Breaking News
light_mode
Tags

YLBH AK Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Aceh Barat Dampingi Anak Korban Kekerasan,Dorong Sosialisasi Pencegahan

  • account_circle Dila Andrian
  • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
  • visibility 49
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

SergapKriminal.com|Aceh Barat.3/11/2026

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) Distrik Aceh Barat mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mendampingi anak korban dugaan perundungan dan pengeroyokan yang sempat viral di media sosial. YLBH AKA juga mendorong pemerintah daerah menghidupkan kembali sosialisasi pencegahan kenakalan remaja di seluruh gampong dan sekolah.

 

Ketua YLBH AKA Distrik Aceh Barat, Andri, menilai pendampingan yang diberikan Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah sejalan dengan kewajiban negara dalam melindungi anak.

 

“Kami mengapresiasi Bapak Bupati dan jajaran DP3AKB yang bergerak cepat. Pendampingan mulai dari proses visum hingga saat pemanggilan di Polres menunjukkan pemerintah daerah hadir untuk anak korban dan keluarganya. Inilah wujud nyata pelaksanaan kewajiban perlindungan anak,” ujar Andri pada Selasa,3/11/2026.

 

YLBH AKA mencermati dua peristiwa yang belakangan menjadi perhatian publik. Pertama, dugaan perundungan dan pengeroyokan terhadap seorang anak berinisial R, yang orang tuanya telah melapor ke kepolisian dengan dukungan dinas terkait. Kedua, dugaan pemukulan terhadap anak di bawah umur di kawasan Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, yang tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan SPKT Polres Aceh Barat pada 2 November 2026.

 

Menurut Andri, kedua peristiwa itu menjadi alarm bahwa perlindungan anak harus dijaga bersama. “Dalam kasus kedua, kami berharap pemerintah daerah juga segera memberikan pendampingan yang sama, termasuk pemulihan psikologis bagi korban yang dilaporkan mengalami trauma,” katanya.

 

YLBH AKA mendukung penuh pernyataan Bupati bahwa tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) tidak dapat dibenarkan.

 

“Kami sepakat dengan Bapak Bupati. Apa pun alasannya, main hakim sendiri tidak boleh terjadi. Indonesia adalah negara hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui proses hukum, bukan dengan kekerasan yang justru melahirkan tindak pidana baru,” tegas Andri.

 

Ia menambahkan bahwa dalam perkara yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), penyelesaian harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan diversi sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Identitas anak juga wajib dilindungi dari publikasi yang menimbulkan stigma. Semua pihak yang diduga terlibat tetap harus dihormati asas praduga tak bersalahnya.

 

YLBH AKA mendesak Pemkab Aceh Barat menggencarkan kembali sosialisasi dan edukasi tentang kenakalan remaja di gampong, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

 

“Kasus-kasus ini alarm bagi kita semua. Persoalan pertemanan, kesalahpahaman, dan kecemburuan di kalangan remaja bisa berujung kekerasan. Pencegahan harus dilakukan secara sistemik dan sejak dini, tidak cukup hanya menindak setelah kejadian,” ujar Andri.

 

Upaya pencegahan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bersama Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, mewajibkan negara dan pemerintah daerah menjamin perlindungan anak. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak menempatkan penciptaan lingkungan yang aman bagi anak, penguatan norma anti-kekerasan, dan pendidikan kecakapan hidup sebagai bagian dari strategi inti. Kerangka koordinasi bagi pemerintah daerah juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

 

Di lingkungan sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta menerapkan mekanisme pencegahan yang aktif. Adapun dalam konteks kekhususan Aceh, pemerintah daerah dapat bersandar pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan perlindungan anak sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

 

YLBH AKA menyatakan siap membantu Pemkab Aceh Barat dalam sosialisasi, penyuluhan hukum, pendampingan korban, dan edukasi kesadaran hukum bagi generasi muda.

 

“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi inilah kunci memutus rantai kekerasan dan kenakalan remaja di Aceh Barat,” kata Andri ****

 

 

“Mari kita jaga anak-anak kita bersama. Masa depan Aceh Barat ada di tangan generasi mudanya,” tutup Andri.

