Proyek RKB MI Ar-Rahman Sidangkasih Konsel Diduga Manipulasi Progres Pekerjaan : Kejati Sultra Diminta Periksa PPK dan Kontraktor
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
- visibility 35
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sergapkriminal.com | Konawe Selatan – Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) menyoroti dugaan penyimpangan pada proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di Madrasah Ibtidaiyah Ar‑Rahman, Sindangkasih, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. KPH Sultra meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) segera memanggil dan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor CV Bumi Kreasi Konstruksi, serta pihak Instansi yang terkait.
Sorotan ini muncul setelah KPH Sultra menghimpun informasi dari berbagai sumber dan dokumentasi foto di lokasi. Menurut lembaga itu, terdapat dugaan kesenjangan mencolok antara informasi yang tertulis di papan proyek dengan realitas fisik di lapangan. Secara administratif proyek itu disebut sebagai pembangunan ruang kelas baru, namun temuan lapangan justru menunjukkan pekerjaan yang diduga bersifat rehabilitasi bangunan lama.
Proyek bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak akhir hasil negosiasi sebesar Rp139.273.019,79 dan dilaksanakan oleh CV Bumi Kreasi Konstruksi.
Presidium KPH Sultra, Nurlan, S.H. menilai klaim penyelesaian 100 persen dalam sistem e‑procurement diduga sangat kontradiktif dengan kondisi riil di lokasi sekolah.
“Selain itu, dari durasi kerja 90 hari kalender yang ditetapkan, proyek ini anehnya sudah dilaporkan rampung total,diduga dalam kurun waktu sekitar satu bulan,” ujar Nurlan.
Ia menjelaskan, dokumen uraian singkat pekerjaan mewajibkan kontraktor membangun struktur baru, mulai dari pengecoran balok praktis beton bertulang, pemasangan dinding bata merah baru, plesteran baru, hingga lantai keramik baru. Namun di lapangan, yang dikerjakan didominasi kegiatan rehabilitasi.
“Kami menduga ada modus manipulasi progres pekerjaan yang sangat kasat mata. Kontraknya mengharuskan pembangunan gedung baru dari nol, tetapi realisasi fisiknya di lapangan hanyalah rehabilitasi bangunan lama,” tegas Nurlan.
“Akibat dugaan manipulasi pekerjaan tersebut, KPH Sultra akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dugaan tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan anggaran,” tutup Nurlan, S.H. dalam keterangan persnya, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan pantauan KPH Sultra, kontraktor terpantau hanya membongkar kerangka atap kayu dan mengganti penutup seng atau spandek. Sementara struktur pondasi, tiang beton, lantai, dan dinding bata tetap menggunakan gedung lama yang sudah ada. KPH Sultra menilai kondisi ini berpotensi merugikan keuangan negara.
KPH Sultra mendesak agar segera dilakukan audit fisik atau opname lapangan yang melibatkan tim ahli konstruksi independen untuk mengukur volume material yang diduga tidak terealisasi sesuai dokumen kontrak.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab.Konawe Selatan, Saipul Akbar Kalenggo saat dikonfirmasi oleh awak media kilasinfo melalui via chat wathsapp pada Rabu (18/11/2026) mengatakan “Owhh itu mungkin human error saat penulisan papan nama proyek” ugkapnya
KPH Sultra juga menilai modus dugaan pengalihan proyek yang seharusnya masuk kategori rehabilitasi, namun diduga dipaksakan menggunakan nomenklatur pembangunan RKB, dapat terjadi karena lemahnya pengawasan internal di lingkungan perangkat daerah pengelola proyek.
KPH Sultra menegaskan dugaan penyimpangan ini berkaitan dengan beberapa aturan utama :
1). Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur kewajiban pelaksana menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, dokumen kontrak, dan standar mutu.
2). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan kesesuaian antara dokumen pengadaan, pelaksanaan lapangan, dan verifikasi realisasi pekerjaan.
3). Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan realisasi pekerjaan, dan potensi kerugian keuangan negara.
Hingga berita ini terbit, belum ada tanggapan dari Kejati Sultra, PPK maupun pihak Kontraktro. Redaksi Kilasinfo.co membuka ruang klarifikasi bagi semua pihak terkait.
Narasumber : Nurlan, S.H (Presidium KPH Sultra)
- Penulis: Redaksi











Saat ini belum ada komentar