Dugaan Kongkalikong Peredaran Rokok Cina Ilegal di PT VDNI, PB HMI MPO Desak Kejagung RI Turun Tangan Tangkap dan Periksa Dirut PT VDNI serta Kepala Bea Cukai Sultra
- account_circle Muttaqin
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- visibility 56
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA / Sergapkriminal. Com.
KENDARI, 11 NOVEMBER 2026 – Kasus dugaan peredaran masif rokok ilegal asal Tiongkok tanpa pita cukai resmi di kawasan industri pertambangan Sulawesi Tenggara terus menuai sorotan tajam. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) secara resmi mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk segera turun tangan mengambil alih penanganan perkara, serta menangkap dan memeriksa Direktur Utama PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) bersama Kepala Bea Cukai Sulawesi Tenggara.
Desakan langsung kepada Korps Adhyaksa tingkat pusat ini dilayangkan menyusul dugaan kuat adanya praktik kongkalikong dan pembiaran terstruktur terkait beredarnya rokok bermerek Jiaozi Kuanzhai Wuliang Nongyang (娇子 宽窄 五粮浓香) di area smelter PT VDNI, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Produk tembakau impor tersebut disinyalir beredar bebas tanpa pita cukai resmi Republik Indonesia maupun Peringatan Kesehatan Bergambar (PHW), yang merupakan tindak pidana serius di bidang kepabeanan dan cukai serta berpotensi merugikan keuangan negara.
Fungsionaris PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, menegaskan bahwa intervensi langsung dari Kejagung RI sangat diperlukan guna menjamin objektivitas penyidikan dan menghindari potensi konflik kepentingan di tingkat daerah.
“Kami mendesak Jaksa Agung RI melalui jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk segera turun tangan, periksa, dan tangkap Direktur Utama PT VDNI serta Kepala Bea Cukai Sultra. Lolosnya rokok polos asal Cina dalam jumlah besar ke kawasan industri strategis mustahil terjadi tanpa adanya kelalaian fatal atau dugaan kongkalikong sistematis,” tegas Indra Dapa Saranani dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Menurut Indra, skala operasi perusahaan multinasional dan dugaan keterlibatan oknum pengawas kepabeanan menjadikan kasus ini layak ditangani langsung oleh Kejagung RI demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
Menyikapi urgensi kasus tersebut, PB HMI MPO menyampaikan empat poin tuntutan tegas:
1. Mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera membentuk tim khusus guna mengusut tuntas, memeriksa, dan menangkap Direktur Utama PT VDNI serta Kepala Bea Cukai Sulawesi Tenggara atas dugaan pembiaran dan kongkalikong dalam peredaran rokok ilegal di kawasan industri Morosi.
2. Menuntut Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Pusat untuk mengevaluasi total jajaran Bea Cukai di Sulawesi Tenggara serta segera melakukan operasi penyitaan (sweeping) di mess pekerja dan pergudangan PT VDNI.
3. Menuntut Transparansi Manajemen PT VDNI untuk membuka seluruh dokumen jalur masuk logistik dan kontainer perusahaan kepada Kejagung RI dan publik guna membuktikan tidak adanya penyelundupan barang ilegal yang disisipkan bersama material proyek.
4. Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas setiap pelanggaran regulasi yang melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) di lingkungan PT VDNI.
PB HMI MPO menyatakan akan segera menyerahkan laporan resmi beserta bukti awal ke Gedung Bundar Kejagung RI di Jakarta. Apabila tidak ada langkah penindakan yang tegas dan terukur dalam waktu dekat, pihaknya siap mengonsolidasikan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Kejagung RI dan Kementerian Keuangan RI.
- Penulis: Muttaqin











Saat ini belum ada komentar