Breaking News
light_mode
Tags

Dugaan Pungutan Rp:500 Ribu Dari Bantuan Banjir Rp:3 Jiya di Desa Nibong Aceh Utara, 62 KK Pertanyakan Legalitas dan Desak Aparat Turun

  • account_circle Muhammad
  • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
  • visibility 118
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | ACEH UTARA – Penyaluran bantuan Isi Hunian bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Utara kembali tercoreng dugaan pungutan liar. Kali ini mencuat di Desa Nibong, Kecamatan Meurah Mulia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Sergap Kriminal, sebanyak 62 Kepala Keluarga (KK)penerima bantuan senilai Rp3.000.000 per KK diduga diminta menyerahkan uang sebesar Rp500.000 per KK.

Dugaan permintaan tersebut mencuat pada Senin, 5 Oktober 2026, saat warga mengambil undangan penerimaan bantuan di gampong setempat. Uang tersebut disebut-sebut diminta untuk diserahkan ke kediaman Geuchik Desa Nibong, Abdulhamid.

POTENSI RP31 JUTA DIPERTANYAKAN

Jika dugaan tersebut benar, maka total uang yang terkumpul tidak sedikit.

Perhitungannya:

Total Bantuan Negara: 62 KK x Rp3.000.000 = Rp186.000.000 Total Dugaan Pungutan: 62 KK x Rp500.000 = Rp31.000.000

Angka Rp31 Juta itu kini menjadi tanda tanya besar bagi warga yang baru saja kehilangan harta benda akibat banjir. Bantuan yang seharusnya untuk membeli kasur, beras, dan perabot pengganti, justru diduga berkurang 16,6 persen sebelum sampai ke tangan korban.

WARGA: ATURAN DARI MANA?

Warga penerima bantuan mempertanyakan legalitas pungutan tersebut.

“Kalau ini sumbangan sukarela, kenapa nominalnya dipatok Rp500 ribu? Ada SK Desa? Ada Qanun? Ada berita acara musyawarah warga? Ini bantuan bencana, bukan arisan,” ujar salah satu warga korban banjir yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pertanyaan warga sangat mendasar:

1. Apa dasar hukum yang mewajibkan penerima bantuan menyerahkan Rp500 ribu?

2. Apakah ada peraturan gampong, surat keputusan camat, atau instruksi bupati?

3. Apakah warga yang tidak membayar tetap bisa menerima bantuan Rp3 juta secara utuh?

4. Siapa yang mengelola uang Rp31 juta tersebut dan untuk kepentingan apa?

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Gampong Nibong terkait peruntukan uang tersebut.

BERTENTANGAN DENGAN ARAHAN BUPATI DAN JUKNIS BNPB

Dugaan pungutan ini jelas bertentangan dengan arahan tegas Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil (Ayah Wa) yang berulang kali menegaskan di berbagai kesempatan bahwa bantuan Jadup dan Isi Hunian korban banjir HARUS diterima utuh, tidak boleh ada potongan sepeser pun.

Juknis BNPB juga mengatur bahwa bantuan Isi Hunian adalah hak penuh korban bencana dan penyalurannya tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban apapun, baik untuk maulid, kas desa, maupun pembangunan.

Sebelumnya, kasus serupa juga mencuat di Desa Meunasah Pinto, Kecamatan Muara Batu, dengan dugaan dobel pungutan Rp150 ribu per KK (Rp50 ribu untuk maulid dan Rp100 ribu untuk perangkat desa) dengan total Rp28,9 juta dari 193 KK.

APARAT DIMINTA TURUN, POTENSI PIDANA MENANTI

Masyarakat mendesak Camat Meurah Mulia, Inspektorat Aceh Utara, Polres Aceh Utara, dan Kejaksaan Negeri Aceh Utara untuk segera turun melakukan klarifikasi dan audit.

Jika pemeriksaan membuktikan adanya paksaan dengan menyalahgunakan jabatan, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dengan ancaman pidana 4 sampai 20 tahun penjara dan denda hingga Rp1 Miliar.

Namun demikian, dugaan ini masih memerlukan pembuktian. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dengan memeriksa dokumen, saksi penerima bantuan, bukti komunikasi, dan aliran dana.

REDAKSI BUKA RUANG HAK JAWAB

Pemberitaan ini disusun berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Redaksi tidak bermaksud memvonis Geuchik Abdulhamid telah melakukan tindak pidana.

Redaksi memberikan hak jawab seluas-luasnya kepada Geuchik Desa Nibong Abdulhamid, Pemerintah Desa Nibong, Camat Meurah Mulia, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memberikan klarifikasi berimbang.

