Breaking News
light_mode
Tags

Diduga Dipimpin Oknum Geuchik, Pengeboran Minyak Mentah Ilegal di Alue Punou Mengancam Warga dan Lingkungan

  • account_circle Muhammad
  • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
  • visibility 51
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

BIREUEN|SergapKriminalCom, Aktivitas pengeboran minyak mentah ilegal diduga masih berlangsung secara terang-terangan di Gampong Alue Punou, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Yang membuat warga semakin resah, aktivitas tersebut diduga dikoordinir secara terorganisir dan dipimpin langsung oleh oknum Geuchik setempat,Selasa(17/11/2026).

Temuan ini terungkap dari dokumentasi foto yang diterima redaksi. Di tengah kebun kelapa yang rimbun, berdiri sebuah gubuk kayu beratap seng. Di sekelilingnya terlihat tumpukan drum minyak, rangkaian pipa besi yang menjulang tinggi, serta peralatan lain yang diduga digunakan untuk menyedot, mengolah, dan menampung minyak mentah.

Lokasinya tersembunyi, jauh dari jalan utama dan permukiman warga, di balik semak dan rimbunan kelapa. Warga menduga lokasi itu sengaja dipilih agar luput dari pengawasan petugas.

Bagi warga Alue Punou, keberadaan pengeboran liar itu bukan hanya soal ilegal atau tidak. Ini soal keselamatan.

Minyak mentah sangat mudah terbakar. Sedikit saja percikan api, kebun kelapa bisa habis terbakar. Jika terjadi ledakan atau tumpahan, tanah tercemar, air sumur warga tercemar, dan kebun warga rusak.

“Kami hidup dalam ketakutan setiap hari. Kalau api menyambar, siapa yang tanggung jawab? Ini di tengah kebun kami, dekat dengan kebun warga. Kalau meledak, kami yang jadi korban. Tapi kami mau mengadu ke siapa, kalau yang diduga jadi ketua kelompoknya itu oknum Geuchik sendiri?” ujar seorang warga Alue Punou yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Warga lain menyebut aktivitas itu sudah berlangsung cukup lama, dilakukan berkelompok, dan hasilnya ditampung dalam drum untuk kemudian dijual kepada pihak lain.

“Tanah kami sudah mulai tercemar, air sumur sudah mulai bau minyak. Kalau dibiarkan terus, lingkungan kami hancur. Kami minta negara hadir. Jangan tunggu sampai ada kebakaran dan korban jiwa baru bertindak,” tegas warga lainnya.

Ketakutan warga untuk melapor menjadi persoalan serius. Warga mengaku khawatir mendapat tekanan dan intimidasi jika melaporkan aktivitas yang diduga dipimpin oleh pemimpin gampongnya sendiri. Karena itu, warga meminta penanganan diambil alih langsung oleh pihak di atas gampong.

“Kami minta Camat Peusangan, Bupati Bireuen, dan Polisi turun langsung. Jangan hanya percaya laporan dari gampong. Kalau ketuanya saja oknum Geuchik, mana mungkin laporan dari bawah itu jujur?” ujar warga.

Dugaan keterlibatan oknum Geuchik Alue Punou menjadi sorotan utama dalam kasus ini.

Oknum Geuchik tersebut diduga bukan sekadar tahu dan membiarkan, tetapi diduga menjadi ketua kelompok yang mengatur jalannya pengeboran, mengkoordinir anggota, dan mengatur pembagian hasil.

Padahal, sebagai pemimpin gampong, Geuchik seharusnya menjadi orang pertama yang melarang dan melaporkan aktivitas ilegal yang membahayakan warganya, bukan justru diduga memimpinnya.

“Geuchik itu seharusnya melindungi warga dan menjaga lingkungan. Kalau Geuchik justru diduga jadi ketua kelompok pengeboran minyak ilegal, bagaimana warga bisa percaya lagi kepada pemerintah gampong?” ujar warga.

Aktivitas pengeboran minyak mentah tanpa izin tersebut diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan:

1.UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 52 menegaskan, setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa Kontrak Kerja Sama dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Pasal 53 dan 54 mengatur pidana bagi pengolahan dan pemalsuan BBM tanpa izin.

2.UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98 ayat (1) mengancam pidana penjara 3 sampai 10 tahun dan denda Rp3 miliar sampai Rp10 miliar bagi siapa saja yang dengan sengaja mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

3.UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 26 ayat (4) mewajibkan Kepala Desa / Keuchik melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih, dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pasal 29 melarang Kepala Desa menyalahgunakan wewenang dan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4.UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jika terbukti ada penyalahgunaan jabatan dan keuntungan pribadi dari sumber daya milik negara, pelaku dapat dijerat tindak pidana korupsi

1.Polres Bireuen, Polda Aceh, dan Polsek Peusangan segera turun ke lokasi, menghentikan aktivitas, dan menyegel lokasi pengeboran.

2 Memeriksa dan memanggil oknum Geuchik Alue Punou yang diduga menjadi ketua kelompok.

3.Mengusut tuntas anggota kelompok, penadah, pembeli, dan jalur penjualan minyak mentah tersebut.

4.Menelusuri aliran dana dan pembagian hasil, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum perangkat gampong lainnya.

5.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen segera memeriksa dampak pencemaran tanah dan air sumur warga.

6.Camat Peusangan dan Bupati Bireuen memberikan sanksi tegas jika terbukti oknum Geuchik menyalahgunakan jabatannya.

“Kami tidak anti pembangunan, kami hanya minta keselamatan kami dijaga dan lingkungan kami tidak dirusak. Kalau memang ilegal, tutup dan proses sesuai hukum. Jangan ada yang kebal hukum hanya karena dia pejabat gampong,” tutup warga.

  • Penulis: Muhammad

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less