Breaking News
light_mode
Tags

Bupati Madina Ditantang Sikat Kades GD, Aktivis: Surat Penghentian PETI Jangan Jadi “Macan Kertas” dan Ecek-Ecek

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
  • visibility 122
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Panyabungan _ Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) resmi menerbitkan Surat Perintah Nomor: 680/2133/DLH/2026 tertanggal 28 Juli 2026. Surat yang diteken langsung oleh Bupati Madina Saipullah Nasution ini menginstruksikan penghentian total aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di 16 kecamatan zona merah, termasuk Panyabungan, Hutabargot, Kotanopan, hingga Muara Batang Gadis.

Langkah taktis ini lahir pasca derasnya desakan publik dan ultimatum 7×24 jam dari koalisi organisasi lingkungan dan mahasiswa. Gerakan ini dimotori oleh The Madina Green Institute (TMGI), IDEA, Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH), Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan (KLIK SK), serta Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Madina.

 

Namun, kebijakan di atas kertas ini kini dipertaruhkan. Publik menuntut pembuktian nyata di lapangan, dimulai dengan pembersihan internal struktural sebagai ujian integritas perdana Pemkab Madina.

Ujian Keberanian Bupati. Copot Kades Singengu Julu

Direktur Eksekutif TMGI, Ridwandi Nasution, menyindir keras agar surat perintah tersebut tidak sekadar menjadi bahan candaan para mafia tambang akibat eksekusi yang melempem di lapangan.

“Publik hari ini langsung menguji keseriusan Bupati Saipullah Nasution untuk mencopot oknum Kepala Desa yang terlibat PETI. Jangan sampai surat itu hanya ‘ecek-ecek’ atau sekadar jadi macan kertas,” ujar Ridwandi kepada pers di Panyabungan. (29/07)

Aktivis PMII ini menilai wibawa Bupati dipertaruhkan pada keberanian menindak aparatur sendiri—termasuk oknum ASN dan Kepala Desa. Ia menyoroti sorotan tajam publik terhadap GD, Kepala Desa Singengu Julu, yang hingga kini belum dinonaktifkan.

 

Menurut Ridwandi, absennya tindakan tegas selama ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat terkait dugaan aliran upeti dari mafia tambang ke kantong oknum pejabat daerah.

Desakan Stop Sandiwara dan Retorika Normatif

Tuntutan senada disuarakan oleh Ketua SIPLAH, Ahmad Rifai. Ia memperingatkan Bupati agar tidak berlindung di balik frasa normatif seperti “akan memanggil dan memeriksa” untuk menunda keadilan.

“Bupati jangan lagi bersandiwara atau pamer kelambanan. Keterlibatan GD sebagai pemain tambang ilegal sudah jadi rahasia umum. Jangan sampai kelambanan ini memperkuat dugaan konspirasi dan perlindungan terhadap mafia tambang,” tegas Ahmad Rifai.

Rifai membeberkan bukti kuat bahwa keterlibatan GD telah diekspos secara terang dalam rilis resmi Tim Terpadu Pemprov Sumut saat penertiban awal Juli lalu. GD teridentifikasi mengelola tambang ilegal di Kotanopan bersama rekannya, PW alias Pawang. Kasus ini pun telah diadukan melalui laporan pengaduan masyarakat (Dumas) oleh sejumlah aktivis ke Polres Madina dan sedang berproses.

 

“Sanksi administrasi berupa pencopotan jabatan GD harus segera dilakukan demi menjaga wibawa pemerintah. Surat instruksi Bupati akan lumpuh total jika oknum perpanjangan tangan pemerintah justru menjadi aktor utama perusakan lingkungan,” tambah Rifai.

Desak Kapolri Tangkap Aktor Utama dan Dorong WPR

Selain sanksi administratif, koalisi aktivis mendesak penegakan hukum pidana yang tanpa pandang bulu. Mereka meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan Kapolda Sumut dan Kapolres Madina untuk segera meringkus GD dan PW yang dinilai arogan serta kebal hukum.

Para aktivis menjamin, memenjarakan para aktor utama ini adalah satu-satunya solusi agar aktivitas PETI di Madina bisa berhenti secara total dan permanen.

Sebagai langkah solutif jangka panjang, selain mengawal ketat implementasi surat perintah Pemkab, koalisi aktivis menegaskan akan terus mendorong percepatan realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang legal demi menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal secara sah dan ramah lingkungan.

(Magrifatulloh).