Apabila informasi permintaan Rp500 ribu tidak benar, silakan dibantah dengan bukti. Apabila benar, masyarakat berhak tahu dasar hukum, tujuan, dan pertanggungjawabannya.

(Tim)

  • Penulis: Muhammad

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sosok Brigjen RS Disebut-sebut di Medsos Diduga Intervensi Kapolrestabes Medan, Presiden Prabowo dan Kapolri Diminta Turun Tangan

    Sosok Brigjen RS Disebut-sebut di Medsos Diduga Intervensi Kapolrestabes Medan, Presiden Prabowo dan Kapolri Diminta Turun Tangan

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 108
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Medan 26/7/2026 – Dugaan kriminalisasi terhadap korban pencurian di Kota Medan kembali menjadi sorotan. Kali ini, muncul informasi yang beredar di media sosial mengenai sosok Brigjen berinisial RS yang disebut-sebut diduga melakukan intervensi dalam penanganan perkara hingga korban pencurian justru ditetapkan sebagai tersangka. Informasi tersebut tentu tidak boleh dianggap sebagai fakta sebelum dilakukan […]

  • Jumpa Presiden Prabowo, Mualem Bahas Keberlanjutan Dana Otsus dan Sejumlah Isu Strategis Aceh

    Jumpa Presiden Prabowo, Mualem Bahas Keberlanjutan Dana Otsus dan Sejumlah Isu Strategis Aceh

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Irwan.S
    • visibility 67
    • 0Komentar

    Jakarta, SergapKriminal.Com – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi, bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan Aceh menjadi pembahasan, di antaranya keberlanjutan dan optimalisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, persoalan bendera Aceh, status […]

  • LSM Bungong Lam Jaroe: Hargai Qanun Aceh, 18 Perkara Jangan Langsung Bawa ke Polisi

    LSM Bungong Lam Jaroe: Hargai Qanun Aceh, 18 Perkara Jangan Langsung Bawa ke Polisi

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 222
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh)  — Maraknya Kasus terjadi di Aceh, langsung di tangani oleh Kepolisian membuat beberapa kanun Aceh tidak berjalan maksimal seperti contoh kanun Nomor 9 Tahum 2008 yaitu 18 perkara yang harus di swlesaikan secara adat terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, pendiri LSM Bungong Lam Jaroe, “Zulfadli S Sos,i,MM” meminta Aparat Penegak […]

  • Dari Siaga Menjadi Aksi, ERT dan Satgas Karhutla PT.SPR Bergerak Tangani Kebakaran Hutan

    Dari Siaga Menjadi Aksi, ERT dan Satgas Karhutla PT.SPR Bergerak Tangani Kebakaran Hutan

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 140
    • 0Komentar

    SergapKriminal.| KONAWE UTARA – Kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian PT Stargate Pasific Resources (SPR). Pada Senin, 19 Oktober 2026, Tim Emergency Response Team (ERT), Satgas Karhutla, bersama karyawan PT SPR bergerak melakukan penanganan kebakaran hutan yang ditemukan di sekitar wilayah operasional perusahaan.   Titik api pertama kali ditemukan saat Satgas […]

  • Poros 98 : Prabowo Disadap, Sigit dan Jokowi Terseret: Saat Elite Saling Mengintai, Rakyat Ditinggal Menderita

    Poros 98 : Prabowo Disadap, Sigit dan Jokowi Terseret: Saat Elite Saling Mengintai, Rakyat Ditinggal Menderita

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Jakarta, 5 November 2026 melalui Press conference Bilung Silaen Ketua Umum POROS 98 mengatakan Pergantian Presiden tidak mengubah nasib rakyat. Yang berubah hanya wajahnya. Cara berkuasa tetap sama. Itulah masalah Indonesia hari ini. Bukan siapa yang duduk di istana, tapi untuk siapa negara ini dikelola. Jokowi dan Prabowo harus dinilai dengan ukuran yang […]

  • Jangan Bungkam Pers! LSM KCBI Desak Kapolda Sumsel Usut Intimidasi LKA terhadap Jurnalis & LSM

    Jangan Bungkam Pers! LSM KCBI Desak Kapolda Sumsel Usut Intimidasi LKA terhadap Jurnalis & LSM

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 109
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | OKU Timur – Dugaan peredaran batu bara ilegal asal Muara Enim kini berujung pada upaya kriminalisasi terhadap kebebasan pers dan kerja-kerja LSM. Berdasarkan audio yang diterima media, terungkap adanya dugaan intimidasi sistematis yang dilakukan oknum untuk menghapus pemberitaan dan membungkam kritik terkait keterlibatan PT Lentera Kurnia Abadi dalam rantai pasok batu bara ilegal. […]

expand_less