Breaking News
light_mode
Tags

Proyek RKB MI Ar-Rahman Sidangkasih Konsel Diduga Manipulasi Progres Pekerjaan : Kejati Sultra Diminta Periksa PPK dan Kontraktor

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
  • visibility 35
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sergapkriminal.com | Konawe Selatan – Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) menyoroti dugaan penyimpangan pada proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di Madrasah Ibtidaiyah Ar‑Rahman, Sindangkasih, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. KPH Sultra meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) segera memanggil dan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor CV Bumi Kreasi Konstruksi, serta pihak Instansi yang terkait.

 

Sorotan ini muncul setelah KPH Sultra menghimpun informasi dari berbagai sumber dan dokumentasi foto di lokasi. Menurut lembaga itu, terdapat dugaan kesenjangan mencolok antara informasi yang tertulis di papan proyek dengan realitas fisik di lapangan. Secara administratif proyek itu disebut sebagai pembangunan ruang kelas baru, namun temuan lapangan justru menunjukkan pekerjaan yang diduga bersifat rehabilitasi bangunan lama.

 

Proyek bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak akhir hasil negosiasi sebesar Rp139.273.019,79 dan dilaksanakan oleh CV Bumi Kreasi Konstruksi.

 

Presidium KPH Sultra, Nurlan, S.H. menilai klaim penyelesaian 100 persen dalam sistem e‑procurement diduga sangat kontradiktif dengan kondisi riil di lokasi sekolah.

 

“Selain itu, dari durasi kerja 90 hari kalender yang ditetapkan, proyek ini anehnya sudah dilaporkan rampung total,diduga dalam kurun waktu sekitar satu bulan,” ujar Nurlan.

 

Ia menjelaskan, dokumen uraian singkat pekerjaan mewajibkan kontraktor membangun struktur baru, mulai dari pengecoran balok praktis beton bertulang, pemasangan dinding bata merah baru, plesteran baru, hingga lantai keramik baru. Namun di lapangan, yang dikerjakan didominasi kegiatan rehabilitasi.

 

“Kami menduga ada modus manipulasi progres pekerjaan yang sangat kasat mata. Kontraknya mengharuskan pembangunan gedung baru dari nol, tetapi realisasi fisiknya di lapangan hanyalah rehabilitasi bangunan lama,” tegas Nurlan.

 

“Akibat dugaan manipulasi pekerjaan tersebut, KPH Sultra akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dugaan tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan anggaran,” tutup Nurlan, S.H. dalam keterangan persnya, Rabu (18/11/2026).

 

Berdasarkan pantauan KPH Sultra, kontraktor terpantau hanya membongkar kerangka atap kayu dan mengganti penutup seng atau spandek. Sementara struktur pondasi, tiang beton, lantai, dan dinding bata tetap menggunakan gedung lama yang sudah ada. KPH Sultra menilai kondisi ini berpotensi merugikan keuangan negara.

 

KPH Sultra mendesak agar segera dilakukan audit fisik atau opname lapangan yang melibatkan tim ahli konstruksi independen untuk mengukur volume material yang diduga tidak terealisasi sesuai dokumen kontrak.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab.Konawe Selatan, Saipul Akbar Kalenggo saat dikonfirmasi oleh awak media kilasinfo melalui via chat wathsapp pada Rabu (18/11/2026) mengatakan “Owhh itu mungkin human error saat penulisan papan nama proyek” ugkapnya

 

KPH Sultra juga menilai modus dugaan pengalihan proyek yang seharusnya masuk kategori rehabilitasi, namun diduga dipaksakan menggunakan nomenklatur pembangunan RKB, dapat terjadi karena lemahnya pengawasan internal di lingkungan perangkat daerah pengelola proyek.

 

KPH Sultra menegaskan dugaan penyimpangan ini berkaitan dengan beberapa aturan utama :

 

1). Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur kewajiban pelaksana menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, dokumen kontrak, dan standar mutu.

​

2). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan kesesuaian antara dokumen pengadaan, pelaksanaan lapangan, dan verifikasi realisasi pekerjaan.

​

3). Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan realisasi pekerjaan, dan potensi kerugian keuangan negara.

