Breaking News
light_mode
Tags

Kapolri Suyudi Siapkan Bareskrim dan Baintelkam, POLRI Petakan IUP Tambang Prioritas Penertiban Praktik Ilegal

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
  • visibility 145
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sergapkriminal.com | JAKARTA, 18 NOVEMBER 2026 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan penertiban sektor pertambangan di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa pendataan dan pemetaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) serta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

 

Langkah tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara serta masyarakat.

 

Kapolri Suyudi menjelaskan bahwa pendataan akan dilakukan untuk menentukan perusahaan maupun aktivitas pertambangan yang perlu menjadi prioritas pengawasan dan penertiban.

 

“Tentunya nanti akan kita datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa saja yang akan kita target,” demikian penjelasan Kapolri saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

 

Polri Tegaskan Tambang Ilegal Harus Ditertibkan

Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak akan membiarkan praktik pertambangan ilegal yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan negara.

 

Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan secara tegas, profesional, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Namun, Kapolri juga memberikan penegasan bahwa perusahaan pertambangan yang menjalankan kegiatan secara legal harus mendapatkan pengawalan dan perlindungan hukum.

 

Hal tersebut penting agar upaya penertiban tidak justru menghambat iklim investasi yang sehat di Indonesia.

 

Dengan demikian, Polri memiliki dua tanggung jawab penting, yakni menindak aktivitas pertambangan yang melanggar hukum sekaligus memastikan pelaku usaha yang patuh terhadap aturan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman.

 

Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah Kapolri tersebut berkaitan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan agar minimal 70 persen hasil dari seluruh Izin Usaha Pertambangan dapat dinikmati negara.

 

Presiden juga menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan alam nasional agar manfaat ekonominya lebih besar dirasakan bangsa Indonesia.

 

Arahan tersebut menjadi perhatian serius dalam pengawasan sektor pertambangan, termasuk memastikan kesesuaian antara perizinan, aktivitas produksi, pelaporan hasil tambang, dan kontribusinya terhadap negara.

 

Penegakan Hukum Harus Menyentuh Akar Persoalan.

Persoalan pertambangan bukan hanya berkaitan dengan kegiatan penggalian mineral dan sumber daya alam. Di dalamnya terdapat persoalan perizinan, pengawasan produksi, kewajiban terhadap negara, dampak lingkungan, hingga potensi kerugian masyarakat.

 

Karena itu, pemetaan IUP oleh Bareskrim dan Baintelkam diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan secara lebih terarah.

 

Penanganan harus dilakukan berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan yang terbukti melanggar aturan harus diproses sesuai hukum, sementara perusahaan yang menjalankan kegiatan secara sah tidak boleh dirugikan oleh tindakan yang tidak proporsional.

 

Momentum Membenahi Tata Kelola Pertambangan Indonesia.

Langkah yang disiapkan Kapolri Suyudi Ario Seto menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pertambangan nasional.

 

Masyarakat berharap pemetaan tersebut tidak berhenti pada pendataan administratif, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan nyata dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terbukti.

 

Kekayaan alam Indonesia merupakan amanah konstitusi yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

 

Pada akhirnya, ketegasan penegakan hukum, transparansi pengelolaan IUP, serta perlindungan terhadap lingkungan harus berjalan beriringan.

 

Pesannya jelas: tambang yang legal harus dilindungi, sedangkan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara harus ditertibkan. Jangan sampai kekayaan alam Indonesia hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara negara dan masyarakat justru menanggung kerugiannya.(*)

Redaksi

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • CFD Spesial HUT ke-25 Kota Langsa, Dari Hiburan Hingga Hadiah Puluhan Juta

    CFD Spesial HUT ke-25 Kota Langsa, Dari Hiburan Hingga Hadiah Puluhan Juta

    • calendar_month Minggu, 18 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 200
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh)  – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Langsa Tahun 2026 berlangsung meriah melalui kegiatan Car Free Day (CFD) spesial yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Kota Langsa, Minggu (18/10/2026). Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan memadati kawasan tersebut untuk berolahraga, menikmati hiburan, mengikuti perlombaan, mengakses pelayanan publik, hingga mendapatkan kebutuhan pokok […]

  • Upacara HUT ke-81 RI di PTPN I Regional 1 Berlangsung Khidmat

    Upacara HUT ke-81 RI di PTPN I Regional 1 Berlangsung Khidmat

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 80
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | TANJUNG MORAWA — PT Perkebunan Nusantara I (Persero) Regional 1 menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), di halaman Kantor Regional 1. Peringatan tahun ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut menjadi semangat dalam memperingati momentum kemerdekaan sekaligus mengajak seluruh insan […]

  • AMPH Sumut : Kejaksaan Mandul Tak Berani Menahan Febri Adriasyah

    AMPH Sumut : Kejaksaan Mandul Tak Berani Menahan Febri Adriasyah

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 91
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Medan – Massa Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Jalan Jenderal AH Nasution, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Rabu (22/7/2026). Dalam aksi yang sempat diwarnai ketegangan dan aksi bakar ban ini massa mendesak agar Kejagung segera memenjarakan mantan Jampidsus Febri […]

  • Bandingkan Kasus Rp3 M Jember vs Rp596 M Pusat, Mahasiswa Tuding Kejati Jatim Tebang Pilih

    Bandingkan Kasus Rp3 M Jember vs Rp596 M Pusat, Mahasiswa Tuding Kejati Jatim Tebang Pilih

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 106
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | SURABAYA, 19 Agustus 2026 – Arus lalu lintas di jantung Kota Surabaya mendadak lumpuh sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Ratusan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP JATIM) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dan memblokade ruas Jalan Basuki Rahmat, tepat di depan Kantor […]

  • Kantor SAR Makassar Kerahkan KN SAR Kamajaya Dan Puluhan Personil Dukung Operasi SAR KMP Virgi Tranportasi 8

    Kantor SAR Makassar Kerahkan KN SAR Kamajaya Dan Puluhan Personil Dukung Operasi SAR KMP Virgi Tranportasi 8

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 97
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MAKASSAR //13 September 2026 – Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Makassar menerjunkan alutsista utama KN SAR Kamajaya beserta personel gabungan untuk memperkuat operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap musibah tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan.   Kapal penyeberangan rute Surabaya–Banjarmasin dengan total Person on Board (POB) 243 orang […]

  • Wakapolres Lhokseumawe Pimpin Gaktiblin, Cek HP Personel untuk Cegah Judi Online

    Wakapolres Lhokseumawe Pimpin Gaktiblin, Cek HP Personel untuk Cegah Judi Online

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 79
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Lhokseumawe (Aceh) – Wakapolres Lhokseumawe, Kompol Wahyudi, S.H., CPHR., CBA., memimpin langsung kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) terhadap personel Polres Lhokseumawe yang berlangsung di halaman Mapolres Lhokseumawe, Selasa (21/7/2026) pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan internal guna meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta integritas personel dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, […]

expand_less