pekerjaan yang akan berakhir pada 25 November 2026 diduga membuat pekerjaan dikebut tanpa memperhatikan kualitas dan keselamatan.
Salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekhawatirannya.
“Kami sangat khawatir melihat pekerja di atas tanpa pengaman. Ini sekolah anak-anak, kalau ada yang jatuh atau besi jatuh ke bawah, siapa yang tanggung jawab? Harusnya pengawas tegas, pekerja wajib pakai helm dan sabuk pengaman. Jangan sampai ada korban baru ditindak. Apalagi baloknya tersambung, bukan balok utuh, itu bahaya sekali kalau ambruk. Padahal dananya besar, Rp 2,7 miliar dari APBN, harusnya kerjanya bagus,” ujarnya.
Warga berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, Dinas terkait, konsultan pengawas, dan aparat pengawas ketenagakerjaan segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan, memberikan teguran keras, serta memerintahkan pelaksana untuk menerapkan K3 secara ketat sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, masyarakat juga meminta agar pelaksana proyek menyediakan dan mewajibkan seluruh pekerja menggunakan APD lengkap, memasang rambu keselamatan, membatasi area berbahaya agar tidak membahayakan siswa dan warga sekitar, serta memeriksa ulang balok yang tersambung tersebut dan menggantinya dengan balok utuh sesuai spesifikasi jika terbukti tidak sesuai.(*)
- Penulis: Muhammad











Saat ini belum ada komentar