 

Hingga berita ini terbit, belum ada tanggapan dari Kejati Sultra, PPK maupun pihak Kontraktro. Redaksi Kilasinfo.co membuka ruang klarifikasi bagi semua pihak terkait.

Narasumber : Nurlan, S.H (Presidium KPH Sultra)

Tags
  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aliansi Pemerhati Migas Luwu Raya Desak Kapolda Sulsel Usut Informasi Dugaan Keterlibatan Oknum Wartawan Berinisial AK

    Aliansi Pemerhati Migas Luwu Raya Desak Kapolda Sulsel Usut Informasi Dugaan Keterlibatan Oknum Wartawan Berinisial AK

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 168
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | LUWU RAYA — Aliansi Pemerhati Migas Luwu Raya mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Luwu melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Luwu. Desakan tersebut berkaitan dengan keresahan masyarakat atas antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Aliansi meminta aparat […]

  • Polres Aceh Tengah Ikuti Apel Kesiapsiagaan Pencegahan, Penanganan Karhutla dan Penanggulangan Bencana

    Polres Aceh Tengah Ikuti Apel Kesiapsiagaan Pencegahan, Penanganan Karhutla dan Penanggulangan Bencana

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 58
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Tengah – 14-08-2026 Polres Aceh Tengah bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD dan instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta bencana lainnya selama musim kemarau 2026.   Penguatan kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Penanganan Karhutla di Lapangan Setdakab Aceh Tengah, Jumat (14/8/2026) pukul 10.00 WIB. Apel […]

  • Antisipasi Kabut Asap Karhutla, Pemko Langsa Bagikan Masker kepada Masyarakat

    Antisipasi Kabut Asap Karhutla, Pemko Langsa Bagikan Masker kepada Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 60
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Pemerintah Kota Langsa membagikan masker kepada masyarakat di sejumlah titik di wilayah Kota Langsa, Kamis (15/10/2026), sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai menyelimuti kota tersebut. Pembagian masker menyasar lingkungan pendidikan dan sejumlah lokasi publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Langkah ini […]

  • Bupati Aceh Singkil Bersama Istri, Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Mendes PDT di Jakarta

    Bupati Aceh Singkil Bersama Istri, Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Mendes PDT di Jakarta

    • calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Jakarta, SergapKimonal.Com. Bupati Aceh Singkil bersama Istri, Hj, Habibahtussania menghadiri resepsi pernikahan putri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) berlangsung di Hotel Raffles Jakarta (Kuningan), Jakarta, Sabtu Minggu (07–08/11/2026.   Putri pasangan Menteri PDT, H. Yandri Susanto dan Hj. Ratu Rachmatuzakiyah yang menikah tersebut bernama Intan Dielghina Raflesia, S.K.G. Menikah dengan putra pasangan […]

  • AKQ Gagasan Gerakan Wakaf Ilmu: 1.000 Masjid Dan TPA

    AKQ Gagasan Gerakan Wakaf Ilmu: 1.000 Masjid Dan TPA

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Minggu 9 Agustus 2026 SergapKriminal.com | MEULABOH (ACEH BARAT) — Akademi Kehidupan Qur’ani (AKQ) menggagas Gerakan Wakaf Ilmu AKQ: 1.000 Masjid & TPA, sebagai ikhtiar menghadirkan buku dan ilmu Qur’ani langsung ke tempat masyarakat belajar. Gerakan ini lahir dari kegelisahan atas persoalan literasi Al-Qur’an yang masih menjadi tantangan di tengah masyarakat. AKQ tidak ingin persoalan […]

  • Walikota Subulussalam Disorot, Warga Pertanyakan Keberadaan Diluar Daerah dan Penggunaan SPPD 

    Walikota Subulussalam Disorot, Warga Pertanyakan Keberadaan Diluar Daerah dan Penggunaan SPPD 

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 171
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | SUBULUSSALAM  — Keberadaan Wali Kota Subulussalam, Haji Rasid Bancin, kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan intensitas keberadaan kepala daerah di luar daerah, terutama ketika masyarakat membutuhkan akses untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi secara langsung.   Salah seorang warga, “Raja Uman“, kepada awak media mempertanyakan keberadaan wali kota yang menurutnya cukup sulit ditemui ketika […]

expand_less