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perumahan Taman Toraja Mandiri Kelola Lingkungan: 800 Unit Yang Terhuni 450 Unit Rumah Perlu Perhatian Serius Armada Kebersihan

    Perumahan Taman Toraja Mandiri Kelola Lingkungan: 800 Unit Yang Terhuni 450 Unit Rumah Perlu Perhatian Serius Armada Kebersihan

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 49
    • 0Komentar

    MAKASSAR//Sergapkriminal.Com. Sabtu 16 Oktober 2026//Akhir Agustus 2026 — Pengelola Lingkungan Perumahan Taman Toraja, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, resmi berjalan secara mandiri pasca penyerahan dari PT GMTD Tanjung Lepas. Bersama Ketua RW serta jajaran RT 01, RT 02, dan RT 03, pengelolaan lingkungan kini menjadi tanggung jawab warga setempat.   Diketahui, Perumahan Taman […]

  • Koordinator AMP Sultra Soroti Aktivitas Land Clearing PT. JNP Kwatir Cemari Sawah Warga

    Koordinator AMP Sultra Soroti Aktivitas Land Clearing PT. JNP Kwatir Cemari Sawah Warga

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 111
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | KOLAKA – Koordinator Aktivis Mahasiswa Pemuda Sulawesi Tenggara (AMP Sultra), Ruslan Sultra, secara tegas menyoroti dugaan aktivitas pembukaan lahan (land clearing) oleh PT Jaya Nikel Pacific (JNP) di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Aktivitas korporasi tersebut diduga kuat berjalan tanpa terlebih dahulu mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).   Dugaan pelanggaran […]

  • Bupati Aceh Barat Pimpin Apel Bersama SKPK,Tarmizi : ASN Jangan Nongkrong di Warung Kopi Saat Jam Kerja,Jika Kedapatan Akan di Angkut Satpol PP

    Bupati Aceh Barat Pimpin Apel Bersama SKPK,Tarmizi : ASN Jangan Nongkrong di Warung Kopi Saat Jam Kerja,Jika Kedapatan Akan di Angkut Satpol PP

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 29
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com| Aceh Barat 2/11/2026 Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM didampingi Wakil Bupati Said Fadheil SH memimpin apel dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di halaman belakang kantor bupati setempat pada Senin, 2/11/2026). Tarmizi mengatakan, usai apel akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja (Raker) dengan seluruh pejabat termasuk Camat untuk membahas beberapa hal agenda pada […]

  • Diduga Galian Batu Gajah Milik Wahyu, Sungai Dikeruk: Jalan Rusak, Jembatan Warga Terancam

    Diduga Galian Batu Gajah Milik Wahyu, Sungai Dikeruk: Jalan Rusak, Jembatan Warga Terancam

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 203
    • 0Komentar

    PANTE KARYA, BIREUEN — AKTIVITAS PENGAMBILAN MATERIAL DIPERTANYAKAN, APARAT DIMINTA SEGERA TURUN SergapKriminalCom, BIREUEN, ACEH — Aktivitas pengambilan batu gajah di kawasan Pante Karya, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, menjadi perhatian serius masyarakat,(5/9/26). Material diduga diambil dengan melakukan pengerukan kawasan sungai dan kemudian diangkut menggunakan kendaraan dump truck. Aktivitas tersebut dipersoalkan warga karena dinilai […]

  • DPRK Aceh Tamiang Tutup Rapat Dugaan Kejanggalan Huntap, Pers: Ada Apa yang Disembunyikan, Ketua DPD SWI Angkat Bicara

    DPRK Aceh Tamiang Tutup Rapat Dugaan Kejanggalan Huntap, Pers: Ada Apa yang Disembunyikan, Ketua DPD SWI Angkat Bicara

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Aceh Tamiang – Sergapkriminal.Com. 20 Juli 2026 Keputusan Komisi IV DPRK Aceh Tamiang untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan kejanggalan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) secara tertutup menuai kecaman keras dari kalangan wartawan. Langkah ini dinilai melanggar prinsip keterbukaan informasi, padahal rapat membahas proyek yang dibiayai uang negara dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas. […]

  • Wali Kota Langsa Serahkan Seragam Sekolah Gratis kepada Anak Yatim Piatu di Langsa Kota

    Wali Kota Langsa Serahkan Seragam Sekolah Gratis kepada Anak Yatim Piatu di Langsa Kota

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 90
    • 0Komentar

      SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh)  Pemerintah Kota (Pemko) Langsa kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan dan meringankan beban masyarakat melalui penyerahan seragam sekolah gratis bagi anak yatim piatu jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Langsa Kota, Sabtu (11/07/2026). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana […]

expand_less