  • Penulis: Dila Andrian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bendera Kusam Tetap Berkibar di Kantor BPBD Langsa , Publik Menuntut Penghormatan Terhadap Smbol Negara

    Bendera Kusam Tetap Berkibar di Kantor BPBD Langsa , Publik Menuntut Penghormatan Terhadap Smbol Negara

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Bendera Merah Putih yang seharusnya menjadi kebanggaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, justru terlihat kusam, pudar, dan tidak lagi layak kibar di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Langsa. Temuan tim media pada Jumat (06/11/2026) tersebut langsung menuai sorotan publik. Kantor yang beralamat di Jalan A. Yani, Gampong […]

  • Rasyid Ridho: Kinerja Irsan Nasution Cukup Bagus, Polemik Parkir Harus Dijelaskan Secara Terbuka.

    Rasyid Ridho: Kinerja Irsan Nasution Cukup Bagus, Polemik Parkir Harus Dijelaskan Secara Terbuka.

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 102
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MEDAN / Sabtu,05 September 2026 – Ketua Relawan Rico-Zaki (RERZAK), Muhammad Rasyid Ridho, angkat bicara menanggapi polemik pengelolaan parkir di Kota Medan, khususnya terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai uang sekitar Rp1,3 miliar yang disebut berkaitan dengan deposit tujuh pengelola parkir.   Menurut Rasyid, persoalan tersebut perlu dilihat secara utuh, termasuk dengan […]

  • Fast Respon DPW Aceh Sampaikan Selamat kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto atas Persetujuan Komisi III DPR

    Fast Respon DPW Aceh Sampaikan Selamat kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto atas Persetujuan Komisi III DPR

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 86
    • 0Komentar

    ACEH | SergapKriminal.Com  — Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh, Agus Suriadi, menyampaikan ucapan selamat kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto   Setelah Komisi III DPR RI menyetujui pencalonannya sebagai Kapolri melalui keputusan secara aklamasi, Kamis (1/10/2026).   Atas nama keluarga besar Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh, Agus Suriadi berharap proses […]

  • Tutup Pembinaan Bela Negara Penerima Beasiswa Afirmasi 2026, Wali Kota Langsa Ajak Mahasiswa Jadi Duta Harmoni dan Toleransi

    Tutup Pembinaan Bela Negara Penerima Beasiswa Afirmasi 2026, Wali Kota Langsa Ajak Mahasiswa Jadi Duta Harmoni dan Toleransi

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, S.E., menutup kegiatan Pembinaan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Tahun 2026 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Hutan Kota Langsa, Minggu (15/11/2026). Penutupan kegiatan tersebut ditandai dengan penyematan pin kepada peserta oleh Wali Kota Langsa Jeffry […]

  • Potret Humanis TMMD di Alue Canang, Personel Satgas Jadi Sahabat Masyarakat Desa

    Potret Humanis TMMD di Alue Canang, Personel Satgas Jadi Sahabat Masyarakat Desa

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 61
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Timur  – Di sela kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 Kodim 0104/Aceh Timur, personel Satgas TMMD Prada Zega melaksanakan komunikasi sosial (Komsos) bersama warga pedagang sayur keliling di Desa Alue Canang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, Kamis (07/05/2026). Suasana penuh keakraban terlihat saat Prada Zega bercengkerama dengan para ibu-ibu dan […]

  • Gudang SIONG Andre Sinaga Disorot, BBM Subsidi Diduga Masuk Gudang — Ke Mana Alirannya?

    Gudang SIONG Andre Sinaga Disorot, BBM Subsidi Diduga Masuk Gudang — Ke Mana Alirannya?

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 178
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |MEDAN LABUHAN, Kamis, 03 September 2025 — Aktivitas yang diduga berkaitan dengan penampungan dan perdagangan minyak solar subsidi kembali menjadi sorotan di kawasan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Sebuah gudang yang disebut-sebut milik pria berinisial AS alias Andre Sinaga diduga masih beroperasi meski aktivitas tersebut telah lama menjadi keresahan warga sekitar.   Pantauan tim […]

expand_less